Ratusan Mahasiswa UB Kepung DPRD Kota Malang, Suarakan “Indonesia Gawat Darurat”

MALANG, Memodaily.id – Sekitar 300 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah Amarah Brawijaya menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gawat Darurat” di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (15/6/2026). Massa menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat dan minim transparansi.

Aksi dimulai dengan konsolidasi massa di kawasan Alun-Alun Kota Malang sekitar pukul 14.00 WIB. Selanjutnya, para mahasiswa melakukan longmarch menuju Gedung DPRD Kota Malang di Jalan Tugu dan tiba sekitar pukul 15.00 WIB.

Setibanya di lokasi, massa langsung menggelar mimbar bebas, menyampaikan orasi, serta membentangkan berbagai spanduk dan poster berisi kritik terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan demokrasi nasional. Sejumlah banner bertuliskan “#Indonesia Gawat Darurat” tampak menghiasi area aksi.

Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama. Pertama, mendorong efisiensi dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, menurunkan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). Ketiga, menghentikan Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Selain itu, massa juga menolak dwifungsi Polri dan TNI serta mendesak pemerintah untuk lebih terbuka terhadap kritik dan aspirasi publik.

Koordinator aksi, Arifin, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk kegelisahan mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang saat ini dirasakan masyarakat.

“Kami hadir di depan DPRD Kota Malang untuk menyampaikan keresahan masyarakat. Banyak kebijakan lahir tanpa keterbukaan dan minim partisipasi publik. Kondisi ini membuat kami menilai Indonesia sedang tidak baik-baik saja,” tegasnya saat berorasi.

Menurut Arifin, mahasiswa tidak hanya menyoroti persoalan ekonomi yang berdampak langsung kepada masyarakat, tetapi juga kondisi demokrasi yang dinilai mengalami kemunduran.

“Kenaikan harga kebutuhan pokok, persoalan transparansi anggaran, hingga ruang kritik yang semakin sempit menjadi perhatian kami. Pemerintah harus berhenti mengabaikan suara rakyat dan mulai membuka ruang dialog yang sehat,” ujarnya.

Ia menegaskan, gerakan mahasiswa akan terus mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

“Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang dibuat benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target politik atau kepentingan kelompok tertentu,” katanya.

Selama aksi berlangsung, aparat kepolisian bersama petugas gabungan melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di sekitar kawasan Jalan Tugu untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan serta menjaga situasi tetap kondusif.

Hingga sore hari, aksi berlangsung tertib dan aman. Sementara itu, belum ada pernyataan resmi dari DPRD Kota Malang terkait tuntutan yang disampaikan para mahasiswa.