Golkar Usul Bupati dan Wali Kota Dipilih DPRD, Bukan Rakyat
- account_circle PRI
- calendar_month Sabtu, 24 Okt 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua DPD Partai Golkar Kota Batu, Didik Machmud H saat memberikan sambutan di HUT Golkar ke 62. (Foto: Memodaily.id/PRI)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BATU, Memodaily.id – Partai Golkar mendorong perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah, khususnya bupati dan wali kota, dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui DPRD.
Ketua DPD Partai Golkar Kota Batu, Drs. Didik Machmud H., M.M., menyampaikan usulan tersebut saat peringatan HUT ke-62 Partai Golkar, Sabtu (24/10/2026). Menurutnya, gagasan itu masih dalam tahap pembahasan dan membutuhkan dukungan partai politik lain.
“Bagaimana kalau pemilihan kepala daerah, khususnya bupati dan wali kota, dipilih melalui DPRD. Artinya, tidak langsung,” ujar Didik yang juga anggota DPRD Kota Batu.
Ia menegaskan, usulan tersebut hanya menyangkut pemilihan bupati dan wali kota, tidak termasuk gubernur maupun presiden. Didik menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, pembahasan perubahan sistem pemilu tengah digodok di Komisi II DPR RI.
Selain itu, Golkar mengusulkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 5 persen untuk DPR RI, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota.
Namun, realisasinya tetap bergantung pada komunikasi dan kesepakatan antarpartai.Di tingkat daerah, Golkar Kota Batu juga menargetkan peningkatan kursi DPRD pada Pemilu 2029, dari empat menjadi enam kursi.
Untuk mencapainya, partai akan memperkuat soliditas kader serta mendorong peningkatan suara di setiap daerah pemilihan (dapil).“Politik itu tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada komunikasi dan saling berbagi,” pungkasnya.
- Penulis: PRI
- Editor: MUH
Saat ini belum ada komentar