KPK Soroti Mekanisme Pokir, Amitya Akui Sejumlah Usulan DPRD Kota Malang Belum Terealisasi

MALANG, Memodaily.id – Persoalan realisasi Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Malang kembali menjadi perhatian. Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita, mengakui terdapat sejumlah usulan Pokir yang belum dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2026 dan 2027. Di sisi lain, mekanisme pengusulan ke depan dituntut semakin tertib dan sesuai regulasi.

Hal tersebut disampaikan Amitya saat menjadi narasumber dalam kegiatan reses anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Sony Rudiwiyanto, Senin (2/11/2026)
.
Amitya menjelaskan, tidak benar jika muncul anggapan bahwa Pokir DPRD sudah tidak ada. Pengajuan aspirasi melalui Pokir tetap memiliki mekanisme dan dasar penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, ia tidak menampik bahwa sejumlah usulan yang sebelumnya disampaikan belum bisa direalisasikan. Persoalan tersebut bahkan telah dibawa ke tingkat struktur pimpinan DPRD untuk mendapatkan penjelasan.

“Saya menjelaskan bahwa ada mekanisme pengajuan Pokir yang dianggarkan sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi, tidak ada lagi bahwa Pokir kami tidak ada. Memang pada 2026 dan 2027 ada beberapa yang tidak bisa terlaksana,” jelas Amitya.

Sebagai langkah lanjutan, Amitya menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses perlu tercatat secara resmi melalui notulensi. Dokumentasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian administrasi pengusulan Pokir untuk perencanaan tahun anggaran berikutnya.

Ia menyebut aspirasi yang dihimpun saat ini dapat menjadi bahan pengajuan untuk tahun anggaran 2028. Dengan demikian, usulan masyarakat tidak berhenti sebatas penyampaian dalam forum reses, tetapi memiliki jalur administrasi untuk diperjuangkan.

“Mekanisme Pokir itu akan masuk ke dalam notulensi reses, supaya menjadi satu rangkaian untuk usulan yang bisa diajukan sebagai Pokir di tahun berikutnya, yakni 2028,” tegasnya.

Terkait kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memberikan materi pencegahan korupsi, Amitya menjelaskan bahwa salah satu pembahasannya menyangkut mekanisme Pokir DPRD.

Menurutnya, persoalan tata kelola Pokir bukan hanya terjadi di Kota Malang, melainkan menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRD di berbagai kabupaten maupun kota di Indonesia.

Karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih terperinci dan ketat agar proses pengusulan, penganggaran hingga pelaksanaan Pokir memiliki landasan yang jelas serta sesuai ketentuan Permendagri.

“KPK kemarin memberikan ilustrasi ataupun penjelasan tentang mekanisme Pokir. Itu tidak hanya di Kota Malang, tetapi seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rigid lagi, disesuaikan dengan Permendagri yang sudah muncul,” ungkapnya.

Dalam forum reses tersebut, masyarakat juga menyampaikan persoalan kesiapsiagaan penanganan kebakaran, terutama di kawasan permukiman yang memiliki akses jalan sempit.

Amitya menilai keterbatasan akses menjadi persoalan serius ketika armada pemadam kebakaran berukuran besar tidak mampu menjangkau titik kebakaran. Kondisi tersebut berpotensi menghambat proses pemadaman.

Ia mendorong adanya inovasi penyediaan peralatan maupun armada pemadam kebakaran berukuran lebih kecil sehingga dapat menjangkau kawasan permukiman padat penduduk.

“Karena kemarin terjadi kebakaran dan ada kesulitan akses. Jalannya tidak bisa dilalui kendaraan besar sehingga proses pemadaman menjadi terkendala. Perlu inovasi terkait alat-alat atau armada yang bisa masuk ke jalan-jalan sempit,” paparnya.

Selain kebakaran, persoalan banjir di kawasan Perempatan Galuh juga menjadi keluhan warga. Amitya menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Malang telah menggandeng pemerintah pusat untuk mendorong program revitalisasi gorong-gorong di kawasan tersebut.

Menurutnya, salah satu persoalan yang harus dibenahi adalah konektivitas saluran drainase yang belum tersambung secara optimal sehingga aliran air tidak berjalan lancar dan menimbulkan genangan.

“Untuk banjir di Perempatan Galuh, pemerintah kota sudah menggandeng pemerintah pusat agar bisa menurunkan program revitalisasi gorong-gorong. Permasalahannya, saluran yang ada tidak tersambung dari sudut ke sudut sehingga air menjadi tergenang,” terangnya.

Tak hanya persoalan pembangunan infrastruktur, Amitya juga menerima keluhan masyarakat mengenai perubahan desil dalam pendataan kesejahteraan sosial yang berdampak terhadap akses bantuan pendidikan.

Ia mengungkapkan, sejumlah anak yang sebelumnya diperkirakan masih memenuhi kriteria penerima bantuan pendidikan justru kehilangan akses setelah desil keluarganya berubah.

Dampaknya, bantuan seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga KIP Kuliah berpotensi terhenti.

“Banyak anak yang seharusnya masih layak mendapatkan beasiswa, baik PIP, KIP maupun KIP Kuliah, tetapi ternyata terhenti karena desilnya berubah,” jelasnya.

Amitya menyebut masyarakat masih memiliki mekanisme untuk mengajukan perubahan maupun pemutakhiran data apabila kondisi sosial ekonomi yang tercatat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Ia juga menilai sistem perlindungan sosial yang dilengkapi verifikasi pemindaian wajah dapat membantu meminimalkan manipulasi data sekaligus mendukung proses pembaruan data masyarakat.

“Harapan saya, ini menjadi solusi pemutakhiran data yang paling cepat dan bisa dilakukan oleh masyarakat,” pungkas Amitya.