Tujuh Fraksi DPRD Kota Malang Soroti RAPBD 2027: PAD, Belanja Modal hingga Pengangguran Jadi Alarm

MALANG, Memodaily.id – Rancangan KUA-PPAS APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2027 belum lepas dari sejumlah catatan tajam DPRD. Dalam rapat paripurna, Senin (21/9), tujuh fraksi menyampaikan pandangan umum dengan menyoroti hampir seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah, mulai dari pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengangguran, UMKM hingga pengelolaan aset.

Pandangan fraksi-fraksi tersebut disampaikan melalui masing-masing juru bicara. Intinya, DPRD meminta agar postur APBD 2027 tidak berhenti pada target angka di atas kertas, tetapi memiliki dasar perhitungan yang jelas dan mampu menjawab persoalan masyarakat.

Fraksi PDI Perjuangan melalui Juru Bicaranya, Agus Mahendra, menekankan pentingnya menjadikan pembahasan KUA-PPAS sebagai pijakan dalam menyusun APBD yang sesuai kebutuhan daerah.

Menurut Agus, besaran anggaran harus diikuti dengan efektivitas program serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Fraksi tersebut memberikan persetujuan terhadap tahapan pembahasan rancangan kebijakan anggaran, sembari meminta agar seluruh program yang nantinya masuk dalam APBD 2027 benar-benar diarahkan pada kebutuhan pembangunan Kota Malang.

“Pembahasan ini harus menjadi pijakan dalam penyusunan APBD yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Agus.

Sementara itu, Fraksi PKB melalui Juru Bicara Inne meminta Pemkot Malang memperkuat strategi peningkatan PAD. Optimalisasi seluruh sumber pendapatan dinilai penting untuk menghadapi kebutuhan pembangunan sekaligus ketidakpastian fiskal.

PKB menilai setiap program harus mempunyai dasar perencanaan yang jelas, terukur dan berorientasi pada hasil.

“Program prioritas harus memiliki daya guna dan memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Inne.

PKB juga meminta kebijakan pembangunan nasional diselaraskan dengan persoalan yang dihadapi Kota Malang.

Pada sektor pendidikan, Inne menyoroti alokasi sekitar Rp648,37 miliar atau 24,6 persen dari kapasitas keuangan daerah. Anggaran tersebut diminta tidak sekadar memenuhi besaran alokasi, tetapi diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sarana-prasarana, mutu guru serta kesejahteraan tenaga pendidik.

Perlindungan sosial, pelayanan dasar dan penanganan bencana juga diminta memperoleh perhatian yang memadai.

Berbeda dengan itu, Fraksi PKS melalui Juru Bicara Akhiyat memberikan perhatian besar terhadap sisi pendapatan. Ia mencatat proyeksi kenaikan pendapatan daerah sekitar 4,05 persen atau lebih dari Rp92 miliar dibanding APBD Perubahan 2026.

Namun, kenaikan tersebut menurut PKS harus dibarengi strategi yang konkret.

“Potensi pajak daerah masih perlu digali secara optimal. Pemerintah harus memperbarui basis data wajib pajak, mengintegrasikan sistem dan memperkuat pengawasan terhadap objek pajak potensial,” ujar Akhiyat.

PKS juga menyoroti target retribusi pasar sekitar Rp15,3 miliar. Menurutnya, penerimaan dari pasar harus kembali dirasakan melalui peningkatan fasilitas, kebersihan, keamanan dan pemeliharaan pasar rakyat.

Sektor UMKM juga menjadi perhatian. Pelatihan dinilai belum cukup tanpa dukungan akses permodalan dan pasar. PKS mendorong penguatan skema pembiayaan, termasuk melalui KURDA dan kerja sama dengan BPR Tugu Artha.

Persoalan aset daerah turut disinggung. Pemkot diminta mempercepat sertifikasi Barang Milik Daerah (BMD) agar memiliki kepastian hukum.

Dalam isu kemiskinan, PKS mencermati target 2027 yang berada di kisaran 3,52 persen hingga 3,43 persen, sementara realisasi 2025 masih sekitar 3,85 persen.

“Pengentasan kemiskinan harus dilakukan melalui akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan perlindungan sosial yang benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.

Fraksi Gerindra melalui Juru Bicara Dany Agung Prasetyo menyoroti struktur APBD 2027, terutama terkait PAD dan komposisi belanja.

Gerindra mencermati adanya penurunan pada sejumlah pos PAD. Pemerintah diminta melakukan evaluasi sekaligus mempercepat digitalisasi sistem pemungutan.

“Jangan sampai potensi pendapatan daerah sudah ada, tetapi belum tergali secara maksimal karena sistem pemungutannya belum optimal,” ungkap Dany.

Gerindra juga mempertanyakan tingginya porsi belanja operasi dibanding belanja modal. Efisiensi belanja operasional dinilai perlu dilakukan agar ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur tidak semakin terbatas.

Yang juga menjadi perhatian adalah lonjakan Belanja Tidak Terduga (BTT) hingga 576,33 persen. Penggunaan anggaran tersebut diminta dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Lonjakan BTT harus mendapatkan perhatian karena setiap penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas,” tegasnya.

Gerindra turut menyoroti penurunan alokasi pendidikan, kesehatan dan inspektorat. Sementara persoalan pengangguran akibat ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan dunia kerja atau skill mismatch diminta ditangani melalui penguatan pendidikan vokasi, digitalisasi dan industri kreatif.

