DPRD Kabupaten Malang Dukung Kenaikan Insentif Guru PAUD dan Swasta

MALANG, Memodaily.id – Rencana kenaikan insentif bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), guru swasta, dan tenaga pendidik madrasah di Kabupaten Malang mendapat dukungan DPRD. Namun, realisasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari validitas data penerima hingga ancaman pengurangan dana transfer pemerintah pusat pada 2027.

Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, menegaskan dukungannya terhadap rencana Bupati Malang untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah daerah menyiapkan pendataan dan perhitungan anggaran secara matang.

“Pada prinsipnya, saya mendukung apa yang disampaikan Pak Bupati untuk menaikkan insentif itu,” ujar Darmadi saat dikonfirmasi Memodaily.id, Sabtu (24/10/2026) petang.

Menurutnya, validasi data menjadi langkah penting untuk memastikan jumlah penerima dan kebutuhan anggaran. Kelengkapan administrasi juga harus diperhatikan agar kendala penyaluran seperti tahun sebelumnya tidak kembali terulang.

“Pendataan dan verifikasi calon penerima menjadi bagian penting dalam persiapan. Dengan begitu, penyaluran insentif diharapkan berjalan lebih lancar dan tidak terkendala persoalan administrasi,” tegasnya.

Darmadi menilai, rencana kenaikan insentif tidak boleh berhenti sebagai wacana. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang harus menyiapkan mekanisme yang jelas agar kebijakan tersebut benar-benar terealisasi dan tepat sasaran.

Di sisi lain, proyeksi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat pada 2027 menjadi tantangan bagi kemampuan fiskal Kabupaten Malang. Kondisi ini mengharuskan pemerintah daerah bersama DPRD menghitung secara cermat kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Darmadi menyebut, DPRD masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai kemungkinan relaksasi anggaran yang dapat membuka ruang bagi pelaksanaan program tersebut. Kepastian kenaikan insentif pun bergantung pada hasil pendataan, kebutuhan pembiayaan, dan ketersediaan anggaran.

Selain mendorong kenaikan insentif daerah, DPRD juga memperjuangkan akses kesejahteraan guru swasta melalui penataan dan pemutakhiran data dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Upaya tersebut diharapkan membuka peluang bagi guru yang memenuhi persyaratan untuk mengakses program pemerintah, termasuk Tunjangan Profesi Guru (TPG). Koordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian PANRB dan kementerian yang membidangi pendidikan, diperlukan sesuai kewenangan masing-masing.

Darmadi berharap, persiapan matang, data yang akurat, dan dukungan anggaran dapat memastikan kenaikan insentif benar-benar terealisasi bagi guru PAUD, guru swasta, dan tenaga pendidik madrasah di Kabupaten Malang, bukan sekadar menjadi rencana di atas kertas, pungkas Darmadi.