Malang Mbois Berkelas Tak Cukup Slogan, Konflik Sosial Harus Dicegah dari Hulu

MALANG, Memodaily.id – Predikat Kota Malang sebagai kota pendidikan, pariwisata, dan industri menyimpan tantangan yang tak bisa dianggap remeh. Di tengah keberagaman masyarakat dan derasnya arus pendatang, potensi konflik sosial, intoleransi, penyebaran hoaks, hingga penyalahgunaan narkoba menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan serius.

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang didorong tidak hanya mengandalkan koordinasi formal, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan sejak dini agar persoalan sosial tidak berkembang menjadi konflik terbuka.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang, Noer Rahman Wijaya, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas dan kerukunan masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Sinergitas Mitra Kerja Satpol PP menuju Malang Mbois Berkelas di Hotel Lalianri, Kota Malang, Senin (26/10/2026).

Kegiatan yang diikuti 83 peserta itu melibatkan perangkat daerah, unsur kepolisian, serta mitra strategis seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Menurut Rahman, keberagaman merupakan modal penting bagi pembangunan Kota Malang. Namun, tanpa komunikasi dan pengelolaan yang baik, perbedaan latar belakang masyarakat berpotensi memunculkan gesekan.

Karena itu, upaya menjaga kondusivitas kota perlu dilakukan secara terencana, mulai dari memperkuat jaringan komunikasi, bertukar informasi, hingga mendeteksi indikasi persoalan sebelum berkembang menjadi konflik.

Tantangannya, sinergi tersebut harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan berhenti pada rapat dan pernyataan komitmen.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol. Danang Setiyo Pambudi menyoroti besarnya mobilitas mahasiswa yang datang ke Malang Raya. Berdasarkan data yang disampaikannya dalam forum tersebut, jumlah mahasiswa baru yang masuk ke Malang Raya pada tahun ini mencapai lebih dari 50 ribu orang.

Kedatangan mahasiswa dari berbagai daerah membawa peluang bagi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pendidikan. Namun, proses adaptasi dengan lingkungan tempat tinggal juga membutuhkan perhatian agar tidak memicu persoalan sosial.

“Kalau mereka tinggal di kos-kosan atau menyewa rumah, kemudian bersosialisasi dengan lingkungan sekitar tidak berjalan dengan baik, pasti akan menjadi masalah. Ini perlu disinergikan dan menjadi perhatian bersama agar potensi konflik tidak sampai terjadi,” ujar Danang.

Ia mengingatkan agar kasus penolakan mahasiswa dari daerah tertentu yang pernah mencuat beberapa tahun lalu tidak terulang. Menurutnya, lingkungan pendidikan dan masyarakat harus menjadi ruang yang aman bagi setiap orang tanpa diskriminasi berdasarkan asal daerah maupun latar belakang.

Danang juga menilai kebutuhan generasi muda terhadap ruang berekspresi perlu mendapat perhatian. Salah satu persoalan yang disorot ialah balap liar yang masih menjadi gangguan ketertiban di jalanan.

Polresta Malang Kota membuka peluang untuk mengkaji penyediaan lokasi kegiatan otomotif, seperti road race atau drag race. Namun, realisasinya masih membutuhkan kajian lokasi dengan mempertimbangkan keselamatan dan kelayakan fasilitas.

Di bidang pendidikan, kepolisian turut menjalankan program Polisi Peduli Sekolah melalui kunjungan ke sekolah untuk memberikan pembinaan, motivasi, dan pendampingan kepada pelajar.

“Kami tidak ingin mencampuri proses belajar mengajar. Kami ingin mendampingi dan mendorong agar anak-anak dalam meraih masa depannya tidak terpengaruh hal-hal negatif,” tegasnya

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga kerukunan dan stabilitas daerah. Peran masyarakat dan organisasi mitra diperlukan karena mereka memiliki kedekatan langsung dengan kondisi di lapangan.

FKUB berperan memperkuat kerukunan antarumat beragama, FPK mendorong pembauran kebangsaan, sedangkan FKDM berperan mendukung kewaspadaan dini terhadap potensi konflik sosial.

Wahyu mengapresiasi kontribusi FKUB dalam mendukung kelancaran kegiatan yang dihadiri Presiden di Kota Malang. Koordinasi dengan pengurus rumah ibadah di sekitar stadion menjadi salah satu contoh bagaimana toleransi dan kerja sama lintas agama dapat diwujudkan melalui tindakan konkret.

Ia juga menyoroti pentingnya jaringan FKDM hingga tingkat kelurahan untuk mempercepat penyampaian informasi mengenai potensi gangguan di masyarakat.

Wahyu mencontohkan laporan awal mengenai dugaan pembakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang yang diterimanya dari jaringan kewaspadaan dini. Penanganan perkara tersebut selanjutnya dilakukan oleh kepolisian.

Meski demikian, informasi awal dan indikasi dalam suatu perkara tetap harus diverifikasi melalui proses hukum. Deteksi dini berfungsi membantu aparat bergerak cepat, bukan menggantikan proses pembuktian.

Penguatan sinergi antara Bakesbangpol, kepolisian, perangkat daerah, dan organisasi masyarakat menjadi langkah penting untuk menjaga Kota Malang tetap kondusif. Namun, efektivitasnya akan ditentukan oleh tindak lanjut yang jelas dan terukur.

Pemetaan kerawanan perlu diikuti mekanisme pelaporan yang responsif, koordinasi antarlembaga yang konsisten, serta penyelesaian persoalan berdasarkan fakta di lapangan.

Di sisi lain, pencegahan konflik juga harus dijalankan tanpa memberi stigma kepada mahasiswa, pendatang, atau kelompok masyarakat tertentu. Keberagaman tidak semestinya diposisikan sebagai ancaman, melainkan dikelola sebagai kekuatan melalui kebijakan yang adil dan komunikasi yang terbuka.

Sebab, mewujudkan Malang Mbois Berkelas bukan sekadar soal membangun citra kota. Predikat tersebut harus tercermin dalam kemampuan pemerintah menjaga keamanan, merawat toleransi, dan memastikan masyarakat dapat hidup berdampingan tanpa diskriminasi maupun konflik.