DPRD Kota Malang Kaji Ketat Efisiensi Kendaraan Dinas, Mobil Listrik Belum Jadi Pilihan Final

MALANG, Memodaily.id – DPRD Kota Malang menegaskan bahwa wacana efisiensi anggaran melalui peremajaan kendaraan dinas, termasuk opsi penggunaan mobil listrik, masih dalam tahap kajian mendalam. Seluruh keputusan nantinya akan didasarkan pada perhitungan yang matang agar tidak membebani keuangan daerah.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan final terkait penggantian armada kendaraan dinas. Menurutnya, setiap kebijakan efisiensi harus melalui kajian yang komprehensif, baik dari sisi teknis maupun kemampuan fiskal daerah.

“Pertanyaannya masih dalam kajian. Kita di dewan memang mengandalkan proses kajian untuk setiap opsi kebijakan. Efisiensi itu bisa dilakukan di banyak sektor, tidak hanya di satu titik saja,” ujar Amithya, Selasa (16/6).

Ia menjelaskan, opsi peralihan dari kendaraan konvensional atau hybrid ke kendaraan listrik memang menjadi salah satu alternatif yang dibahas. Namun, langkah tersebut tidak bisa diputuskan hanya berdasarkan tren atau wacana semata.

Menurut Amithya, DPRD perlu menghitung secara rinci kebutuhan armada, kesiapan infrastruktur pendukung, serta kemampuan APBD Kota Malang dalam membiayai pengadaan kendaraan secara menyeluruh.

“Ini bukan hanya satu atau dua kendaraan. Kalau berbicara penggantian armada dinas dalam jumlah banyak, tentu harus dihitung benar-benar. Apakah APBD kita mampu meng-cover itu semua, itu yang harus diperjelas dulu,” tegasnya.

Ia menilai efisiensi anggaran harus berbasis data dan analisis yang rigid agar tidak memunculkan beban anggaran baru di masa mendatang.

“Kalau hanya wacana, memang bisa terlihat menarik. Tapi kita harus lihat hitung-hitungan riilnya dulu. Apakah benar lebih efisien dibandingkan kendaraan konvensional, atau justru sebaliknya,” katanya.

Amithya menambahkan, DPRD masih menunggu hasil kajian komprehensif yang mencakup manfaat jangka panjang, efisiensi operasional, hingga dampaknya terhadap struktur belanja daerah.

“Belum sampai ke opsi A atau B. Kita masih harus melihat hitungan yang paling realistis dulu. Keuntungannya seperti apa, apakah signifikan atau tidak, itu harus benar-benar dibuktikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa upaya efisiensi tidak harus selalu diwujudkan melalui penggantian kendaraan dinas. Masih banyak sektor lain yang berpotensi dioptimalkan untuk menekan pengeluaran daerah.

“Kalau ternyata ada cara lain yang lebih efisien, ya itu juga bisa menjadi pilihan. Jadi tidak harus selalu diarahkan ke satu opsi saja,” ujarnya.

Dengan pendekatan tersebut, DPRD Kota Malang memastikan setiap langkah modernisasi kendaraan dinas akan diputuskan secara hati-hati, berdasarkan kebutuhan riil dan kemampuan keuangan daerah, sehingga tujuan efisiensi anggaran dapat tercapai tanpa menimbulkan beban baru bagi APBD.