RAPBD Kota Malang 2027: Belanja Membengkak, Akuntabilitas Jadi Taruhan

MALANG, Memodaily.id – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2027 mengusulkan belanja sebesar Rp2,572 triliun, lebih tinggi sekitar Rp197,15 miliar dibandingkan target pendapatan daerah yang dipatok Rp2,375 triliun. Besarnya anggaran tersebut menempatkan efektivitas belanja dan akuntabilitas penggunaan uang publik sebagai persoalan penting dalam pembahasan bersama DPRD Kota Malang.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan Nota Keuangan RAPBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang, Selasa (27/10/2026). Rancangan anggaran tersebut menjadi dasar untuk menentukan arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, serta pembiayaan pelayanan publik pada tahun mendatang.

Di balik nilai anggaran yang mencapai triliunan rupiah, tantangan pemerintah daerah bukan sekadar menjaga keseimbangan keuangan. Pemkot Malang juga harus memastikan bahwa setiap program memiliki sasaran yang jelas, belanja dilakukan secara efektif, dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat.

Wahyu menegaskan bahwa kebijakan fiskal 2027 harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Ia menilai anggaran daerah perlu dirancang secara terarah, kolaboratif, dan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan administratif.

“Pada tahun 2027, kita membutuhkan kebijakan fiskal yang tidak hanya stabil, tetapi juga ekspansif, kolaboratif, terarah, dan berujung pada pertumbuhan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat secara nyata,” ujar Wahyu.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu tolok ukur dalam menguji rancangan anggaran yang diajukan. Sebab, komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat harus diterjemahkan ke dalam alokasi yang tepat, indikator kinerja yang terukur, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program.

Dalam RAPBD 2027, pendapatan daerah Kota Malang ditargetkan mencapai Rp2.375.657.613.587.

Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp1.157.635.417.887 atau sekitar 48,73 persen. Sementara itu, pendapatan transfer mencapai Rp1.218.022.195.700 atau 51,27 persen dari total pendapatan daerah.

Komposisi ini menunjukkan bahwa penerimaan dari luar PAD masih menjadi penopang utama keuangan Kota Malang. Ketergantungan tersebut membuat kepastian transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya memiliki pengaruh penting terhadap kemampuan Pemkot Malang menjalankan program pembangunan.

Pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat sebesar Rp1.099.137.908.000 dan transfer antar daerah sebesar Rp118.884.287.700.

Adapun dari sektor PAD, pajak daerah menjadi sumber penerimaan terbesar dengan target Rp932.810.060.600. Retribusi daerah ditargetkan Rp151.135.970.397, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp34.610.948.037, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp39.078.438.853.

Besarnya target pajak daerah menuntut strategi pemungutan yang lebih terukur. Optimalisasi penerimaan seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan target, tetapi juga memperbaiki pendataan objek pajak, kepatuhan wajib pajak, serta kualitas pelayanan.

Dalam pembahasan anggaran, DPRD perlu menguji dasar penetapan target pendapatan dan kesesuaiannya dengan potensi riil daerah. Langkah ini penting agar program pembangunan tidak bertumpu pada proyeksi penerimaan yang belum memiliki dasar perhitungan memadai.

Pada sisi belanja, Pemkot Malang merencanakan anggaran sebesar Rp2.572.814.577.061,78.

Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp2.369.199.585.204,14, belanja modal Rp142.003.019.304,68, serta belanja tidak terduga Rp61.611.972.552,96.

Belanja operasi menjadi komponen terbesar dalam struktur pengeluaran daerah. Berdasarkan nominal yang dicantumkan, alokasinya mencapai sekitar 92,08 persen dari total belanja.

Rinciannya mencakup belanja pegawai sebesar Rp1.110.060.830.801 dan belanja barang serta jasa sebesar Rp1.132.318.483.862,14. Jika digabungkan, kedua komponen tersebut mencapai sekitar Rp2,242 triliun.

Nilai itu menunjukkan besarnya anggaran yang direncanakan untuk mendukung kebutuhan pegawai dan operasional perangkat daerah. Pengeluaran tersebut memang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan, tetapi tetap membutuhkan pertanggungjawaban berdasarkan kebutuhan dan hasil yang dicapai.

Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana belanja pegawai dan barang jasa tersebut diterjemahkan menjadi peningkatan produktivitas birokrasi, kecepatan pelayanan, dan kualitas layanan publik.

DPRD perlu mencermati rincian penggunaan anggaran, termasuk kesesuaian kebutuhan setiap organisasi perangkat daerah dengan program yang dijalankan. Pengadaan barang dan jasa juga perlu disertai perencanaan yang transparan serta pengawasan yang memadai.

