Cegah Penyalahgunaan Aset Daerah, Pemkot Malang Mulai Terapkan Sistem Digital E-BMD

MALANG, Memodaily.id – Pemerintah Kota Malang mulai memperketat pengawasan dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) melalui penerapan sistem digital Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD). Langkah ini dilakukan untuk memastikan jutaan aset pemerintah tercatat secara akurat, memiliki kejelasan lokasi dan pengguna, serta terhindar dari pencatatan ganda maupun potensi penyalahgunaan.

Penerapan sistem tersebut menjadi bagian dari pembenahan tata kelola aset daerah yang selama ini masih menghadapi tantangan validitas data dan penyesuaian antara catatan administrasi dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Malang, Drs. R. Dandung Djuharianto, menegaskan hal tersebut saat menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) E-BMD di Hotel Aliante, Kota Malang, Rabu (4/11/2026).

Menurut Dandung, pengelolaan aset daerah tidak cukup hanya sebatas pencatatan barang. Seluruh proses harus dilakukan secara sistematis, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan hingga pertanggungjawaban.
Pasalnya, seluruh barang milik daerah bersumber dari anggaran pemerintah sehingga keberadaan dan pemanfaatannya wajib dipertanggungjawabkan.

“Barang milik daerah ini tidak hanya perlu dikelola, tetapi juga harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Karena sumbernya dari anggaran pemerintah, sekecil apa pun harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya dalam pelaksanaannya, tetapi juga mulai dari perencanaannya,” tegas Dandung.

Ia mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak melakukan pengadaan barang hanya berdasarkan keinginan. Setiap usulan harus disertai analisis kebutuhan, jumlah barang yang diperlukan, serta tingkat urgensinya.

Dandung mencontohkan, apabila suatu perangkat daerah hanya membutuhkan tiga unit komputer atau kendaraan operasional, pengadaan lima unit tanpa pertimbangan kebutuhan yang jelas justru berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.

“Jangan sampai kita merencanakan pembelian barang hanya karena ingin memiliki. Harus ada analisis kebutuhan, berapa jumlah yang benar-benar diperlukan dan seberapa mendesak pengadaannya. Jangan sampai barangnya ada, tetapi tidak bisa dimanfaatkan dan akhirnya hanya tersimpan,” ujarnya.

Dandung menilai digitalisasi menjadi kebutuhan penting karena dinamika pemerintahan dan tuntutan pelayanan masyarakat semakin meningkat. Sistem manual dinilai perlu diperkuat dengan teknologi agar pengelolaan aset lebih efektif, efisien, dan transparan.

Aplikasi E-BMD sendiri dikembangkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Universitas Indonesia. Melalui aplikasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki sistem pengelolaan aset yang lebih terintegrasi.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masih ditemukannya pencatatan aset ganda dalam administrasi manual. Kondisi tersebut berpotensi menyulitkan pemerintah ketika melakukan penelusuran keberadaan dan lokasi aset.

“Selama ini kita perlu melakukan sensus karena dari catatan manual yang ada, kami mengidentifikasi terdapat beberapa duplikasi. Sudah tercatat di satu tempat, ternyata tercatat lagi di tempat lain. Dengan adanya E-BMD, ketika memasukkan data yang sama, sistem akan memberikan notifikasi sehingga tidak terjadi pencatatan ganda,” ungkapnya.

Dandung juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan aset daerah. Ia menegaskan, kendaraan dinas maupun barang milik pemerintah harus berada pada lokasi dan digunakan oleh pihak yang sesuai dengan tanggung jawabnya.

“Sangat memungkinkan untuk mencegah penyalahgunaan. Misalnya, sepeda motor milik pemerintah yang seharusnya berada di perangkat daerah, tetapi justru digunakan atau berada di tempat yang tidak semestinya. Dengan digitalisasi, seluruh aset harus tercatat jelas, termasuk perangkat daerah dan pengguna yang bertanggung jawab,” tandasnya.

Ia meminta seluruh OPD tidak melepaskan tanggung jawab pengelolaan aset hanya kepada pengurus barang. Setiap bidang, UPT hingga unit kerja yang menggunakan barang harus terlibat dalam proses pendataan dan pertanggungjawaban.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Baihaqi, menyampaikan bahwa penerapan E-BMD merupakan pengembangan dari sistem sebelumnya, yakni Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA).

Menurutnya, validasi data menjadi pekerjaan penting sebelum seluruh aset dikelola melalui sistem digital. Pemerintah perlu memastikan kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi faktual di lapangan.

“Kalau ada data yang tidak sesuai, segera kita lakukan pencatatan ulang dan review. Sehingga data yang masuk ke E-BMD benar-benar valid. Ini juga akan sangat membantu dalam penyusunan laporan keuangan daerah pada akhir tahun,” jelas Baihaqi.

Ia memastikan penerapan E-BMD sudah dimulai pada 2026 untuk mendukung pengelolaan barang milik daerah sekaligus penyusunan laporan keuangan tahun anggaran berjalan.

Baihaqi mengungkapkan, aset milik Pemkot Malang mencakup berbagai kategori, mulai dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, irigasi hingga aset tetap lainnya. Secara keseluruhan jumlahnya mencapai jutaan unit.

Pengelolaan barang tetap menjadi kewenangan masing-masing OPD selaku pengguna barang. Sementara BKAD menjalankan fungsi pengelolaan dan menerima pelaporan untuk memastikan administrasi aset daerah berjalan sesuai ketentuan.

Lebih jauh, Baihaqi berharap digitalisasi dapat membuka peluang optimalisasi pemanfaatan aset daerah sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kalau sudah tercatat melalui digitalisasi, data yang dihasilkan tentunya semakin valid. Pemanfaatannya juga akan semakin jelas karena aset sudah terdokumentasi dengan rapi. Ini nantinya bisa menjadi salah satu penyumbang melalui optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah,” pungkasnya.