Persoalan parkir, digitalisasi parkir, sampah di TPA serta akses pembiayaan UMKM juga masuk dalam catatan Gerindra.

Sementara itu, Fraksi Golkar melalui Juru Bicara Kartika menyoroti struktur pendapatan dan belanja dalam KUA-PPAS 2027.

Pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp1,1 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai sekitar Rp2,570 triliun.

Golkar memberi perhatian terhadap belanja modal yang direncanakan sekitar Rp127 miliar. Angka tersebut turun sekitar Rp15 miliar atau 10,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Penurunan belanja modal harus menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar,” ujar Kartika.

Golkar juga meminta penjelasan lebih terukur mengenai sumber pertumbuhan PAD, khususnya dari pajak dan retribusi.

Perluasan basis wajib pajak, peningkatan kepatuhan, pencegahan kebocoran, optimalisasi aset daerah dan penguatan BUMD dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan pendapatan.

“Aset daerah jangan hanya tercatat sebagai kekayaan daerah, tetapi harus dikelola secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun peningkatan pendapatan daerah,” tegasnya.

Tiga sektor ekonomi, yakni perdagangan, industri pengolahan dan konstruksi, juga diminta diarahkan agar mampu menciptakan nilai tambah, meningkatkan produktivitas sekaligus membuka lapangan pekerjaan.

Fraksi Damai melalui Juru Bicara Aris Ferdianto lebih menyoroti tata kelola belanja dan penataan aparatur.

Menurut Aris, penataan pegawai harus berbasis data, memanfaatkan digitalisasi dan disertai pengawasan berkala.

“Penataan pegawai bukan sekadar mengurangi anggaran, tetapi bagaimana struktur belanja menjadi lebih sehat dan memberikan ruang lebih besar untuk program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ungkap Aris.

Fraksi Damai juga mendorong Pemkot mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat melalui penguatan PAD.

Sorotan lainnya diarahkan terhadap pengadaan barang dan jasa. Pemerintah diminta memastikan setiap belanja mempunyai urgensi dan hasil yang jelas.

“Setiap program harus jelas. Dari mana anggarannya, untuk apa dibelanjakan, siapa yang menerima kontrak dan seperti apa hasil pekerjaannya,” tegasnya.

Menurut Aris, transparansi tersebut penting agar fungsi pengawasan DPRD dapat berjalan secara maksimal.

Sementara itu, Fraksi NasDem-PSI melalui Juru Bicara Suyadi memberikan perhatian cukup luas terhadap indikator makro ekonomi, ketenagakerjaan, kemiskinan hingga target pendapatan.

Suyadi mencatat pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada 2025 mencapai 5,92 persen, disertai peningkatan IPM serta penurunan kemiskinan dan Gini Ratio.

Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut menurutnya harus dibaca bersamaan dengan kemampuan daerah menciptakan lapangan kerja.

“Peningkatan ekonomi harus dibaca bersama dengan kemampuan daerah menciptakan lapangan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti penyerapan tenaga kerja harus menjadi perhatian,” ujar Suyadi.

NasDem-PSI menyoroti target tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang diproyeksikan turun dari 5,99 persen menjadi 5,60 persen pada 2027.

Persoalannya, anggaran Dinas Ketenagakerjaan disebut mengalami penurunan. Karena itu, target penurunan pengangguran diminta didukung program dan anggaran yang memadai.

“Jangan sampai targetnya turun, tetapi instrumen untuk mencapainya justru melemah,” tegas Suyadi.

Fraksi tersebut juga mencermati target Gini Ratio sebesar 0,371 pada 2027. Belanja daerah diminta benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Potensi kerentanan kelas menengah juga menjadi perhatian, terutama kemungkinan sebagian masyarakat mengalami penurunan kondisi ekonomi.

Pada sektor pendapatan, NasDem-PSI menyoroti target PAD dari pajak sekitar Rp931,06 miliar atau naik sekitar 4,58 persen dari realisasi 2026.

Menurut Suyadi, peningkatan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan penagihan. Perluasan basis pajak, integrasi data, pencegahan kebocoran, pembayaran digital dan optimalisasi e-tax perlu dilakukan.

Target retribusi daerah sekitar Rp183,26 miliar juga diminta dijelaskan secara lebih rinci.

“Kalau target dinaikkan secara signifikan, pemerintah harus mampu menjelaskan sektor mana yang mengalami kenaikan, apa dasar perhitungannya dan bagaimana strategi pencapaiannya,” ungkapnya.

NasDem-PSI juga mengingatkan agar pelaksanaan APBD tidak kembali menumpuk pada penghujung tahun. Perencanaan dan realisasi program diminta dilakukan sejak awal tahun anggaran.

Suyadi kemudian menegaskan bahwa APBD 2027 harus disusun secara sehat, terukur dan diarahkan untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Pandangan tujuh fraksi tersebut menunjukkan masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah dalam rancangan KUA-PPAS APBD Kota Malang 2027.

Mulai dari bagaimana mengejar PAD tanpa membebani masyarakat, menjaga ruang fiskal untuk pembangunan, mengendalikan belanja operasional, memperkuat belanja modal, hingga memastikan persoalan pengangguran dan kemiskinan benar-benar mendapat dukungan anggaran.

Catatan tersebut selanjutnya menjadi bahan pembahasan DPRD bersama Pemerintah Kota Malang dalam tahapan penyusunan APBD 2027.