Parkir Sembarangan di Malang Bisa Berujung Derek, Biaya Penindakan Capai Rp1 Juta

MALANG, Memodaily.id – Pemerintah Kota Malang mulai memperketat penertiban parkir liar. Melalui Dinas Perhubungan (Dishub), kendaraan yang kedapatan melanggar aturan parkir terancam digembok hingga diderek. Pemilik kendaraan bahkan bisa dikenai biaya hingga Rp1 juta apabila kendaraan yang diderek tidak segera diambil selama dua hari.

Penindakan tersebut diperkuat melalui delapan kali operasi gabungan sepanjang November 2026. Selain menyasar pengendara yang parkir di lokasi terlarang, operasi juga difokuskan pada penertiban petugas parkir serta penagihan retribusi parkir yang menjadi kewajiban mereka.

Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang telah diundangkan pada Agustus 2026.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Dr. R. Widjaja Saleh Putra, menegaskan bahwa upaya penertiban merupakan tindak lanjut dari sosialisasi dan pembinaan yang telah dilakukan selama kurang lebih enam bulan.

“Yang terpenting, tujuan kami adalah memberikan informasi kepada masyarakat. Kedua, bagaimana semakin tertib dalam kegiatan penataan parkir, terutama petugas parkir. Harus semakin rapi dan semakin baik dari hari ke hari,” tegas Widjaja, Rabu (4/11/2026).

Dishub telah menjadwalkan delapan operasi gabungan pada 4, 6, 10, 12, 18, 21, 24, dan 27 November 2026. Operasi dilaksanakan dengan waktu berbeda, mulai siang hingga malam hari, untuk menjangkau berbagai aktivitas parkir di Kota Malang.

Sejumlah kawasan menjadi perhatian petugas, di antaranya Gajayana, Jalan Veteran, Pasar Besar hingga kawasan Stasiun Kota Malang.

Dalam operasi yang berlangsung Rabu (4/11/2026), petugas masih menemukan kendaraan yang diparkir di atas trotoar. Namun, penanganan terhadap pelanggaran tersebut masih dilakukan melalui teguran dan sosialisasi.

“Walaupun ada yang masih memaksakan diri parkir di atas trotoar, tadi sifatnya masih disosialisasikan dan diingatkan,” ungkapnya.

Dishub juga menyiapkan konsekuensi biaya bagi kendaraan yang melanggar. Berdasarkan skema sanksi yang tengah disusun melalui Peraturan Wali Kota (Perwali), biaya pengangkutan kendaraan roda dua disiapkan sebesar Rp100 ribu, sedangkan pembukaan gembok sebesar Rp50 ribu.

Untuk kendaraan roda empat, biaya pembukaan gembok ditetapkan Rp250 ribu. Sementara kendaraan yang diderek dikenai biaya Rp500 ribu per hari selama berada di tempat penyimpanan.

“Misalnya hari ini diderek dan dibawa ke kantor, tetapi sampai hari ini tidak diambil, berarti dikenakan Rp500 ribu. Kalau dua hari, menjadi Rp1 juta,” jelas Widjaja.

Selain kendaraan yang parkir sembarangan, Dishub juga menyoroti penggunaan trotoar untuk aktivitas perdagangan. Koordinasi dengan Satpol PP dilakukan agar fasilitas pedestrian tidak disalahgunakan.

“Prinsipnya, trotoar itu diutamakan untuk pejalan kaki, bukan untuk pedagang maupun parkir. Kami sifatnya mengingatkan. Karena ada Satpol PP, apabila memang bisa dilakukan penindakan, silakan ditindak,” pungkasnya.