Atalia Soroti Skema Baru Bansos, Ingatkan Celah Penyimpangan

JAKARTA, Memodaily.id – Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menilai wacana penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa Merah Putih perlu dikaji secara matang. Menurutnya, perubahan mekanisme tersebut berpotensi memperpanjang rantai distribusi dan membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam penyaluran bantuan.

Atalia mengatakan, hingga saat ini rencana tersebut belum pernah dibahas bersama Komisi VIII DPR RI. Karena itu, ia menilai skema tersebut masih sebatas wacana terkait perubahan mekanisme penyaluran bansos.

“Mengenai rencana penyaluran bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih, baik opsi Himbara membuka layanan di koperasi maupun langsung ditransfer ke rekening koperasi, ini belum pernah dibahas dalam rapat-rapat Komisi VIII. Jadi menurut saya ini merupakan wacana baru terkait perubahan skema penyaluran bansos,” ujar Atalia, Kamis (30/7/2026).

Menurutnya, perubahan mekanisme belum tentu membuat penyaluran bantuan menjadi lebih efektif. Apabila bansos tidak lagi diterima langsung oleh penerima manfaat, tetapi harus melalui koperasi, maka rantai distribusi justru bertambah.

“Kalau sebelumnya bansos bisa langsung disalurkan dari Himbara ke rekening penerima manfaat, kemudian sekarang harus melalui koperasi terlebih dahulu, ini berpotensi menambah rantai birokrasi dan justru membuka ruang baru untuk potensi penyimpangan,” katanya.

Atalia menegaskan, persoalan utama yang perlu dibenahi pemerintah bukanlah mengubah mekanisme penyaluran, melainkan meningkatkan akurasi data penerima bantuan. Ia menilai pemerintah harus mampu meminimalkan inclusion error maupun exclusion error agar bansos benar-benar tepat sasaran.

“Yang paling penting adalah memperkuat verifikasi dan validasi data penerima manfaat secara berkala, bahkan kalau memungkinkan dilakukan secara real time. Pastikan bansos benar-benar diterima oleh orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan jumlah yang tepat,” tegasnya.

Selain itu, Atalia juga menyoroti keterbatasan akses layanan perbankan di sejumlah wilayah. Menurutnya, persoalan tersebut seharusnya diatasi dengan memperluas akses penyaluran, bukan menambah mata rantai distribusi bantuan.

“Kalau selama ini ada kelemahan dalam penyaluran melalui Himbara, menurut saya persoalannya lebih pada akses. Tidak semua bank Himbara memiliki unit layanan sampai ke pelosok. Untuk masyarakat yang jauh dari layanan bank, penyaluran melalui PT Pos Indonesia bisa menjadi alternatif,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah sebaiknya memperkuat sistem penyaluran yang telah berjalan dengan memperbaiki titik-titik lemah, daripada mengganti mekanisme secara menyeluruh sebelum dilakukan kajian yang komprehensif.