Gus Hilmy Desak NU Ambil Peran Atasi Krisis Lingkungan

PEKALONGAN, Memodaily.id – Anggota DPD RI Hilmy Muhammad menegaskan bahwa ulama dan pesantren harus mengambil peran aktif dalam merespons persoalan sosial, termasuk krisis lingkungan. Menurutnya, kepedulian terhadap isu pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab keulamaan dalam mengayomi umat.

Pernyataan tersebut disampaikan Hilmy saat menjadi narasumber dalam Halaqah Nilai-nilai Keulamaan Pesantren bertema “Membaca Etnografi Ulama Pesantren sebagai Episentrum Keilmuan dan Peradaban di Nusantara” yang digelar Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PCNU Kota Pekalongan bekerja sama dengan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) UIN KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sabtu (18/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Aswaja PCNU Kota Pekalongan itu diikuti para pengasuh pondok pesantren, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), Badan Koordinasi (Badko) TPQ, serta sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama.

Dalam pemaparannya, Katib Syuriyah PBNU yang akrab disapa Gus Hilmy itu menekankan bahwa konsep ri’ayah atau pengayoman tidak hanya menyangkut urusan ibadah, tetapi juga mencakup persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk pencemaran lingkungan.

Ia mencontohkan kondisi di Pekalongan yang menghadapi persoalan sampah, pencemaran sungai, polusi udara, hingga limbah yang berdampak pada kesehatan masyarakat.

“NU harus berani berbicara soal sampah, pencemaran sungai, polusi udara, dan bahaya limbah terhadap kesehatan. Jika ulama diam, maka hilanglah keteladanan dan ri’ayah terhadap umat,” ujar Gus Hilmy.

Menurut pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tersebut, ulama harus hadir sebagai bagian dari solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Peran menjaga atau njagani umat, katanya, merupakan nilai utama yang harus terus relevan di setiap zaman.

Ia menambahkan, NU perlu mampu menerjemahkan fikih maupun regulasi dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat tanpa meninggalkan substansi ajaran Islam.

Selain itu, Gus Hilmy menilai hubungan antara kiai dan santri tidak sebatas hubungan guru dan murid, melainkan hubungan kekeluargaan yang dibangun melalui keteladanan selama 24 jam di lingkungan pesantren.

Ia juga mengkritisi anggapan yang membedakan pesantren menjadi tradisional dan modern hanya berdasarkan kitab yang dipelajari.

“Pesantren yang mampu berdialog dengan perkembangan zaman sejatinya adalah pesantren modern, apa pun kitab yang diajarkannya,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Gus Hilmy juga menyebut kiai sebagai cultural broker yang mampu menjembatani nilai-nilai tradisi dengan perkembangan modern, sehingga pesantren tetap mampu menjawab tantangan peradaban tanpa kehilangan jati dirinya.

Halaqah tersebut turut menghadirkan Rais Syuriyah PBNU KH Abdul Ghofur Maimoen yang menekankan pentingnya tiga dimensi ulama, yakni keilmuan, spiritualitas, dan keteladanan.

Mengutip Imam Al-Ghazali, ia menyebut ulama sebagai dokter bagi umat.

“Jika dokternya sakit, bagaimana mungkin bisa menyembuhkan umatnya,” katanya.

Sementara itu, Rois Syuriyah PCNU Kota Pekalongan KH Hasan Suaidi menjelaskan bahwa kegiatan tersebut sejalan dengan inisiatif PBNU dalam menyusun Piagam Keulamaan sebagai pedoman bagi ulama, santri, dan masyarakat.

Adapun Ketua RMI PBNU KH Hatim Ghozali menyoroti tantangan dakwah di era digital. Berdasarkan hasil survei yang dipaparkannya, terdapat kecenderungan menurunnya keterikatan Generasi Z terhadap institusi keagamaan sehingga diperlukan strategi dakwah yang lebih adaptif agar nilai-nilai keulamaan tetap relevan di masa mendatang.