Breaking News
Rabu, 14 Oktober 2026
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Kesejahteraan Guru Tak Disebut, Komisi X Minta Kejelasan RAPBN 2027

Kesejahteraan Guru Tak Disebut, Komisi X Minta Kejelasan RAPBN 2027

  • account_circle RFR
  • calendar_month Selasa, 18 Agu 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, Memodaily.id – Persoalan kesejahteraan guru dan dosen yang tidak disebut secara eksplisit dalam Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto terkait RAPBN 2027 menjadi perhatian Komisi X DPR RI.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta pemerintah memastikan besarnya anggaran pendidikan berdampak nyata terhadap kesejahteraan pendidik dan peningkatan mutu pendidikan.

“Tidak disebutkannya secara eksplisit persoalan kesejahteraan guru dan dosen dalam pidato RAPBN 2027 tentu menjadi perhatian. Namun, hal tersebut tidak boleh dimaknai bahwa peningkatan kesejahteraan pendidik tidak menjadi prioritas pemerintah,” ujar Hetifah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (17/8/2026).

Menurut Hetifah, Komisi X akan meminta penjelasan lebih konkret mengenai arah kebijakan dan dukungan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen dalam pembahasan RAPBN 2027.

Perhatian tersebut terutama ditujukan kepada guru non-ASN yang masih menghadapi persoalan kesejahteraan dan kepastian penghasilan.

Hetifah menyebut anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun harus diikuti kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi pendidik sekaligus mendukung peningkatan mutu pendidikan.

“Dengan anggaran pendidikan yang mencapai Rp820,9 triliun, kami tentu akan memastikan peningkatan anggaran tersebut tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pendidik dan mutu pendidikan,” tegas politikus Partai Golkar tersebut.

Dalam pembahasan RAPBN 2027, Komisi X akan mendorong pemerintah menyiapkan alokasi anggaran yang lebih konkret, terukur, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan guru dan dosen, baik ASN maupun non-ASN.

  • Penulis: RFR
  • Editor: MUH

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Karhutla TNBTS Belum Padam, Helikopter Water Bombing Mulai Bergerak Besok

    Karhutla TNBTS Belum Padam, Helikopter Water Bombing Mulai Bergerak Besok

    • calendar_month Kamis, 6 Agt 2026
    • account_circle ADK
    • 0Komentar

    MALANG, Memodaily.id – Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) terus diperkuat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan helikopter water bombing dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai dioperasikan pada Jumat (7/8/2026) untuk mempercepat pengendalian api. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, selama beberapa hari terakhir pemadaman […]

  • BKPSDM Kota Malang Perketat Pengawasan ASN, Temukan Pegawai Tak Berada di Titik Absensi

    BKPSDM Kota Malang Perketat Pengawasan ASN, Temukan Pegawai Tak Berada di Titik Absensi

    • calendar_month Rabu, 8 Jul 2026
    • account_circle ADK
    • 0Komentar

    MALANG, Memodaily.id – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang memperketat pengawasan terhadap disiplin aparatur sipil negara (ASN) setelah menemukan sejumlah pegawai yang tercatat hadir melalui sistem absensi digital berbasis GPS, namun tidak berada di lokasi kerja saat dilakukan pengecekan lapangan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kota Malang, Hendru Martono, mengatakan pihaknya […]

  • Bupati Sidoarjo Usai Lantik 166 Pejabat: Pelayanan Harus Responsif

    Bupati Sidoarjo Usai Lantik 166 Pejabat: Pelayanan Harus Responsif

    • calendar_month Rabu, 26 Agt 2026
    • account_circle AMZ
    • 0Komentar

    SIDOARJO, Memodaily.id – Bupati Sidoarjo Subandi meminta pejabat yang baru dilantik meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan kebijakan pemerintah memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Subandi saat mengambil sumpah dan janji jabatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (26/8/2026). Sebanyak 10 pejabat pimpinan tinggi pratama, sekitar 150 […]

  • Defisit Rp303 Miliar, APBD Kota Malang Masih Bergantung Transfer

    Defisit Rp303 Miliar, APBD Kota Malang Masih Bergantung Transfer

    • calendar_month Senin, 31 Agt 2026
    • account_circle ADK
    • 0Komentar

    MALANG, Memodaily.id – Rancangan Perubahan APBD Kota Malang 2026 memperlihatkan tekanan fiskal yang cukup besar. Target pendapatan daerah hanya Rp2,326 triliun, sementara belanja menembus Rp2,628 triliun. Akibatnya, muncul defisit Rp303,52 miliar. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan struktur tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Senin (31/8/2026). Dari total pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan […]

  • 150 Bantengan Meriah di Batu, Pejabat Pemkot Tak Tampak

    150 Bantengan Meriah di Batu, Pejabat Pemkot Tak Tampak

    • calendar_month Minggu, 2 Agt 2026
    • account_circle PRI
    • 0Komentar

    BATU, Memodaily.id – Festival Bantengan Nuswantara 2026 berlangsung meriah di Kota Batu, Minggu (2/8/2026). Sebanyak 150 kelompok bantengan dari berbagai daerah di Jawa Timur memadati jalur kirab budaya yang menjadi bagian dari upaya pelestarian seni tradisi. Di tengah antusiasme ribuan penonton yang memadati lokasi acara, tidak terlihat satu pun pejabat Pemerintah Kota Batu hadir di […]

  • Kemenkum Jatim Dorong Perlindungan Hak Cipta di KEK Singhasari Malang

    Kemenkum Jatim Dorong Perlindungan Hak Cipta di KEK Singhasari Malang

    • calendar_month Selasa, 23 Jun 2026
    • account_circle DAY
    • 0Komentar

    MALANG, Memodaily.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur memperkuat upaya perlindungan kekayaan intelektual di sektor ekonomi kreatif melalui peningkatan pencatatan hak cipta dan produk hak terkait di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, Selasa (23/6). Kegiatan yang digelar di KEK Singhasari tersebut mempertemukan pelaku industri kreatif, akademisi, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemahaman […]

expand_less