Pembalut Kena PPN, Selly DPR RI Minta Pemerintah Beri Keringanan Pajak

JAKARTA, Memodaily.id – Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk menstruasi, termasuk pembalut, menjadi perhatian Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina. Ia meminta pemerintah meninjau kebijakan perpajakan tersebut karena dinilai berdampak terhadap pengeluaran rutin dan pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan.

Selly menegaskan, produk menstruasi bukan barang konsumtif yang penggunaannya dapat ditunda. Kebutuhan tersebut berkaitan langsung dengan proses biologis perempuan yang berlangsung secara rutin.

“Menstruasi bukan pilihan, bukan gaya hidup, dan bukan kebutuhan konsumtif yang dapat ditunda. Ini merupakan proses biologis yang tidak dapat dihindari oleh perempuan,” kata Selly, Rabu (4/11/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu melihat dampak nyata kebijakan pajak terhadap perempuan, khususnya mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Sebab, pembelian produk menstruasi menjadi pengeluaran berulang yang harus dipenuhi setiap bulan.

“Persoalannya bukan semata-mata apakah pajak itu dikenakan secara khusus kepada perempuan atau tidak. Persoalan yang lebih mendasar adalah siapa yang secara nyata menanggung dampaknya,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut juga menyinggung sikap Komnas Perempuan yang meminta pemerintah meninjau kembali pengenaan PPN terhadap produk menstruasi.

Ia mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memasukkan perspektif gender dalam pembahasan kebijakan fiskal.

Selly menilai, penerapan aturan yang sama belum tentu menghasilkan keadilan apabila dampak kebijakannya dirasakan secara berbeda oleh kelompok masyarakat.

“Di sinilah kita harus membedakan kesetaraan formal dengan keadilan substantif. Aturan yang sama belum tentu adil ketika dampaknya tidak sama,” ucapnya.

Sebagai langkah konkret, Selly mengusulkan pemerintah mengkaji ulang pengenaan pajak produk menstruasi, termasuk kemungkinan pemberian fasilitas pembebasan pajak atau pajak ditanggung pemerintah.

Selain itu, ia mendorong adanya bantuan produk menstruasi bagi kelompok perempuan yang membutuhkan.

Kelompok yang dinilai perlu mendapat perhatian antara lain perempuan dari keluarga miskin, anak perempuan usia sekolah, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal.

Menurut Selly, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan keterjangkauan produk menstruasi sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan kesehatan reproduksi perempuan.

“Jangan sampai kita berbicara tentang pemberdayaan perempuan, tetapi pada saat yang sama belum cukup sensitif terhadap kebutuhan biologis perempuan dalam kebijakan ekonomi. Perempuan tidak meminta keistimewaan,” ungkapnya.

Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan aspek keadilan gender dalam kebijakan perpajakan sehingga pemenuhan kebutuhan menstruasi tidak semakin membebani kondisi ekonomi perempuan, terutama kelompok rentan.