Namanya Dikaitkan dengan MBG, Ketua DPRD Jatim Tantang Pembuktian dan Siapkan Hadiah

SURABAYA, Memodaily.id – Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Ro’uf, membantah keras kabar yang mengaitkan dirinya dengan pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun dugaan penitipan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pernyataan tersebut disampaikan Musyafak usai menghadiri agenda penyerahan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (9/6/2026). Ia mengaku terkejut saat mendapat pertanyaan dari awak media terkait namanya yang ramai diperbincangkan di media sosial dan pesan berantai.

Menurut Musyafak, informasi yang menyebut dirinya memiliki keterlibatan dalam program MBG merupakan hoaks yang tidak berdasar.

“Ini berita hoaks. Saya tidak punya sama sekali dapur MBG. Kalau ada yang bisa membuktikan saya ikut-ikutan dalam MBG, saya kasih hadiah,” tegasnya.

Politikus PKB itu menegaskan tidak pernah terlibat dalam pengelolaan maupun penentuan titik layanan program MBG yang merupakan program pemerintah pusat.

Ia juga mengaku tidak pernah dimintai keterangan ataupun dikonfirmasi oleh pihak mana pun terkait isu yang beredar.

“Ya klarifikasi sama siapa, wong tidak ada yang tanya. Demi Allah saya tidak ada urusan dengan MBG sama sekali,” ujarnya.

Musyafak mengatakan telah mencoba menelusuri sumber informasi yang menyebarkan isu tersebut. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan bersama sejumlah kader PKB, akun penyebar informasi itu diduga merupakan akun anonim.

“Kami tracking akun tersebut dan ternyata bukan akun asli. Akun anonim yang memang disiapkan untuk black ops,” katanya.

Ia menegaskan tidak memiliki kapasitas maupun kewenangan dalam tata kelola program MBG. Menurutnya, seluruh mekanisme, penganggaran, hingga penentuan lokasi layanan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

“Masalah MBG itu saya tidak tahu sama sekali sehingga tidak mau berkomentar. Itu kewenangan pusat. Tata kelola dan mekanismenya seperti apa, kami tidak pernah dilibatkan maupun diajak membahas,” jelasnya.

Nama Musyafak diketahui masuk dalam daftar puluhan tokoh yang viral di media sosial dan disebut-sebut terkait dengan penitipan titik layanan MBG. Isu tersebut mencuat setelah kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya.

Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait yang membenarkan validitas daftar nama yang beredar di masyarakat.

Karena itu, Musyafak meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi serta lebih bijak dalam menyikapi berbagai isu yang beredar di media sosial.

“Saya tegaskan sekali lagi, cari satu saja kalau ada. Saya tidak punya MBG sama sekali,” pungkasnya.

– Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Ro’uf, membantah keras kabar yang mengaitkan dirinya dengan pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun dugaan penitipan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pernyataan tersebut disampaikan Musyafak usai menghadiri agenda penyerahan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (9/6/2026). Ia mengaku terkejut saat mendapat pertanyaan dari awak media terkait namanya yang ramai diperbincangkan di media sosial dan pesan berantai.

Menurut Musyafak, informasi yang menyebut dirinya memiliki keterlibatan dalam program MBG merupakan hoaks yang tidak berdasar.

“Ini berita hoaks. Saya tidak punya sama sekali dapur MBG. Kalau ada yang bisa membuktikan saya ikut-ikutan dalam MBG, saya kasih hadiah,” tegasnya.

Politikus PKB itu menegaskan tidak pernah terlibat dalam pengelolaan maupun penentuan titik layanan program MBG yang merupakan program pemerintah pusat.

Ia juga mengaku tidak pernah dimintai keterangan ataupun dikonfirmasi oleh pihak mana pun terkait isu yang beredar.

“Ya klarifikasi sama siapa, wong tidak ada yang tanya. Demi Allah saya tidak ada urusan dengan MBG sama sekali,” ujarnya.

Musyafak mengatakan telah mencoba menelusuri sumber informasi yang menyebarkan isu tersebut. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan bersama sejumlah kader PKB, akun penyebar informasi itu diduga merupakan akun anonim.

“Kami tracking akun tersebut dan ternyata bukan akun asli. Akun anonim yang memang disiapkan untuk black ops,” katanya.

Ia menegaskan tidak memiliki kapasitas maupun kewenangan dalam tata kelola program MBG. Menurutnya, seluruh mekanisme, penganggaran, hingga penentuan lokasi layanan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

“Masalah MBG itu saya tidak tahu sama sekali sehingga tidak mau berkomentar. Itu kewenangan pusat. Tata kelola dan mekanismenya seperti apa, kami tidak pernah dilibatkan maupun diajak membahas,” jelasnya.

Nama Musyafak diketahui masuk dalam daftar puluhan tokoh yang viral di media sosial dan disebut-sebut terkait dengan penitipan titik layanan MBG. Isu tersebut mencuat setelah kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya.

Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait yang membenarkan validitas daftar nama yang beredar di masyarakat.

Karena itu, Musyafak meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi serta lebih bijak dalam menyikapi berbagai isu yang beredar di media sosial.

“Saya tegaskan sekali lagi, cari satu saja kalau ada. Saya tidak punya MBG sama sekali,” pungkasnya.