Bidik 57 RW Baru, Kampung Go Green Kota Malang Diuji di Tengah Darurat Sampah

MALANG, Memodaily.id – Ambisi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memperluas gerakan Kampung Go Green menghadapi pekerjaan rumah besar. Di tengah upaya mendorong masyarakat mengelola sampah secara mandiri, volume sampah yang harus ditangani Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang masih mencapai 787 ton per hari.

Program Kampung Go Green kini menyasar 57 RW baru. Langkah ini diharapkan tidak sekadar melahirkan kampung bersih untuk kepentingan penilaian Adipura, tetapi juga membangun sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang mampu berjalan secara berkelanjutan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Kota Malang, Gabriel Raymond Hatigoran Matondang, mengatakan perluasan program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran warga agar tidak terus bergantung pada pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Hal itu disampaikannya saat diwawancarai awak media, Rabu (21/10/2026).

“Pengolahan sampah atau menjaga kebersihan lingkungan hidup itu bukan hanya tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup, tetapi juga tanggung jawab bersama, termasuk masyarakat,” tegas Raymond.

Menurutnya, Kampung Go Green menjadi titik awal untuk mengembangkan kampung bersih, kampung berseri, hingga Kampung Iklim (Proklim). Warga didorong melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah, menerapkan prinsip reuse, reduce, recycle (3R), serta mengolah sampah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.

Dengan demikian, sampah tidak hanya menjadi persoalan kebersihan yang harus ditangani pemerintah, tetapi juga berpotensi menghasilkan pendapatan bagi masyarakat melalui kelompok pengelola dan bank sampah.

Raymond menjelaskan, peserta Kampung Go Green tahun ini sengaja berasal dari RW yang sebelumnya belum mengikuti program serupa. Strategi tersebut ditempuh agar gerakan lingkungan tidak hanya berputar pada kampung-kampung yang sudah lebih dahulu berkembang.

DLH mengundang perwakilan dari 57 RW. Namun, jumlah tersebut belum menjamin seluruhnya akan mengikuti program hingga tahap akhir.

“Yang kami undang tahun ini adalah perwakilan RW dalam kelurahan yang sebelumnya belum pernah ikut. Harapannya, tidak hanya kampung-kampung yang sudah ada, tetapi muncul kampung-kampung baru,” ujarnya.

Penilaian dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026. DLH menyiapkan hadiah total Rp80 juta yang dibagi melalui beberapa tahapan.

Namun, Raymond menegaskan manfaat program tidak berhenti pada hadiah. Kampung yang memenuhi kriteria diharapkan dapat memperoleh dukungan lanjutan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun sektor swasta dan BUMN.

Bantuan tersebut dapat berupa gerobak roda tiga, peralatan komposting, serta sarana pendukung pengelolaan sampah lainnya.

Meski demikian, tantangan utamanya bukan sekadar menambah jumlah kampung peserta, melainkan memastikan kegiatan pemilahan, pengolahan, dan pengurangan sampah benar-benar berjalan setelah lomba berakhir.

DLH juga mendorong penguatan bank sampah sebagai bagian dari ekosistem pengelolaan sampah di tingkat permukiman.

Raymond menyebut jumlah bank sampah yang terdata meningkat dari sekitar 200 menjadi 370 unit setelah sosialisasi kembali dilakukan. Sebelumnya, Kota Malang pernah memiliki sekitar 500 bank sampah dan menjadi salah satu tujuan studi banding.

“Harapannya, dengan adanya Kampung Go Green ini, mereka bisa bersinergi dengan bank sampah. Jadi, tidak hanya mengandalkan atau menunggu arahan pemerintah, tetapi masing-masing lingkungan sudah mempunyai SOP atau standar operasional untuk menjalankan kegiatan,” jelasnya.

Kenaikan jumlah bank sampah tersebut menjadi modal bagi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Namun, jumlah unit semata belum cukup untuk menunjukkan keberhasilan.

Keberadaan bank sampah harus diikuti aktivitas pemilahan yang konsisten, sistem pengangkutan yang tidak mencampur kembali sampah terpilah, serta pengolahan yang memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat.

Besarnya volume sampah menjadi persoalan mendasar yang tidak bisa diselesaikan hanya melalui program kampung.

Raymond mengungkapkan, DLH Kota Malang setiap hari menangani sekitar 787 ton sampah. Kondisi tersebut membuat pengurangan sampah dari sumbernya menjadi kebutuhan mendesak, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah.

“Kalau mengandalkan APBD daerah dengan kondisi efisiensi sekarang, kemampuan kita sangat minim. Kita masih lebih fokus pada penanganan sampah yang ada di DLH,” ungkapnya.

Karena itu, DLH berupaya menghubungkan program Kampung Go Green dengan berbagai inisiatif pengendalian gas rumah kaca, mulai dari penanaman pohon, pengembangan tanaman produktif dalam pot, hingga pembuatan lubang biopori.

Raymond juga membuka peluang keterlibatan perusahaan besar untuk membantu membiayai kegiatan pengendalian emisi, baik melalui pemerintah daerah maupun kelompok masyarakat.

Namun, dukungan pendanaan tersebut perlu diarahkan pada kegiatan yang terukur dan memberikan manfaat langsung. Tanpa pendampingan dan evaluasi yang jelas, program lingkungan berisiko berhenti sebagai kegiatan seremonial.

Selain mengajak masyarakat bergerak dari hulu, DLH juga berupaya membenahi pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA).

Raymond menyebut pihaknya melakukan penataan dan penutupan sampah menggunakan material penutup sebagai bagian dari penerapan metode sanitary landfill, bukan membiarkan sampah terbuka seperti praktik open dumping.

DLH juga melakukan upaya untuk meminimalkan pembentukan gas metana yang berpotensi memicu kebakaran. Salah satu langkah yang disampaikan Raymond adalah penggunaan bakteri dari limbah susu untuk membantu mengendalikan gas tersebut.

Sementara itu, pengolahan melalui tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS 3R) diharapkan dapat mengurangi sampah yang harus dibawa ke tahap pemrosesan akhir.

“Harapannya, sampah bisa ditangani di hilir. Dengan adanya pengolahan sampah di TPS 3R, penyebaran gas rumah kaca juga bisa diminimalkan,” katanya.

Di sisi lain, kesiapan menghadapi penilaian Adipura turut menjadi pertimbangan DLH dalam memperluas lokasi pengelolaan lingkungan. Permukiman, sekolah, fasilitas kesehatan, taman, terminal, hingga fasilitas umum lainnya harus memiliki sistem pengelolaan sampah yang memadai.

Menurut Raymond, tim penilai tidak selalu memeriksa lokasi yang sebelumnya ditawarkan pemerintah daerah. Karena itu, kesiapan lingkungan perlu diperluas agar tidak hanya bertumpu pada sejumlah lokasi percontohan.

Pada akhirnya, perluasan Kampung Go Green ke 57 RW baru akan menghadapi ujian pada hasil nyata di lapangan. Dengan beban 787 ton sampah setiap hari, keberhasilan program semestinya diukur dari pengurangan sampah sejak rumah tangga, peningkatan efektivitas bank sampah, serta keberlanjutan pengolahan sampah di tingkat kampung.

Sebab, kampung yang terlihat bersih saat penilaian belum tentu menyelesaikan persoalan sampah. Tantangan sebenarnya adalah membangun kebiasaan warga dan sistem pengelolaan yang tetap berjalan ketika lomba selesai, sementara sampah terus diproduksi setiap hari.