DPR RI

JAKARTA, Memodaily.id – DPR RI menetapkan batas waktu penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Regulasi tersebut ditargetkan diputus dalam Rapat Paripurna paling lambat 15 Desember 2026. Komitmen itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) atau Relawan Pati di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis […]

JAKARTA, Memodaily.id – Ketentuan kuota pekerja penyandang disabilitas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi sorotan dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Anggota Baleg DPR RI Cindy Monica Salsabila Setiawan menilai kewajiban kuota harus disertai pengawasan dan evaluasi agar tidak berhenti sebagai norma dalam regulasi. “RUU ini memuat landasan hukum […]

JAKARTA, Memodaily.id – DPR RI mendukung penetapan 72 tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu. Cucun mengatakan proses hukum terhadap para tersangka tidak boleh berhenti pada penetapan status hukum. Menurut dia, penindakan harus […]

JAKARTA, Memodaily.id – Stok bantuan untuk masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) dinyatakan masih mencukupi. Namun, distribusi ke sejumlah wilayah terdampak yang sulit dijangkau menjadi tantangan utama dalam penanganan masa tanggap darurat. Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan bantuan telah tersedia di Labuan Bajo, sejumlah lokasi pengungsian, dan beberapa titik di […]

PONOROGO, Memodaily.id – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, mendorong mahasiswa berani mengambil peran dalam mengawal kebijakan publik yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Novita saat menjadi narasumber kuliah tamu di Universitas Merdeka (UNMER) Malang Kampus PDKU Ponorogo, Sabtu (15/8/2026). Kuliah tamu itu mengangkat tema “Transformasi Kebijakan Publik, Kepastian […]

PONOROGO, Memodaily.id – Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, menyerap aspirasi warga Desa Bringinan, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Sabtu (15/8/2026) malam. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan, mulai infrastruktur jalan hingga penerangan. Novita juga melihat potensi pengembangan ekonomi masyarakat melalui budidaya pisang Cavendish. “Insyaallah semua ditampung,” kata Novita di hadapan […]

JAKARTA, Memodaily.id – Komisi VI DPR RI memfasilitasi sejumlah persoalan hubungan industrial di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk aspirasi pekerja PT Pos Indonesia. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mengatakan sejumlah aduan dari pekerja dan mitra BUMN telah diterima dan ditindaklanjuti melalui dialog yang mempertemukan pekerja, serikat pekerja, manajemen perusahaan, […]

JAKARTA, Memodaily.id – Presiden Prabowo Subianto menetapkan target pertumbuhan ekonomi 6 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Pemerintah mengusulkan belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun. Angka tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan […]

JAKARTA, Memodaily.id – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2026 mencapai 5,45 persen, menjadi yang tertinggi untuk periode semester I dalam 13 tahun terakhir. Meski demikian, capaian tersebut dinilai perlu diikuti dengan penguatan daya beli masyarakat. Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya tercermin dalam indikator makro. Pemerintah perlu […]

SORONG, Memodaily.id – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Selly Andriany Gantina mendorong penguatan hak perempuan adat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Selly menilai perempuan adat tidak cukup hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan. Mereka perlu memiliki ruang untuk terlibat dalam pembangunan serta memperoleh hak kolektif atas potensi ekonomi di wilayah adat. […]