Beras Premium Raib di Pasaran, DPRD Kota Malang Curiga Ada yang Main di Tengah
- account_circle ADK
- calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ginanjar Yoni Wardoyo, Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, menyoroti kelangkaan beras premium dan meminta pemerintah memperketat pengawasan rantai pasok. (Foto: Memodaily.id/ADK)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MALANG, Memodaily.id – Beras premium makin sulit ditemukan di pasaran. Kondisi ini memantik pertanyaan serius di tengah menguatnya daya beli petani. Jangan sampai harga tinggi dan kelangkaan justru bukan karena persoalan di tingkat petani, melainkan akibat permainan di sepanjang rantai distribusi.
Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo, ST, MT, meminta pemerintah turun tangan mengawasi jalur pasokan beras dari produsen hingga ke tangan konsumen.
Menurutnya, pemerintah memiliki tiga kewajiban utama dalam persoalan pangan, yakni memastikan stok tersedia, harga terjangkau masyarakat, sekaligus menjaga kesejahteraan petani.
“Kenaikan harga di tingkat petani memang harus kita apresiasi karena berkaitan dengan kesejahteraan. Tapi harga juga harus tetap terjangkau oleh masyarakat dan ketersediaan harus dijamin,” ujar Ginanjar saat dikonfirmasi, Rabu (9/9/2026).
Yang menjadi persoalan, kata dia, ketika kenaikan harga di tingkat konsumen jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan yang diterima petani. Kondisi tersebut patut dicurigai sebagai persoalan pada mata rantai distribusi.
“Jangan-jangan masih ada tengkulak yang bermain, yang justru menahan stok sehingga kenaikan harganya bukan karena dari petani, tapi karena menahan komoditi,” tegasnya.
Ginanjar meminta Pemkot Malang tidak hanya mengawasi pedagang di pasar. Distributor, agen dan seluruh mata rantai pasokan juga harus diperiksa, terutama jika terjadi kelangkaan barang di tengah permintaan masyarakat.
Ia menilai operasi pasar dapat menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menjaga pasokan sekaligus menekan gejolak harga. Namun, langkah tersebut harus dibarengi pengawasan agar persoalan tidak kembali berulang.
“Yang tidak kita inginkan harga naik bukan karena naiknya di produsen petani, tapi karena permainan di tengah, di rantai antara produsen dengan konsumen,” katanya.
Bagi Ginanjar, kenaikan kesejahteraan petani semestinya tidak menjadi alasan konsumen harus membeli beras dengan harga yang semakin sulit dijangkau.
Petani harus mendapatkan harga layak. Konsumen juga berhak memperoleh beras dengan harga wajar. Jika stok tiba-tiba langka, pemerintah harus berani membongkar titik persoalannya, bukan sekadar memantau harga di permukaan.
- Penulis: ADK
- Editor: MUH
Saat ini belum ada komentar