Sekolah Rakyat Jombang Dibuka 14 Juli 2026, Pemkab Siapkan Guru Sementara

JOMBANG, Memodaily.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang memastikan kegiatan belajar mengajar (KBM) di Sekolah Rakyat Jombang tetap dimulai pada 14 Juli 2026. Untuk menjamin proses pembelajaran berjalan sesuai jadwal, Pemkab menyiapkan guru sementara dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga honorer.

Langkah tersebut diambil karena tenaga pendidik dan kependidikan yang direkrut Kementerian Sosial (Kemensos) belum seluruhnya siap bertugas pada awal tahun ajaran 2026/2027.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo mengatakan, Tim Transisi Sekolah Rakyat saat ini memprioritaskan seluruh persiapan agar pembukaan sekolah tidak mengalami penundaan.

“Guru ASN maupun honorer akan kami tugaskan sementara selama sekitar empat bulan sampai guru dan tenaga kependidikan dari Kemensos siap. Saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Cabdindik Jombang sedang mempersiapkannya,” kata Agus, Jumat (3/7/2026).

Menurut Agus, guru yang ditugaskan berasal dari lingkungan Pemkab Jombang. Penugasan tersebut hanya bersifat sementara hingga pemerintah pusat menempatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah direkrut Kemensos.

“Ya, teknisnya nanti disiapkan masing-masing OPD,” ujarnya.

Agus menjelaskan, Tim Transisi Sekolah Rakyat telah dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Jombang. Setelah pembentukan tim, pemerintah daerah langsung menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi guna memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana.

“Tim transisi beranggotakan beberapa OPD, baik di lingkup Pemkab maupun OPD vertikal,” jelasnya.

Selama masa transisi, tim memiliki sejumlah tugas, mulai dari menyusun rencana kerja, memfasilitasi penyediaan lahan, hingga menyelesaikan administrasi pembangunan gedung Sekolah Rakyat permanen.

Selain itu, tim juga mengoordinasikan kesiapan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, jaringan air bersih, pasokan listrik, dan sistem drainase agar operasional sekolah dapat berjalan optimal.

Pemkab Jombang juga melakukan pemutakhiran data calon peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Agus menambahkan, tim transisi turut bertanggung jawab mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah bagi para peserta didik, mulai dari layanan kesehatan, pemenuhan gizi, jaminan sosial, hingga administrasi kependudukan.

“Selain itu, tim juga bertanggung jawab mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah, seperti layanan kesehatan, pemenuhan gizi, jaminan sosial, hingga administrasi kependudukan bagi peserta didik,” pungkas Agus.