Transformasi Posyandu Kota Malang Dimulai, Enam Bidang Pelayanan Dasar Bakal Terintegrasi

MALANG, Memodaily.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mulai memperkuat transformasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) melalui integrasi enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Langkah ini diarahkan untuk mengubah paradigma Posyandu yang selama ini identik dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak menjadi pusat pelayanan dasar masyarakat yang mencakup berbagai sektor.

Penguatan kebijakan tersebut dibahas dalam kegiatan Sosialisasi Transformasi Posyandu Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal yang digelar di Gedung Mini Block Office (MBO) lantai 4, Rabu (21/10/2026).

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Malang, R. Dandung Djulharjanto, menegaskan bahwa transformasi Posyandu membutuhkan perubahan cara pandang sekaligus keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurutnya, Posyandu selama ini masih sering dipahami sebatas kegiatan rutin, seperti pemberian makanan tambahan dan pemantauan tumbuh kembang anak. Padahal, cakupan pelayanan Posyandu jauh lebih luas dan dapat menjadi pintu masuk untuk mendekatkan berbagai layanan dasar kepada masyarakat.

“Selama ini kita tahu Posyandu sudah ada sejak lama, tetapi biasanya dianggap sebagai kegiatan rutin, seperti pemberian makanan bayi, kemudian pemantauan tumbuh kembang anak. Padahal, Posyandu ini mencakup banyak aspek,” ujar Dandung.

Ia menjelaskan, melalui transformasi enam bidang SPM, setiap Posyandu diharapkan mampu mendukung pelayanan yang lebih menyeluruh sesuai kebutuhan warga. Pendekatan tersebut sekaligus menuntut pemerintah daerah memperkuat koordinasi antarsektor agar pelayanan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Dengan transformasi Posyandu melalui enam bidang atau enam pilar ini, paling tidak setiap Posyandu harus mencakup enam bidang tersebut sebagai bagian dari Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan pemerintah,” tegasnya.

Enam bidang pelayanan yang menjadi cakupan integrasi tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.

Dandung menekankan, perluasan fungsi Posyandu tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan. Perangkat daerah lain juga harus mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya agar transformasi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kalau selama ini Posyandu identik dengan kesehatan dan pembinaannya lekat dengan Dinas Kesehatan, nanti akan banyak perangkat daerah atau dinas teknis lainnya yang terlibat melakukan pembinaan. Harapannya, Posyandu benar-benar lebih bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Selain integrasi pelayanan, kesiapan sarana dan prasarana menjadi pekerjaan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan transformasi Posyandu.

Dandung mengakui, kegiatan Posyandu di sejumlah wilayah masih memanfaatkan fasilitas sederhana, seperti balai RW, balai RT, hingga teras rumah warga. Kondisi tersebut memperlihatkan besarnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlangsungan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Namun, kebutuhan fasilitas tetap perlu dipetakan agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal. Pemkot Malang, kata Dandung, akan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan tersebut dengan memperhatikan kondisi setiap wilayah.

“Untuk sarana dan prasarana, kita pahami memang harus diperhatikan. Tetapi, kita lihat terlebih dahulu kebutuhan pemenuhannya, kemudian disesuaikan dengan kondisi yang ada,” katanya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa transformasi Posyandu tidak cukup hanya melalui perubahan konsep dan kelembagaan. Kesiapan fasilitas, dukungan sumber daya, serta koordinasi antarperangkat daerah juga menjadi faktor penting dalam memastikan pelayanan dapat dijalankan secara berkelanjutan.

Dandung juga menekankan pentingnya pendataan dan registrasi seluruh Posyandu di Kota Malang. Langkah ini menjadi bagian mendasar untuk memastikan keberadaan setiap Posyandu teridentifikasi secara administratif.

Menurutnya, proses registrasi membutuhkan kelengkapan data wajib sesuai persyaratan yang ditetapkan. Karena itu, camat dan lurah diminta menyusun tahapan kerja yang jelas agar proses pendataan berjalan terkoordinasi hingga setiap Posyandu memperoleh nomor register.

“Penekanan kami, pertama, keberadaan Posyandu di masing-masing wilayah harus teridentifikasi. Untuk itu, Posyandu harus didaftarkan melalui register atau aplikasi registrasi Posyandu,” ungkap Dandung.

Ia meminta jajaran kecamatan berkoordinasi dengan kelurahan untuk menyusun jadwal dan memastikan seluruh tahapan registrasi dapat dipenuhi.

“Kami minta para camat berkoordinasi dengan teman-teman lurah untuk menyusun jadwal dan tahapan yang harus dilakukan, paling tidak sampai Posyandu bisa mendapatkan nomor register untuk registrasi,” pungkasnya.