Breaking News
Rabu, 14 Oktober 2026
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pendidikan » ‎DPRD Kota Malang Soroti Keterbatasan Kursi Sekolah Negeri, Minta Penguatan Sekolah Swasta

‎DPRD Kota Malang Soroti Keterbatasan Kursi Sekolah Negeri, Minta Penguatan Sekolah Swasta

  • account_circle ADK
  • calendar_month Kamis, 11 Jun 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MALANG, Memodaily.id– ‎DPRD Kota Malang menilai penguatan peran sekolah swasta menjadi langkah penting untuk menjaga pemerataan akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri setiap tahun ajaran baru.
‎
‎Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Suyadi, menyampaikan kapasitas pendidikan di Kota Malang pada dasarnya masih mencukupi jika seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, dimaksimalkan. Namun, distribusi peserta didik masih terkendala tingginya minat masyarakat terhadap sekolah negeri.
‎
‎Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang menunjukkan, pada pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 terdapat 13.792 lulusan SD/MI yang memperebutkan 7.360 kursi SMP negeri. Kondisi tersebut membuat sekitar 6.000 siswa harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.
‎
‎Situasi serupa juga terjadi di jenjang SD. Berdasarkan Dapodik, jumlah lulusan TK, RA, dan BA mencapai 12.947 anak, sementara kapasitas SD negeri hanya tersedia untuk 8.568 siswa.
‎
‎Suyadi menilai kondisi itu memperlihatkan, bahwa sekolah swasta bukan lagi pilihan pelengkap, melainkan bagian penting dari sistem pendidikan di Kota Malang. Karena itu, Pemkot Malang didorong memberikan dukungan melalui peningkatan sarana, bantuan operasional, serta penguatan mutu layanan pendidikan.
‎
‎“Perbedaan kualitas pendidikan antara sekolah negeri dan swasta perlu diperkecil agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan sekolah dengan standar yang tetap baik,” terangnya pada Kamis (11/06)
‎
‎Ia juga menyoroti masih adanya kesenjangan kualitas dan biaya antar sekolah swasta yang membuat sebagian orang tua tetap berupaya memasukkan anak ke sekolah negeri. DPRD pun meminta Dinas Pendidikan lebih aktif melakukan pembinaan agar mutu pendidikan semakin merata.
‎
‎Selain itu, Suyadi mengusulkan adanya kebijakan yang membuka akses lebih luas bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk bersekolah di sekolah swasta berkualitas yang berada dekat dengan tempat tinggal mereka. Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu pemerataan pendidikan sekaligus mengurangi beban biaya keluarga.
‎
‎ “Sekolah yang dekat dan berkualitas harus bisa diakses semua anak. Dengan dukungan pemerintah, sekolah swasta dapat mengambil peran lebih besar dalam memenuhi kebutuhan pendidikan di Kota Malang,” pungkasnya.

  • Penulis: ADK
  • Editor: MA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Usut Dugaan Penjualan PSU Piranha Residence, SHM dan PBG Dipertanyakan

    DPRD Usut Dugaan Penjualan PSU Piranha Residence, SHM dan PBG Dipertanyakan

    • calendar_month Rabu, 22 Jul 2026
    • account_circle ADK
    • 0Komentar

    MALANG, Memodaily.id – Dugaan penjualan lahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan Piranha Residence, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, menjadi perhatian serius DPRD Kota Malang. Lahan yang dalam site plan diperuntukkan sebagai musala dan area parkir warga itu diduga telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dan mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). […]

  • Dasco Kumpulkan Menkeu dan Gubernur BI, DPR Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter Jaga Stabilitas Ekonomi

    Dasco Kumpulkan Menkeu dan Gubernur BI, DPR Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter Jaga Stabilitas Ekonomi

    • calendar_month Sabtu, 6 Jun 2026
    • account_circle RFR
    • 0Komentar

    JAKARTA, Memodaily.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memperkuat koordinasi lintas otoritas ekonomi dengan mempertemukan pemerintah, Bank Indonesia, dan pemangku kebijakan fiskal dalam forum khusus guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya tantangan global. Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, […]

  • Pembongkaran Kandang Anjing Cak Dur di Sumberpucung Ditunda, Istri Pemilik Keberatan

    Pembongkaran Kandang Anjing Cak Dur di Sumberpucung Ditunda, Istri Pemilik Keberatan

    • calendar_month Senin, 5 Okt 2026
    • account_circle ADK
    • 0Komentar

    MALANG, Memodaily.id – Rencana pembongkaran kandang anjing milik Hadi Wiyono alias Cak Dur, warga Dusun Suko, Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, kembali tertunda. Puluhan personel Satpol PP Kabupaten Malang bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas PU SDA serta unsur Muspika Sumberpucung mendatangi lokasi, Senin (5/10/2026). Kedatangan tersebut awalnya untuk melakukan pengecekan sebelum pembongkaran […]

  • Insentif SPPG Naik Rp2.000, Netty Desak Keamanan Pangan dan Anggaran MBG Diperketat

    Insentif SPPG Naik Rp2.000, Netty Desak Keamanan Pangan dan Anggaran MBG Diperketat

    • calendar_month Minggu, 4 Okt 2026
    • account_circle RFR
    • 0Komentar

    JAKARTA, Memodaily.id – Kenaikan insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebesar Rp2.000 per porsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Ia meminta tambahan insentif tersebut diikuti penguatan standar keamanan pangan dan pertanggungjawaban anggaran. Menurut Netty, besarnya anggaran MBG harus dibarengi tata kelola yang memastikan setiap […]

  • Amelia: Kasus Bryan Ebem Alarm Perlindungan Data Pribadi

    Amelia: Kasus Bryan Ebem Alarm Perlindungan Data Pribadi

    • calendar_month Rabu, 5 Agt 2026
    • account_circle RFR
    • 0Komentar

    BATU, Memodaily.id – Kasus yang melibatkan kreator konten Emanuel Bryan atau Bryan Ebem menjadi pengingat penting bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital tetap harus menghormati hak privasi setiap individu. Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menilai peristiwa tersebut menjadi momentum untuk memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). […]

  • RSD Soebandi Siapkan Pengembalian Uang Jaminan Pasien Rp500 Juta

    RSD Soebandi Siapkan Pengembalian Uang Jaminan Pasien Rp500 Juta

    • calendar_month Kamis, 30 Jul 2026
    • account_circle WNP
    • 0Komentar

    JEMBER, Memodaily.id – Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Soebandi Jember memastikan akan menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan mengembalikan uang jaminan pasien yang sebelumnya dipungut. Nilai dana yang akan dikembalikan diperkirakan mencapai sekitar Rp500 juta. Plt Direktur RSD dr Soebandi, dr Andry Kusuma, menegaskan pihaknya berkomitmen mematuhi rekomendasi tersebut. Saat ini rumah sakit masih […]

expand_less