Budaya Asal Bapak Senang Disorot, Ali Muthohirin Desak Birokrasi Pemkot Malang Berbenah

MALANG, Memodaily.id – Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin melontarkan peringatan keras kepada jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Ia meminta budaya asal bapak senang (ABS) ditinggalkan dan diganti dengan pola kerja yang benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ali menegaskan, keberhasilan birokrasi tidak boleh hanya diukur dari kemampuan bawahan menyenangkan pimpinan. Ukuran sesungguhnya adalah kualitas pelayanan, kecepatan menyelesaikan persoalan warga, serta manfaat nyata dari setiap kebijakan pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Ali Muthohirin, Senin (19/10/2026), menyusul berbagai persoalan yang memicu keresahan masyarakat, mulai dari antrean bahan bakar minyak (BBM), kenaikan sejumlah harga, kebakaran, hingga keluhan terhadap pelayanan publik.

“Yang paling penting dalam kondisi ini adalah kita lebih mendekatkan kepada masyarakat, memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai dengan kondisi hari ini, beban masyarakat kita tambah dengan beban dari kita sendiri, yakni pelayanan yang kurang maksimal, baik dari kata-kata maupun perilaku,” tegas Ali.

Menurutnya, kondisi masyarakat yang sedang menghadapi beragam tekanan seharusnya membuat birokrasi semakin tanggap. Bukan sebaliknya, masyarakat justru harus berhadapan dengan prosedur berbelit, pelayanan lamban, atau sikap aparatur yang tidak mencerminkan semangat pengabdian.

Ali secara terbuka mengingatkan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, hingga pejabat struktural lainnya agar tidak terjebak dalam orientasi kerja yang hanya mengejar kepuasan atasan.

“Puncak keberhasilan kita bukan kemudian Bapak Ibu menyenangkan pimpinan, OPD menyenangkan wali kota atau wakil wali kota, lurah menyenangkan camat, sekda, kabid, dan semuanya menyenangkan kepala dinasnya. Puncak keberhasilan kita adalah kebahagiaan masyarakat itu sendiri. Menyenangkan masyarakat, melayani masyarakat, itulah puncaknya,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi kritik terhadap pola birokrasi yang lebih mengutamakan laporan menyenangkan pimpinan ketimbang memastikan persoalan masyarakat terselesaikan. Padahal, laporan administratif yang terlihat baik belum tentu mencerminkan kondisi pelayanan di lapangan.

Ali mengingatkan, jabatan wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah, kepala dinas, camat, maupun lurah bisa berganti sewaktu-waktu. Namun, kewajiban melayani masyarakat tetap melekat pada setiap aparatur.

“Yang paling penting, tugas utama Bapak Ibu adalah melayani masyarakat, bukan melayani pimpinannya. Kalau semuanya punya arah yang sama dan tanggung jawab yang sama, insyaallah bisa berhasil,” tandasnya.

Tak hanya menyoroti budaya ABS, Ali juga mengungkapkan masih adanya laporan mengenai lambannya proses pelayanan birokrasi. Sebagian masyarakat disebut mengalami kesulitan ketika mengurus administrasi, menghadapi pembatasan waktu pelayanan, hingga dilempar dari satu bagian ke bagian lain tanpa kejelasan penyelesaian.

“Masih banyak laporan-laporan bahwa pengurusan di birokrasi kita memang agak lambat sebagian. Ada yang kesusahan, membatasi jam dan batasan, ada yang kadang dilempar ke atas, dibentur-bentur,” ungkapnya.

Ali meminta kondisi tersebut tidak dianggap sebagai persoalan sepele. Menurutnya, birokrasi seharusnya menjadi jalan keluar bagi masyarakat, bukan justru menciptakan hambatan baru.

Ia juga mengingatkan bahwa ucapan dan perilaku aparatur dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik. Kesalahan yang dibiarkan tanpa penyelesaian berpotensi memicu kritik yang lebih luas, terutama melalui media sosial.

“Setiap langkah kita, setiap ucapan kita yang menyakiti masyarakat akan selalu diingat dan akan ada perlawanan, apakah lewat media sosial ataupun yang lainnya,” katanya.

Karena itu, Ali meminta camat dan lurah tidak menunggu instruksi pimpinan ketika menemukan persoalan di wilayahnya. Permasalahan sosial, termasuk kekerasan di lingkungan sekolah dan pelayanan yang tidak maksimal, harus segera ditangani sebelum berkembang menjadi polemik.

“Camat, lurah tidak harus menunggu arahan dari pimpinannya. Kalau ada masalah, segera diselesaikan, tanpa harus menunggu viral dan lain sebagainya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan mana pun,” tegasnya.

Selain memperbaiki pelayanan, Ali meminta seluruh OPD mengevaluasi program dan kebijakan sepanjang 2026 serta menyiapkan perencanaan APBD 2027 secara matang.

Ia menekankan, efisiensi anggaran harus dijalankan secara nyata dengan memastikan program yang direncanakan tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Setiap langkah kita, setiap kebijakan kita, setiap rupiah itu bersandar pada kebijakan yang harus memberi manfaat dan kembali kepada masyarakat. Kita mengelola keuangan yang dihasilkan dari pajak masyarakat, maka semaksimal mungkin harus kembali kepada masyarakat,” jelasnya.

Ali juga menyinggung polemik anggaran pembinaan kepala sekolah yang sempat menjadi sorotan publik. Ia menilai, niat baik pemerintah dalam menjalankan program tetap harus diimbangi perencanaan, efisiensi, dan komunikasi yang mempertimbangkan kondisi masyarakat.

“Walaupun niatnya baik, belum tentu penerimaan di masyarakat menjadi bagus. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua,” imbuhnya.

Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup dibuktikan dengan kegiatan yang terlaksana atau laporan yang selesai disusun. Pemerintah harus mampu menunjukkan hasil konkret yang dirasakan masyarakat, sekaligus memastikan anggaran tidak habis untuk kegiatan yang manfaatnya kurang optimal.

Ali turut mengingatkan para pejabat agar tidak mempertahankan ego ketika melakukan kesalahan. Ia menyatakan, pimpinan pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk mengakui kekurangan dan meminta maaf apabila kebijakan atau perilaku jajaran pemerintah menyakiti masyarakat.

“Kami sebagai pimpinan tentu punya tanggung jawab dan selayaknya meminta maaf apabila ada beberapa kejadian di Pemerintah Kota Malang yang kemudian menyakiti masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, permintaan maaf harus diikuti perubahan nyata. Tanpa perbaikan, permintaan maaf hanya akan menjadi formalitas dan tidak menyelesaikan persoalan mendasar dalam pelayanan publik.

“Kalau ada kesalahan kepada masyarakat, baik ucapan maupun perilaku, jangan segan-segan mengatakan maaf kepada masyarakat. Dan tentu bukan hanya sekadar maaf, kita memperbaiki semuanya, langkah-langkah kita ke depan,” tegas Ali.