Anggaran Terbatas, DPRD Kota Malang Desak APBD Perubahan Fokus ke Kebutuhan Warga
- account_circle ADK
- calendar_month Senin, 31 Agu 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak

Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita saat diwawancarai awak media terkait pembahasan Perubahan APBD Kota Malang, Senin (31/8/2026). (Foto: Memodaily.id/ADK)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MALANG, Memodaily.id – Keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam perubahan APBD Kota Malang 2026. DPRD Kota Malang mengingatkan Pemkot agar tidak membagi anggaran secara serampangan dan memastikan belanja diarahkan pada kebutuhan paling mendesak masyarakat.
Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita mengatakan, keterbatasan fiskal membuat sejumlah sasaran program harus disesuaikan. Karena itu, program yang benar-benar menyangkut kepentingan masyarakat harus ditempatkan sebagai prioritas.
“Memang ada beberapa pengurangan dari sasaran karena kebijakan, karena memang anggarannya tidak cukup. Tapi yang kami tekankan adalah yang harus menjadi prioritas,” kata Amitya, Senin (31/8/2026).
Menurutnya, DPRD akan melihat terlebih dahulu realisasi anggaran masing-masing perangkat daerah hingga Triwulan II. Evaluasi itu penting untuk mengetahui program yang sudah berjalan, capaian sasaran, sekaligus sisa anggaran yang masih tersedia.
Dari hasil evaluasi tersebut, DPRD akan menghitung kembali ruang belanja untuk sisa tahun anggaran.
“Dari realisasi itu nanti kita bisa melihat sudah dikerjakan apa, sampai dengan mana, kemudian sasarannya tercapai atau tidak. Baru secara keseluruhan uangnya untuk belanja berikutnya dengan sisa bulan itu kita kalkulasi,” ujarnya
.
Amitya menegaskan, kesehatan menjadi salah satu prioritas utama. Ia menyoroti anggaran BPJS yang sebelumnya belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pelayanan masyarakat akibat keterbatasan anggaran.
“Pastinya kesehatan. Anggaran BPJS itu sebetulnya masih belum lengkap melayani masyarakat karena ketersediaan anggaran,” tegasnya.
Selain kesehatan, sektor pendidikan juga diminta mendapat perhatian. Setelah program pemberian seragam berjalan, Pemkot harus memastikan tidak ada warga yang terlewat dari sasaran bantuan.
“Setelah adanya pemberian seragam, apakah ada masyarakat kita yang tertinggal? Harus kita cover lagi,” katanya.
DPRD juga mengingatkan Pemkot Malang agar tidak terlambat mengantisipasi perubahan musim. Pemerintah diminta menyiapkan mekanisme mitigasi sejak dini agar persoalan yang menimpa masyarakat tidak kembali muncul tanpa penanganan yang memadai.
“Harapan saya, Pemerintah Kota sudah mulai mengantisipasi kira-kira mekanisme apa yang akan digunakan, sehingga masyarakat tidak lagi mengalami hal-hal yang tidak termitigasi oleh pemerintah,” pungkas Amitya.
- Penulis: ADK
- Editor: MUH


Saat ini belum ada komentar