TPP ASN dan PPPK Mau Dipangkas? DPRD Malang: Jangan Bebani yang Gajinya Sudah Kecil
- account_circle ADK
- calendar_month Selasa, 1 Sep 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Harvard Kurniawan Ramadhan saat ditemui awak media, Selasa (1/9). (Foto: Memodaily.id/ADK)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MALANG, Memodaily.id – Rencana efisiensi anggaran jangan sampai berujung pada tergerusnya kesejahteraan aparatur. Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PDI Perjuangan sekaligus Sekretaris Komisi A, Harvard Kurniawan Ramadhan, meminta pemerintah tidak memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN maupun PPPK, terutama bagi pegawai di level bawah.
Hal itu disampaikan Harvard saat ditemui media ini, Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, guru dan tenaga kesehatan PPPK merupakan sektor penting yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. Karena itu, penguatan status sebagai ASN harus dibarengi dengan jaminan kesejahteraan.
“Jangan sampai ada pembedaan atau merumahkan PPPK yang sudah terlanjur bekerja. Alhamdulillah Kota Malang tidak sampai melakukan itu,” tegas Harvard.
Ia juga menyoroti wacana pemotongan TPP. Menurutnya, kebijakan tersebut akan paling terasa bagi aparatur dengan penghasilan relatif kecil.
“Gajinya sudah kecil, TPP-nya dipotong, kan kasihan,” ujarnya.
Harvard menilai kesejahteraan aparatur tidak semestinya dijadikan sasaran utama efisiensi. Jika pemerintah daerah membutuhkan ruang fiskal, ia mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk mencegah kebocoran penerimaan.
“Kita jaga kesejahteraan ASN dan PPPK, tetapi PAD juga harus digenjot. Jangan sampai ada kebocoran PAD sehingga kekuatan keuangan daerah justru melemah,” katanya.
Ia juga meminta skema efisiensi tidak semata-mata didasarkan pada masa kerja atau jabatan. Menurutnya, beban kerja pegawai di level bawah justru sering kali lebih berat secara teknis.
Secara tegas, Harvard berharap TPP ASN dan PPPK dapat diberikan penuh.
“Harapan kami tidak ada pemotongan TPP ASN maupun PPPK, dari atas sampai bawah,” tandasnya.
Harvard memastikan Fraksi PDI Perjuangan bersama Komisi A DPRD Kota Malang akan terus mengawal persoalan tersebut. Ia menyebut perjuangan mempertahankan TPP telah didorong sejak pembahasan APBD 2026.
Bagi legislatif, kata Harvard, efisiensi anggaran tetap penting, tetapi jangan sampai penghematan justru dibayar oleh aparatur yang berada di lapisan bawah.
- Penulis: ADK
- Editor: MUH
Saat ini belum ada komentar