Viral Video Pemeriksaan Jilbab Siswi SMKN 4 Malang, DPRD Minta Evaluasi

MALANG, Memodaily.id – Viral video pemeriksaan atribut seragam siswi SMK Negeri 4 Kota Malang yang memunculkan dugaan tindakan tidak pantas oleh seorang guru laki-laki mendapat perhatian Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita.

Amithya meminta persoalan tersebut tidak hanya diselesaikan melalui klarifikasi. Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan dan penerapan kedisiplinan di lingkungan pendidikan agar kejadian serupa tidak terulang.

Menurutnya, setiap institusi pendidikan harus memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, terutama dalam mengatur interaksi antara tenaga pendidik dan peserta didik, termasuk mekanisme pemeriksaan atribut maupun seragam sekolah.

“Harapan saya ini tidak hanya untuk di SMK 4, tetapi di seluruh institusi pendidikan harus ada SOP yang jelas. Jadi, bisa memitigasi maupun menindak sesuai dengan apa yang dilakukan di situ,” tegas Amithya, Kamis (5/11/2026).

Ia menilai kejelasan SOP menjadi kebutuhan mendasar agar setiap tindakan di lingkungan sekolah memiliki batasan dan mekanisme pengawasan. Dengan demikian, penegakan disiplin tidak sampai menimbulkan persoalan baru atau membuat siswa merasa tidak nyaman.

Amithya mengatakan DPRD Kota Malang siap mendorong pendampingan melalui koordinasi dengan instansi pendidikan sesuai kewenangannya. Evaluasi tersebut diharapkan menghasilkan aturan yang lebih terperinci dan dapat diterapkan secara konsisten.

“Nanti tinggal kita dampingi dinas pendidikan setempat sesuai kewenangan kita. Itu supaya penerapan SOP-nya bisa lebih rigid lagi,” ujarnya.

Video pemeriksaan atribut siswi SMKN 4 Kota Malang tersebut sebelumnya beredar luas di media sosial. Dalam rekaman itu, seorang guru laki-laki terlihat memeriksa bagian kepala sejumlah siswi yang mengenakan jilbab.

Video tersebut kemudian memicu kontroversi setelah muncul tudingan bahwa guru itu sengaja menyingkap jilbab siswi. Selain itu, unggahan di media sosial juga menyinggung dugaan pelecehan verbal berupa pernyataan bernuansa seksual terkait pakaian ketat siswi.

Menanggapi persoalan tersebut, Amithya menekankan pentingnya menjaga etika dan batas kepatutan di lingkungan pendidikan. Menurutnya, sekolah harus menjadi tempat yang memberikan rasa aman dan menghormati martabat seluruh peserta didik.

Ia juga menanggapi persoalan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Meski bukan menjadi kewenangan langsung Pemerintah Kota Malang, koordinasi dengan instansi terkait tetap dapat dilakukan.

“Kalau intervensi enggak, tetapi lebih ke koordinasi ke UPT,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala SMKN 4 Kota Malang, Gunawan Dwiyono, membenarkan bahwa video pemeriksaan atribut tersebut direkam di lingkungan sekolahnya. Namun, ia membantah narasi yang menyebut guru sengaja membuka jilbab siswi.

Gunawan menjelaskan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kelengkapan atribut seragam Pramuka, khususnya penggunaan hasduk. Menurutnya, guru tersebut hanya menyingkap sedikit bagian ujung jilbab untuk memastikan atribut dikenakan sesuai ketentuan.

“Itu bukan sengaja membuka jilbab, tetapi sedang mengecek hasduk seragam Pramuka. Jadi, tidak sampai melepas jilbab,” jelas Gunawan.

Meski membantah tudingan pembukaan jilbab, Gunawan tidak menampik adanya pernyataan dari guru berinisial R yang dinilai kurang pantas terkait pakaian ketat siswi.

Ia menjelaskan, pernyataan tersebut awalnya dimaksudkan sebagai teguran agar para siswi berpakaian lebih sopan dan sesuai aturan sekolah.

Polemik ini turut memunculkan perhatian terhadap batas kewenangan tenaga pendidik dalam menerapkan tata tertib sekolah. Pemeriksaan atribut dan penegakan disiplin perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan etika, privasi, serta penghormatan terhadap martabat peserta didik.

Evaluasi terhadap prosedur pemeriksaan dan penanganan dugaan pelecehan verbal diharapkan dapat memberikan kejelasan atas persoalan tersebut sekaligus memastikan lingkungan sekolah tetap aman bagi seluruh siswa.