Tak Ingin Warga Sekitar Jadi Penonton, Anggota DPRD Ginanjar Desak UB Berdayakan Ekonomi Lokal

MALANG, Memodaily.id – Keberadaan perguruan tinggi besar di Kota Malang diharapkan tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Hal tersebut menjadi salah satu sorotan anggota Komisi D DPRD Kota Malang dari Fraksi Partai Gerindra, Ginanjar Yoni Wardoyo, ST, M,T, saat menggelar reses pertama bersama sekitar 250 warga di GOR Karya Bhakti, Jalan Kertosentono, Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Selasa (3/11/2026) malam.

Dalam pertemuan tersebut, Ginanjar menyoroti pentingnya optimalisasi program Kampung Lingkar Kampus (KLK) yang melibatkan Universitas Brawijaya (UB), Pemerintah Kota Malang, dan masyarakat di kawasan sekitar kampus.

Menurutnya, keberadaan kampus seharusnya mampu membuka peluang lebih luas bagi masyarakat, terutama dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penyerapan tenaga kerja lokal, hingga perbaikan kualitas lingkungan.

“Karena ini merupakan bagian dari lingkar ekonomi kampus, harapannya bukan hanya sekadar pembinaan. Harus ada sinergi dengan kampus. Bagaimana UMKM masyarakat bisa mendapatkan pasar, bagaimana penataannya, sementara salah satu potensi konsumennya adalah mahasiswa UB,” ungkap Ginanjar.

Ia menilai, selama ini masih terdapat jarak antara program yang dirancang institusi dengan kebutuhan riil masyarakat. Karena itu, pelaksanaan KLK harus dibangun berdasarkan persoalan yang benar-benar dihadapi warga, bukan semata-mata berdasarkan perspektif akademis.

Ginanjar menegaskan, program pemberdayaan masyarakat tidak boleh berhenti pada kegiatan parsial dan sporadis. Perlu ada integrasi antarpihak agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

“Program KLK ini sangat strategis. Saya berkomitmen mengawal agar benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan hanya berdasarkan apa yang diinginkan pelaksana program. Sebab, terkadang perspektif kampus berbeda dengan perspektif masyarakat,” tegasnya.

Selain pemberdayaan UMKM, Ginanjar juga menyoroti penyerapan tenaga kerja lokal di lingkungan Universitas Brawijaya. Menurutnya, perlu ada transparansi data mengenai seberapa besar kesempatan kerja yang telah diberikan kepada masyarakat sekitar.

“Harus ada data, sudah seberapa banyak tenaga kerja lokal yang bekerja di UB. Jangan sampai keberadaan institusi besar di tengah masyarakat tidak memberikan dampak langsung terhadap kesempatan kerja warga sekitar,” imbuhnya.

Tidak hanya persoalan ekonomi, Ginanjar turut menerima aspirasi masyarakat terkait kondisi lingkungan, khususnya kebutuhan sarana sanitasi.

Salah satu persoalan yang disampaikan warga berkaitan dengan penerapan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal yang dinilai belum tentu sesuai dengan karakteristik geografis di sejumlah kawasan.

Menurutnya, apabila kondisi lingkungan tidak memungkinkan penerapan sistem komunal, pemerintah perlu mempertimbangkan alternatif berupa fasilitas sanitasi individual atau MCK pribadi di masing-masing rumah.

“Kalau IPAL komunal tidak kompatibel dengan kondisi geografis dan lingkungan yang ada, warga menginginkan adanya IPAL pribadi atau MCK pribadi di rumah masing-masing. Ini harus menjadi perhatian,” jelasnya.

Ginanjar menyebut, kawasan Ketawanggede, Merjosari, dan Dinoyo menjadi beberapa wilayah yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengawalan program Kampung Lingkar Kampus.

Ia mengapresiasi sejumlah program tanggung jawab sosial atau CSR Universitas Brawijaya yang telah bersinergi dengan Pemerintah Kota Malang. Namun, menurutnya, implementasi KLK perlu diperkuat agar tidak sekadar menjadi program formalitas.

Ia mencontohkan sejumlah kegiatan yang telah berjalan, termasuk dukungan bahan pangan seperti telur dari lingkungan Fakultas Peternakan UB. Kendati demikian, kegiatan tersebut dinilai masih perlu diintegrasikan ke dalam program pemberdayaan masyarakat yang lebih terarah.

Dalam reses tersebut, Ginanjar juga menyinggung persoalan akses permodalan bagi pelaku UMKM melalui Bank UMKM Artha.

Ia menyebut adanya komitmen anggaran sekitar Rp50 miliar yang harus benar-benar diarahkan untuk memperkuat permodalan usaha masyarakat.

Menurutnya, kebijakan tersebut harus dikawal agar tidak hanya berhenti sebagai alokasi anggaran, tetapi benar-benar dicairkan dan dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di Kota Malang.

“Kalau kita sudah menggelontorkan sekitar Rp50 miliar, esensinya harus jelas, yakni membantu permodalan UMKM. Harus kita kontrol, apakah sudah dicairkan kepada pelaku usaha atau belum. Kalau tidak tersalurkan, tentu uang tersebut tidak memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti informasi mengenai penyaluran pembiayaan yang sebelumnya disebut mengalir ke luar daerah, termasuk Pasuruan. Padahal, menurutnya, kebutuhan permodalan pelaku UMKM di Kota Malang masih cukup besar.

Karena itu, ia mendorong pemerintah memberikan pendampingan kepada masyarakat yang ingin mengakses bantuan permodalan agar program tersebut benar-benar menjangkau pelaku usaha yang membutuhkan.

Persoalan kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian Ginanjar. Ia mengaitkan hal tersebut dengan visi pembangunan Kota Malang, yakni Malang Tahes, termasuk upaya mewujudkan target penurunan stunting.

Menurutnya, program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Posyandu perlu dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan gizi penerima manfaat.

Ia menilai, pemberian makanan tambahan yang selama ini banyak berupa makanan kering perlu diperkuat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan dukungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kalau kita ingin zero stunting, program makanan tambahan harus benar-benar memperhatikan kebutuhan gizi. Harapannya, program MBG melalui SPPG bisa memberikan dukungan makanan bergizi secara rutin untuk Posyandu balita maupun Posyandu lansia,” paparnya.

Ginanjar menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut. Jangan sampai program yang memiliki tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru tidak berjalan rutin atau tidak sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

Di sisi lain, Ginanjar juga menekankan pentingnya edukasi kepada perangkat RT dan RW dalam menyusun usulan pembangunan.

Menurutnya, aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui lingkungan harus memiliki keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Ia menilai, perangkat lingkungan perlu memahami bagaimana memetakan persoalan wilayah agar usulan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan mendukung prioritas pembangunan Kota Malang.

“Elemen perubahan harus memberikan edukasi yang benar-benar sampai kepada perangkat RT dan RW. Sehingga usulan-usulan mereka sesuai dengan RPJMD. Kita harus memahami bagaimana memotret kondisi lingkungan agar searah dengan konsep pembangunan Kota Malang,” pungkasnya.