Breaking News
Senin, 12 Oktober 2026
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Sertifikasi Tanah Tulungrejo Baru 80 Persen, Aset Rp37,36 Miliar Belum Sepenuhnya Bersertifikat

Sertifikasi Tanah Tulungrejo Baru 80 Persen, Aset Rp37,36 Miliar Belum Sepenuhnya Bersertifikat

  • account_circle PRI
  • calendar_month Jumat, 9 Okt 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BATU, Memodaily.id – Sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Batu dan Pemerintah Desa (Pemdes) Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, dengan nilai total Rp37,36 miliar masih berproses. Pemdes dan masyarakat mengapresiasi pendampingan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu yang membantu pengidentifikasian dan pengamanan aset tersebut.

Kepala Desa Tulungrejo, Suliono, mengatakan pendampingan Kejari Batu membantu mempercepat proses sertifikasi tanah kas desa yang sebelumnya belum memiliki sertifikat. Sejumlah bidang tanah kini mulai mendapatkan legalitas berupa Sertifikat Hak Milik (SHM). Kata Suliono. Jumat (9/10/2026)

Ketua BPD Tulungrejo, Supriyanto, yang akrab disapa Doyok, menjelaskan proses sertifikasi belum mencakup seluruh bidang tanah. Menurutnya, penyelesaian pada bidang yang sedang ditangani telah mencapai sekitar 80 persen, sedangkan sejumlah bidang lainnya masih perlu dituntaskan.

“Kami sangat berterima kasih karena telah dibantu dalam pengidentifikasian aset. Harapan kami, semuanya bisa tersertifikasi,” ujarnya.

Apresiasi juga disampaikan Kepala Dusun Junggo, Nurhadi. Ia berharap seluruh tanah milik Desa Tulungrejo, khususnya yang berada di wilayah Dusun Junggo, segera memiliki sertifikat agar status kepemilikannya jelas dan terlindungi secara hukum.

Pemdes dan warga berharap pendampingan Kejari Batu bersama pemerintah daerah terus berlanjut hingga seluruh aset yang belum bersertifikat memperoleh kepastian hukum.

Sertifikasi ini dinilai penting untuk mencegah potensi sengketa, kehilangan aset, maupun persoalan hukum di kemudian hari.

Dengan nilai total aset yang disebut mencapai Rp37.363.187.000, penuntasan sertifikasi menjadi pekerjaan lanjutan yang perlu dikawal. Nilai tersebut merupakan total aset yang disebut dalam keterangan, bukan berarti seluruh tanah telah selesai bersertifikat.

  • Penulis: PRI
  • Editor: MUH

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jalan Baru Mlangsen Dilirik Jadi Sirkuit Balap Permanen Blora

    Jalan Baru Mlangsen Dilirik Jadi Sirkuit Balap Permanen Blora

    • calendar_month Sabtu, 15 Agt 2026
    • account_circle FRS
    • 0Komentar

    BLORA, Memodaily.id – Jalan Baru di Kelurahan Mlangsen, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, mulai dikaji sebagai calon lokasi pembangunan sirkuit balap roadrace permanen. Wacana tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, saat menghadiri event dragbike di Jalan Pemuda, Kabupaten Blora, Sabtu (15/8/2026). Danang mengatakan, potensi olahraga otomotif di Blora cukup besar. Antusiasme masyarakat […]

  • 1.800 Pramuka Garuda Kota Malang Resmi Dikukuhkan

    1.800 Pramuka Garuda Kota Malang Resmi Dikukuhkan

    • calendar_month Sabtu, 12 Sep 2026
    • account_circle ADK
    • 0Komentar

    MALANG, Memodaily.id – Sebanyak sekitar 1.800 anggota Pramuka Garuda Kota Malang dikukuhkan dalam rangkaian peringatan Hari Pramuka ke-65 di Stadion Gajayana, Kota Malang, Sabtu (12/9/2026). Pengukuhan tersebut digelar Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Malang bersama Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Kota Malang. Kegiatan dipimpin Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Selain pengukuhan Pramuka Garuda, kegiatan tersebut […]

  • Kota Malang Masuk 6 Besar PPA Award Jatim 2026, Wahyu Hidayat Perkuat Gerakan Cegah Perkawinan Anak

    Kota Malang Masuk 6 Besar PPA Award Jatim 2026, Wahyu Hidayat Perkuat Gerakan Cegah Perkawinan Anak

    • calendar_month Sabtu, 20 Jun 2026
    • account_circle ADK
    • 0Komentar

    MALANG, Memodaily.id – Pemerintah Kota Malang kembali menorehkan prestasi di bidang perlindungan anak dengan berhasil masuk enam besar nominasi Pencegahan Perkawinan Anak (PPA) Award Provinsi Jawa Timur 2026. Capaian tersebut diperkuat melalui kunjungan verifikasi lapangan Tim Penilai PPA Award Jawa Timur di Mini Block Office Balai Kota Malang, Sabtu (20/6). Tim verifikasi diterima langsung oleh […]

  • BISTF 2026 Resmi Dibuka, Batu Catat Rekor Atlet Paralayang Internasional

    BISTF 2026 Resmi Dibuka, Batu Catat Rekor Atlet Paralayang Internasional

    • calendar_month Jumat, 31 Jul 2026
    • account_circle PRI
    • 0Komentar

    BATU, Memodaily.id – Wali Kota Batu Nurochman resmi membuka Kejuaraan Paralayang Batu International Sport Tourism Festival (BISTF) 2026 di Landing Paralayang Songgomaruto, Jumat (31/7/2026). Kejuaraan bertaraf internasional tersebut berlangsung hingga 2 Agustus 2026. Pembukaan BISTF 2026 dihadiri Kapolres Batu, jajaran Forkopimda, Komandan Lanud Abdulrachman Saleh, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, Ketua Pengurus […]

  • Wapres Gibran Tinjau Sekolah Lapang Sagu Asmat, Dorong Hilirisasi Pangan Lokal Papua

    Wapres Gibran Tinjau Sekolah Lapang Sagu Asmat, Dorong Hilirisasi Pangan Lokal Papua

    • calendar_month Senin, 22 Jun 2026
    • account_circle RFR
    • 0Komentar

    PAPUA SELATAN, Memodaily.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Sekolah Lapang Sagu Keuskupan Agats di Kampung Yepem, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Minggu (21/6/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah sekaligus mendorong ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Usai meninjau progres pembangunan Gereja Katedral Salib Suci Baru, Wapres melihat langsung […]

  • DPR Desak Audit Nasional Gaji PPPK, Tolak Pegawai Dirumahkan

    DPR Desak Audit Nasional Gaji PPPK, Tolak Pegawai Dirumahkan

    • calendar_month Rabu, 15 Jul 2026
    • account_circle RFR
    • 0Komentar

    MALANG, Memodaily.id – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin meminta pemerintah segera melakukan audit nasional terhadap pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah itu dinilai penting untuk mencegah meluasnya krisis pembayaran gaji dan rencana merumahkan PPPK di sejumlah daerah. Khozin menegaskan pemerintah daerah tidak memiliki alasan menjadikan PPPK sebagai korban efisiensi anggaran. Menurutnya, […]

expand_less