Internet Rakyat Mulai Disiapkan di Blora, 5 Kecamatan Jadi Sasaran Awal

BLORA, Memodaily.id – Program Internet Rakyat (IRA) mulai disiapkan untuk masuk ke Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pada tahap awal, pembangunan jaringan internet murah tersebut menyasar lima kecamatan.

Lima kecamatan yang masuk dalam rencana awal pembangunan jaringan IRA yakni Cepu, Jepon, Blora, Banjarejo, dan Randublatung.

Rencana pembangunan jaringan tersebut dibahas dalam sosialisasi yang berlangsung di Mall Pelayanan Publik (MPP) Blora, Rabu (7/10/2026). Kegiatan itu melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa dan kelurahan yang wilayahnya akan dilalui jaringan.

Subkoordinator Perizinan Berusaha DPMPTSP Blora, Dwi Kurniawati, mengatakan koordinasi diperlukan agar pembangunan jaringan berjalan sesuai jalur yang telah direncanakan.

Menurutnya, penyedia jaringan tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan fisik sebelum seluruh perizinan diselesaikan.

“Intinya, jangan ada pengerjaan fisik dulu sebelum izinnya terbit dari kami,” tegas Dwi.

Selain persoalan perizinan, penyedia jaringan juga diminta melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum pemasangan dilakukan.

Koordinasi juga diperlukan dengan pihak yang memiliki atau mengelola aset di sepanjang jalur jaringan, di antaranya PDAM, PT KAI, dan Perhutani.

Sementara untuk jaringan yang melintasi jalan nasional, aspek teknis turut menjadi perhatian. DPUPR Blora menyarankan agar pemasangan jaringan dilakukan melalui metode galian atau menggunakan kabel bawah tanah.

Di sisi lain, Humas PT Kediren Metmedia Blora, Keluk, mengatakan pihaknya masih menindaklanjuti sejumlah masukan dari pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan dalam sosialisasi tersebut.

Ia menjelaskan, program IRA pada prinsipnya ditujukan untuk menyediakan akses internet dengan biaya yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

“Pada prinsipnya kita menjalankan tugas untuk menyediakan internet murah. Jadi semua masukan dari para pihak yang telah diundang tadi menjadi catatan penting bagi kita,” kata Keluk.

Keluk juga menanggapi kemungkinan pembangunan jaringan memanfaatkan aset milik Pemerintah Kabupaten Blora. Menurutnya, perusahaan siap memenuhi kewajiban retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kalau kewajiban pasti kita penuhi. Tadi dijelaskan ada dua OPD yang menangani, yaitu DPUPR dan Dinrumkimhub. Untuk pemasangan tiang, kita menunggu izin dari DPMPTSP,” pungkasnya.

Dengan lima kecamatan sebagai sasaran awal, pembangunan Internet Rakyat di Kabupaten Blora saat ini masih berada pada tahap persiapan. Pekerjaan fisik jaringan menunggu penyelesaian perizinan, koordinasi dengan pemilik aset, serta kesiapan teknis di lapangan.