PBB-P2 Baru Rp144,5 Miliar, Bapenda Malang Berpacu Menutup Kekurangan Target

MALANG, Memodaily.id – Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Malang masih menyisakan pekerjaan besar menjelang akhir tahun anggaran 2026. Dari target Rp230 miliar, realisasi yang disampaikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) baru mencapai Rp144,5 miliar atau sekitar 62,8 persen. Artinya, masih terdapat kekurangan Rp85,5 miliar yang harus dikejar untuk memenuhi target tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Bapenda Kota Malang, Moch. Sulton, mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan berbagai strategi untuk mendongkrak penerimaan pajak daerah. Salah satunya melalui program Sambang Kelurahan dan Sambang RW, yakni pelayanan jemput bola untuk mempermudah masyarakat membayar pajak tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.

Hal itu disampaikan Sulton saat diwawancarai awak media, Rabu (14/10/2026). Ia menjelaskan, program tersebut menyasar warga yang memiliki keterbatasan waktu untuk membayar pajak melalui bank maupun layanan daring.

“Untuk program optimalisasi pajak daerah 2026, capaian PAD secara keseluruhan berada di angka 75,20 persen berdasarkan periode pelaporan yang kami sampaikan. Salah satu upayanya melalui Sambang Kelurahan untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak sempat membayar ke bank atau secara online,” ujar Sulton.

Menurutnya, pelayanan jemput bola dilakukan dengan mendatangi lokasi di tingkat kelurahan hingga lingkungan RW dan RT. Selain mempermudah pembayaran PBB-P2, layanan tersebut juga mencakup pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Sulton menyebut, intensifikasi Sambang Kelurahan turut mendorong peningkatan realisasi PBB pada kelompok target tertentu. Ia menyampaikan, dari target Rp73 miliar, capaian pada kelompok tersebut telah mencapai 91,49 persen.

“Dengan mengintensifkan Sambang Kelurahan hingga RW dan RT, capaian PBB pada kelompok target tersebut sudah mencapai 91,49 persen. Program ini membantu masyarakat yang tidak sempat membayar melalui bank maupun secara online,” imbuhnya.

Namun, angka tersebut memiliki cakupan yang berbeda dari realisasi PBB-P2 keseluruhan sebesar Rp144,5 miliar dari target Rp230 miliar. Perbedaan angka ini perlu diperjelas berdasarkan kelompok penerimaan dan periode perhitungannya agar tidak menimbulkan kerancuan dalam membaca capaian pajak daerah.

Di sisi lain, Sulton mengakui bahwa kondisi ekonomi global turut memengaruhi penerimaan sejumlah jenis pajak. Perlambatan daya beli masyarakat dinilai berdampak terhadap aktivitas transaksi jual beli tanah, rumah, bangunan, hingga kendaraan bermotor.

“Dari sisi pajak, ada beberapa hal yang masih menghadapi kendala, salah satunya pengaruh ekonomi global. Dampaknya terasa pada transaksi jual beli tanah atau rumah di Kota Malang, termasuk transaksi kendaraan bermotor,” jelasnya.

Menurut Sulton, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak. Karena itu, Bapenda berupaya meningkatkan pelayanan sekaligus mendorong kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain PBB-P2, penerimaan dari opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga masih perlu digenjot. Dari target sekitar Rp60,5 miliar, realisasi yang disampaikan mencapai Rp36,4 miliar atau sekitar 60,2 persen.

Sementara itu, beberapa jenis pajak daerah mencatatkan capaian yang relatif lebih tinggi. Realisasi pajak reklame disebut mencapai 87 persen, Pajak Air Tanah (PAT) 75 persen, serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman sebesar 83,14 persen.

Penerimaan pajak tenaga listrik tercatat 76,98 persen, pajak hotel 73,5 persen, dan pajak parkir mencapai 91,3 persen. Adapun realisasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berada di angka 77,47 persen.

Untuk mendorong penerimaan, Bapenda menjadwalkan pelayanan jemput bola melalui Sambang Kelurahan dan Sambang RW setiap Selasa dan Kamis. Petugas mendatangi lingkungan masyarakat hingga tingkat RT/RW agar warga lebih mudah mengakses layanan pembayaran pajak.

Sulton juga mengimbau masyarakat yang belum menyelesaikan administrasi kepemilikan tanah dan bangunan agar segera mengurus dokumennya, termasuk sertifikasi, mutasi, balik nama, maupun administrasi aset warisan.

“Kami berharap masyarakat yang memiliki tanah dan belum disertifikatkan, belum dimutasi atau dibalik nama, termasuk aset dari ahli waris, segera memproses administrasinya. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung pencapaian target pajak,” tegasnya.

Meski program jemput bola terus dijalankan, Sulton mengaku belum hafal jumlah pasti titik pelayanan yang telah dijangkau. Ia hanya memastikan layanan tersebut dilaksanakan secara rutin dua kali dalam sepekan.

Belum adanya angka pasti mengenai jangkauan pelayanan menjadi catatan dalam evaluasi program. Data jumlah titik yang terlayani, wajib pajak yang menggunakan fasilitas tersebut, serta nilai penerimaan yang berhasil dihimpun diperlukan untuk mengukur efektivitas strategi jemput bola.

Dengan kekurangan penerimaan PBB-P2 yang mencapai Rp85,5 miliar berdasarkan target keseluruhan yang disampaikan, Bapenda masih menghadapi tantangan untuk mempercepat penerimaan hingga akhir tahun. Optimalisasi pelayanan perlu disertai pemantauan capaian secara terukur agar upaya yang dilakukan benar-benar berdampak terhadap pendapatan daerah.

Sulton menegaskan, pihaknya akan terus berupaya memaksimalkan penerimaan pajak melalui berbagai langkah yang telah disiapkan.

“Kami akan terus berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan dengan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, target yang telah ditetapkan dalam APBD maupun Perubahan APBD 2026 bisa tercapai,” pungkas Sulton.