Kompensasi 10 Persen Belum Jelas, Pemkot Malang Tetap Wajib Prioritaskan Belanja Pegawai di APBD 2027

MALANG, Memodaily.id – Ketidakjelasan regulasi kompensasi 10 persen menjadi salah satu persoalan yang perlu dicermati Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam penyusunan APBD 2027. Hingga awal November 2026, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang mengaku belum menerima tindak lanjut resmi dari pemerintah pusat terkait ketentuan tersebut.

Kepala BKAD Kota Malang, Baihaqi, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sejauh ini baru menerima surat dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Surat tersebut menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk memprioritaskan pemenuhan belanja wajib dan mengikat, terutama belanja pegawai.

Hal itu disampaikan Baihaqi kepada awak media, Rabu (4/11/2026).

Menurutnya, arahan pemerintah pusat tersebut menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan anggaran daerah tahun 2027. Pemkot Malang harus memastikan kebutuhan belanja pegawai tetap terpenuhi sebelum memperhitungkan berbagai kebutuhan pengeluaran lainnya.

“Ada surat dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Terkait hal itu, pemerintah daerah ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah, terutama belanja wajib yang mengikat, antara lain belanja pegawai,” jelas Baihaqi.

Namun, persoalan belum berhenti di situ. Baihaqi secara terbuka mengakui bahwa ketentuan kompensasi 10 persen hingga kini belum mendapatkan tindak lanjut yang diterima langsung oleh BKAD Kota Malang.

“Terkait kompensasi 10 persen, sampai saat ini masih belum ada tindak lanjut yang kami terima secara langsung,” tegasnya.

Ketidakjelasan tersebut membuat pemerintah daerah belum memiliki pegangan regulasi lanjutan untuk menerjemahkan ketentuan kompensasi itu ke dalam mekanisme penganggaran maupun pembayaran.

Bahkan, Baihaqi menyebut regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud juga belum diterima pihaknya.

“Terkait pembayaran tersebut, sampai saat ini juga belum ada regulasi yang kami terima. Yang kami terima adalah penegasan bahwa pemerintah daerah harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan belanja pegawai dan belanja wajib yang mengikat,” ungkapnya.

Situasi ini menjadi perhatian karena penyusunan APBD 2027 membutuhkan kepastian hukum dan perhitungan fiskal yang jelas. Pemerintah daerah tidak cukup hanya berpegang pada kewajiban mengalokasikan anggaran, tetapi juga membutuhkan petunjuk teknis yang tegas agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari.

Terlebih, belanja pegawai merupakan komponen belanja daerah yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan pemerintahan dan pemenuhan hak aparatur. Karena itu, alokasinya harus diperhitungkan secara cermat sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, belum jelasnya aturan kompensasi 10 persen memperlihatkan masih adanya pekerjaan rumah dalam sinkronisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Kepastian regulasi menjadi penting agar pemerintah daerah tidak dipaksa mengambil keputusan penganggaran berdasarkan ketentuan yang belum diterima secara resmi.

Baihaqi kembali menegaskan bahwa untuk tahun anggaran 2027, arahan yang diterima BKAD Kota Malang tetap menempatkan pemenuhan belanja wajib dan mengikat sebagai prioritas.

“Kalau untuk tahun 2027, amanatnya adalah memenuhi belanja wajib,” pungkasnya.