Zulham Bongkar Kejanggalan DTSEN: Warga Susah Masuk Desil 8-9, Bansos Terancam Salah Sasaran

MALANG, Memodaily.Id – Data kesejahteraan warga kembali dipertanyakan. Di tengah tuntutan agar bantuan sosial tepat sasaran, temuan di lapangan justru menunjukkan sejumlah warga dengan kondisi ekonomi memprihatinkan tercatat dalam desil kesejahteraan tinggi.

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, menemukan kejanggalan itu setelah turun langsung ke Desa Talok, Rabu (2/9). Ia mendatangi rumah warga satu per satu untuk mencocokkan kondisi nyata dengan data yang tercantum dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Hasilnya membuat Zulham geleng-geleng kepala.
Ia menemukan warga penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik, tinggal dan dirawat di rumah adiknya, tetapi tercatat dalam desil 7.

Ada pula Listiana Arianti alias Bu Ana. Dengan pendapatan sekitar Rp1,5 juta per bulan sebagai asisten rumah tangga serta tambahan sekitar Rp500 ribu dari usaha kerajinan, ia justru tercatat dalam desil 8.

Temuan lain menimpa Winarti, seorang perempuan yang telah berstatus cerai mati, tinggal di rumah adiknya dan memiliki penghasilan tidak menentu. Namun, dalam data yang dicek Zulham, ia tercatat pada desil 6.

Bahkan, Zulham mengaku menemukan warga yang masuk desil 9, sementara kondisi riilnya jauh dari kategori warga yang tergolong mampu. Warga tersebut disebut hidup dalam kondisi sulit dan kerap sakit.

“Ini bukan cerita katanya-katanya. Saya datangi sendiri rumahnya, saya lihat sendiri kondisinya,” ujar Zulham saat dikonfirmasi, Rabu (2/9).

Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Sebab, data desil menjadi bagian penting dalam menentukan sasaran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial.

“Kalau data sedasar ini saja bisa salah, bagaimana kita bisa percaya bansos benar-benar sampai ke orang yang butuh?” kritiknya.

Zulham mempertanyakan berapa banyak warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan tetapi justru tidak masuk radar karena klasifikasi ekonominya dalam sistem tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Kesalahan data, kata dia, bisa berujung pada kesalahan kebijakan.

“Ini bukan cuma soal angka di sistem. Ini soal hak warga yang seharusnya dilindungi negara,” tegasnya.

Karena itu, Zulham mendesak pemerintah tidak menjadikan DTSEN sebagai data yang cukup dipercaya hanya karena tercatat dalam sistem. Verifikasi faktual di lapangan tetap diperlukan untuk memastikan kondisi warga benar-benar sesuai dengan klasifikasi yang tercantum.

Ia juga menyatakan temuan di Desa Talok tersebut siap ditunjukkan kepada pihak terkait sebagai bahan evaluasi.

“Sudah saatnya DTSEN diverifikasi ulang, bukan cuma dipercaya mentah-mentah dari layar,” tandasnya.

Bagi Zulham, persoalan tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah. Jangan sampai warga yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru tersingkir dari daftar penerima bantuan hanya karena angka desil tidak menggambarkan kenyataan hidup mereka.