‎DPRD Kota Malang Tampung Aspirasi Mahasiswa, Amithya Soroti Efektivitas Program MBG dan KMP

MALANG, Memodaily.id– ‎Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyatakan lembaganya akan menindaklanjuti lima tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Malang pada Senin (15/06).
‎
‎Aspirasi tersebut disebut akan diteruskan kepada DPR RI karena mayoritas berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat.
‎
‎Pernyataan itu disampaikan Amithya saat menemui ribuan massa dari Aliansi Mahasiswa Resah (AMARAH) Universitas Brawijaya. Sebelumnya, aksi sempat memanas karena mahasiswa menilai respons dari pihak legislatif terlambat, hingga terjadi aksi simbolis pembakaran ban di depan gedung dewan.
‎
‎Dalam dialog bersama massa, Amithya menyebut DPRD memandang tuntutan mahasiswa sebagai bagian dari kontrol publik terhadap kebijakan negara. Ia menilai berbagai persoalan yang disuarakan tidak bisa dilepaskan dari situasi ekonomi dan sosial yang saat ini dirasakan masyarakat.
‎
‎“Kami menerima seluruh poin aspirasi yang disampaikan dan akan membawa masukan tersebut melalui jalur kelembagaan yang berlaku agar dapat menjadi perhatian di tingkat nasional,” tegasnya
‎
‎Salah satu isu yang menjadi perhatian DPRD adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Merah Putih (KMP). Menurut Amithya, evaluasi perlu dilakukan apabila implementasi program belum menunjukkan hasil optimal atau justru menimbulkan beban anggaran yang tidak efisien.
‎
‎Ia menekankan bahwa pelaksanaan MBG perlu dibenahi, terutama pada aspek distribusi dan tata kelola. DPRD Kota Malang juga mendorong adanya pengkajian ulang terhadap pola pelaksanaan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
‎
‎Amithya turut mengusulkan pendekatan dapur berbasis sekolah atau school-based kitchen sebagai alternatif pelaksanaan MBG. Skema tersebut dinilai lebih efisien karena memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia di lingkungan sekolah dibanding sistem dapur terpusat dengan cakupan distribusi luas.
‎
‎Di sisi lain, Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 2026, Muhammad Azhar Zidan, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian kegelisahan mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan nasional.

Lima tuntutan yang dibawa meliputi transparansi dan efisiensi APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi MBG dan KMP, penolakan perluasan peran TNI-Polri di ruang sipil, hingga permintaan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang dinilai menimbulkan keresahan publik.
‎
‎Mahasiswa juga memberikan batas waktu bagi pemerintah untuk merespons tuntutan tersebut. DPRD Kota Malang memastikan seluruh aspirasi yang diterima akan diteruskan sebagai bahan pertimbangan di tingkat pusat. Aksi demonstrasi pun berakhir tertib dengan pengamanan aparat yang tetap disiagakan hingga massa membubarkan diri.