Selain itu, RAPBD 2027 mengalokasikan belanja hibah sebesar Rp115.124.460.000 dan bantuan sosial sebesar Rp11.695.810.541. Kedua pos tersebut membutuhkan kejelasan penerima manfaat, ketepatan sasaran, dan mekanisme pertanggungjawaban agar anggaran benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.

Di tengah dominasi belanja operasi, anggaran belanja modal direncanakan sebesar Rp142.003.019.304,68 atau sekitar 5,52 persen dari total belanja daerah.

Belanja modal berperan dalam pembangunan dan peningkatan aset daerah yang dapat memberikan manfaat jangka panjang, termasuk infrastruktur, fasilitas pelayanan publik, serta sarana penunjang kegiatan ekonomi.

Karena itu, alokasi belanja modal perlu dikaitkan dengan kebutuhan konkret masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu menjelaskan program yang akan dilaksanakan, lokasi pembangunan, sasaran penerima manfaat, serta indikator keberhasilannya.

Pembahasan anggaran juga perlu memastikan bahwa program prioritas tidak hanya tercantum dalam dokumen perencanaan, tetapi benar-benar memperoleh dukungan pendanaan yang memadai.

Dengan pengujian tersebut, DPRD dapat menilai kesesuaian antara kebutuhan pembangunan, kemampuan keuangan daerah, dan hasil yang ditargetkan.

RAPBD Kota Malang 2027 mencatat defisit sebesar Rp197.156.963.474,78. Angka tersebut berasal dari selisih antara pendapatan daerah sebesar Rp2.375.657.613.587 dan belanja daerah Rp2.572.814.577.061,78.

Untuk menutup defisit, pemerintah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp197.156.963.474,78, sedangkan pengeluaran pembiayaan ditetapkan nol rupiah.

Penerimaan pembiayaan tersebut disebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau SiLPA.

Secara perhitungan, besaran penerimaan pembiayaan yang sama dengan nilai defisit membuat rancangan anggaran berada dalam posisi berimbang setelah pembiayaan diperhitungkan. Namun, besaran SiLPA yang digunakan tetap perlu didukung perhitungan dan dokumen resmi.

Kejelasan sumber pembiayaan menjadi penting agar keseimbangan RAPBD tidak hanya tercapai secara matematis, tetapi juga didukung ketersediaan dana yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyampaian nota keuangan, Wahyu turut menyinggung kebutuhan belanja yang masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, termasuk penanganan sampah dan program prioritas daerah.

Persoalan sampah membutuhkan perencanaan berkelanjutan, mulai dari pengurangan sampah di sumbernya, pengangkutan, pengolahan, hingga peningkatan partisipasi masyarakat. Karena itu, anggaran yang disiapkan harus memiliki sasaran yang jelas dan ukuran keberhasilan yang dapat dievaluasi.

Pemerintah daerah perlu menjelaskan kebutuhan pembiayaan, program yang akan dijalankan, serta hasil yang hendak dicapai. Tanpa indikator yang terukur, penyerapan anggaran berisiko menjadi ukuran keberhasilan yang tidak sepenuhnya menggambarkan penyelesaian persoalan di lapangan.

Hal yang sama berlaku bagi program prioritas lainnya. Setiap usulan belanja perlu diuji berdasarkan urgensi, manfaat, dan dampaknya terhadap masyarakat.

Pembahasan bersama DPRD menjadi kesempatan untuk memastikan bahwa anggaran diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak, bukan hanya untuk memenuhi rutinitas kegiatan pemerintahan.

Wahyu menyatakan bahwa RAPBD 2027 masih membutuhkan masukan dan koreksi dari DPRD Kota Malang melalui tahapan pembahasan yang telah ditentukan.

Menurutnya, kemitraan antara pemerintah daerah dan legislatif diperlukan untuk menghasilkan anggaran yang sehat, kredibel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“APBD tahun 2027 ini dirancang bukan sekadar sebagai angka-angka keuangan, melainkan sebagai bukti komitmen kita dalam menghadirkan layanan publik yang berkualitas, infrastruktur yang merata, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” tegas Wahyu.

Ia berharap anggota dewan memberikan masukan dan gagasan konstruktif agar rancangan anggaran dapat disempurnakan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

“Melalui pembahasan fraksi hingga proses pembahasan selanjutnya, kami percaya kemitraan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif akan melahirkan APBD yang sehat, kredibel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” pungkas Wahyu.