Investasi Tapanuli Utara Terkendala Lahan, Novita Dorong Hilirisasi

JAKARTA, Memodaily.id – Investasi di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, masih menghadapi sejumlah kendala. Selain minimnya investasi dari luar daerah, persoalan lahan menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan industri berbasis komoditas lokal.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini setelah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tapanuli Utara dan menyerap aspirasi pemerintah daerah terkait investasi, UMKM, industri, hingga pariwisata, Kamis (3/9/2026).

Novita mengatakan, berdasarkan hasil dialog dengan Bupati Tapanuli Utara, investasi yang berkembang di daerah tersebut masih banyak berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat lokal.

“Saya menyerap aspirasi dari Bupati Tapanuli Utara. Saya berdiskusi tentang berapa banyak investasi yang masuk di sektor UMKM, industri, dan juga pariwisata. Rupanya tidak banyak karena kemungkinan besar mayoritas investasi yang ada di Tapanuli Utara ini adalah yang dihasilkan dan disumbangkan oleh warga lokal,” ujar Novita.

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi peluang untuk mendorong masuknya investasi baru yang mampu mengembangkan potensi komoditas daerah menjadi produk bernilai tambah.

Sejumlah komoditas seperti kopi, durian, dan jagung dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan melalui hilirisasi. Pengolahan komoditas dari bahan mentah hingga menjadi produk akhir dinilai dapat memperpanjang rantai ekonomi dan membuka peluang bagi pelaku UMKM.

“Pertanyaannya adalah bagaimana jagung, durian, dan kopi ini bisa sampai ke hilir dengan sistem, tidak cuma dibeli putus di pasar-pasar yang ada di Tapanuli Utara saja. Kami berharap ini menjadi ekosistem industri yang sifatnya hilirisasi sehingga dampak ekonominya lebih besar,” jelas politikus Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Namun, pengembangan industri hilir masih menghadapi persoalan lahan. Novita menyebut hambatan tersebut juga berkaitan dengan lahan yang dimiliki atau dikelola masyarakat adat.

“Pendorongan untuk memasukkan investasi-investasi yang sifatnya membangun industri, hilirisasi industri, mengawinkan antara UMKM yang ada di hulu hingga yang ada di hilir, ini masih sangat sulit karena salah satu permasalahan lahan,” ungkapnya.

Karena itu, Novita mendorong Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait. Langkah tersebut diperlukan untuk mencari solusi atas persoalan lintas sektor sekaligus memberikan kepastian dalam pengembangan investasi.

“Saya mendorong Pemerintah Tapanuli Utara lebih agresif lagi melakukan koordinasi dengan beberapa stakeholder yang ada di pusat,” pungkas Novita.

Novita berharap pengembangan investasi dan hilirisasi dapat memperkuat rantai ekonomi Tapanuli Utara. Dengan pengolahan komoditas dilakukan hingga menghasilkan produk bernilai tambah, manfaat ekonomi diharapkan dapat dirasakan pelaku UMKM dan masyarakat setempat.