Said Abdullah Minta Gibran Tunjukkan Ijazah, Soroti Etika Pemerintahan
- account_circle AAM
- calendar_month Jumat, 9 Okt 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, saat berada di Malang. (Foto: Memodaily.id/AAM)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MALANG, Memodaily.id – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan ijazahnya secara terbuka untuk menjawab pertanyaan publik. Menurut Said, langkah tersebut dapat meredam polemik yang kembali mencuat dan mencegah munculnya spekulasi baru.
Said menegaskan, persoalan ijazah Gibran tidak seharusnya berkembang menjadi kegaduhan politik berkepanjangan. Ia juga membantah anggapan bahwa PDI Perjuangan berada di balik polemik tersebut atau memiliki kepentingan dalam persoalan itu.
“Anak, tidak bapak (Jokowi), dua-duanya problemnya ijazah terus. Saya tidak tahu sesungguhnya apa yang terjadi. Jangan sampai PDI Perjuangan dianggap berada di belakang layar atau menjadi pemain utama dalam persoalan ini. Kami tidak berkepentingan terhadap semua itu,” ujar Said, Jumat (9/10/2026).
Said yang juga menjabat Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI periode 2024–2029 itu menilai, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan administrasi pendidikan, tetapi juga menyangkut etika pejabat publik dalam menjalankan pemerintahan.
Menurut dia, etika merupakan fondasi penting dalam menjaga kehormatan pemerintahan, terutama bagi pejabat yang menduduki posisi tertinggi dalam struktur kenegaraan.
“Kehormatan yang paling tinggi bagi pemerintahan adalah etika. Menjaga etika itu nomor satu,” tegasnya.
Atas dasar itu, Said mengimbau Gibran agar menunjukkan dokumen pendidikannya tanpa harus menunggu adanya gugatan hukum baru. Ia menilai, keterbukaan dapat menjadi cara untuk menjawab pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Said juga menyinggung pernyataan Gibran yang disebut bersedia menunjukkan ijazah apabila kembali menghadapi gugatan. Menurut dia, langkah tersebut sebaiknya tidak perlu menunggu proses hukum berikutnya.
“Kalau memang punya ijazah, tidak usah menunggu gugatan lagi. Mas Gibran menyatakan siap kalau ada gugatan lagi untuk menunjukkan ijazahnya. Tidak perlu membuat gaduh lagi atau menimbulkan pertanyaan baru,” katanya.
Said turut menanggapi pernyataan Gibran yang menyebut seseorang tidak mungkin menempuh pendidikan S-1 apabila tidak lulus SMA. Ia menyarankan agar persoalan tersebut dijawab dengan menunjukkan ijazah SMA yang dimaksud.
“Saya membaca berbagai komentar Mas Gibran di media, bahwa tidak mungkin bisa S-1 kalau tidak lulus SMA. Ya, monggo tunjukkan saja ijazah SMA-nya. Kan sederhana,” ucapnya.
Ia kembali menegaskan bahwa imbauan tersebut ditujukan untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat sekaligus mencegah polemik terus berkembang menjadi persoalan etika di ruang publik.
“Saya menyarankan Mas Gibran untuk menunjukkan ijazahnya, sehingga tidak menimbulkan problem etik tadi,” pungkas Said.
- Penulis: AAM
- Editor: MUH


Saat ini belum ada komentar