Drama Mutasi 176 Pejabat Pemkot Malang: Jadwal 2 Oktober Meleset, Wahyu Janji Pekan Ini!
- account_circle ADK
- calendar_month Selasa, 20 Okt 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak

Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM., saat diwawancarai awak media terkait rencana pelantikan mutasi 176 pejabat Pemkot Malang yang ditargetkan berlangsung pekan ini. (Foto: Memodaily.id/ADK)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MALANG, Memodaily.id – Pelantikan mutasi, rotasi, dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kembali menjadi sorotan. Agenda yang semula dijadwalkan pada 2 Oktober 2026 belum terealisasi, sementara proses administrasi di Badan Kepegawaian Negara (BKN) sempat menghambat pengajuan 29 pejabat karena persyaratan yang belum lengkap.
Kini, Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM., memastikan pelantikan 176 pejabat tersebut diupayakan berlangsung pekan ini. Namun, kepastian tanggal pelantikan masih menunggu penjadwalan dari kepala daerah.
Pernyataan itu disampaikan Wahyu saat diwawancarai awak media, Selasa (20/10/2026). Ia mengakui proses pengajuan mutasi tidak berjalan mudah sehingga pelaksanaan yang ditargetkan sebelumnya harus mengalami penundaan.
“Jadi banyak, makanya saya mohon maaf kalau tidak bisa September, karena prosesnya juga enggak mudah. Kemarin kita ajukan ke BKN, ada 29 orang dikembalikan karena ada persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi,” ujar Wahyu.
Menurutnya, berkas yang dikembalikan kemudian dilengkapi dan diajukan kembali. Namun, proses tersebut masih memerlukan penyempurnaan karena terdapat persyaratan yang belum terpenuhi.
“Kemudian kita kirimkan lagi, kemudian nanti ada yang kekurangan lagi. Akhirnya dalam minggu ini sudah turun,” imbuhnya.
Setelah proses administrasi tersebut, Wahyu menyatakan rekomendasi yang dibutuhkan telah turun. Pemkot Malang kini tinggal menentukan waktu pelaksanaan pelantikan.
“Rekomendasi sudah turun, saya tinggal cari waktunya,” tegas Wahyu.
Ia juga memastikan pelantikan tidak akan menunggu hingga akhir Oktober jika tidak ada kendala lain.
“Insyaallah kalau tidak ada halangan, dalam minggu ini. Tidak sampai akhir Oktober, insyaallah,” ungkapnya.
Meski demikian, belum adanya tanggal pasti membuat realisasi janji pelantikan pekan ini masih harus ditunggu. Setelah jadwal awal meleset, kepastian pelaksanaan menjadi perhatian, terutama bagi pejabat yang menanti promosi maupun perpindahan jabatan.
Di tengah penantian pelantikan, Pemkot Malang juga menghadapi pekerjaan rumah berupa kekosongan jabatan di sejumlah kelurahan dan kecamatan. Posisi tersebut menjadi salah satu prioritas dalam penataan birokrasi karena berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Wahyu menyebut pengisian jabatan di tingkat kewilayahan sejalan dengan perhatian DPRD Kota Malang dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
“Di kelurahan-kelurahan yang kosong-kosong, itu kita sesuai dengan arahan dan keinginan dari DPRD kemarin, ya. Dalam LKPJ saya terkait dengan mutasi, terutama mereka yang berada di tingkat kelurahan dan kecamatan yang banyak kosong. Kita akan banyak mengisi mereka,” jelasnya.
Kekosongan jabatan di tingkat tersebut menjadi perhatian karena kelurahan dan kecamatan merupakan garda terdepan pelayanan pemerintahan. Pengisian posisi yang belum terisi diharapkan memperkuat koordinasi dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Karena itu, mutasi kali ini tidak hanya menyangkut pergeseran pejabat, tetapi juga kebutuhan menata kembali organisasi agar lebih efektif dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Penataan birokrasi ini juga menyasar jajaran pejabat eselon II. Namun, Wahyu belum membeberkan nama-nama pejabat yang akan mengalami rotasi, promosi, maupun pergeseran posisi.
Susunan pejabat yang akan dilantik masih menunggu pengumuman resmi. Publik pun belum memperoleh gambaran lengkap mengenai komposisi akhir pejabat yang akan menempati sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemkot Malang.
Di sisi lain, Pemkot Malang telah mulai membahas kebutuhan mutasi lanjutan untuk mengantisipasi kekosongan jabatan akibat pejabat yang memasuki masa pensiun pada November dan Desember 2026.
“Kalau yang sudah, kita akan laksanakan. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang kita sudah mulai rapat lagi. Jadi, dalam mutasi ini juga tidak akan terlalu lama karena sudah ada yang kosong-kosong lagi,” papar Wahyu.
Ia menambahkan, pembahasan untuk penataan jabatan berikutnya sudah kembali dilakukan setelah proses sebelumnya mendekati penyelesaian.
“Insyaallah nanti November kita ada. Kita sekarang sudah mulai, karena kemarin sudah selesai, hanya tinggal melantikkan. Nah, sekarang untuk yang baru-baru ini kita sudah mulai rapat lagi,” tandasnya.
- Penulis: ADK
- Editor: MUH


Saat ini belum ada komentar