Pajak Jadi Tumpuan APBD 2027, Wahyu Genjot E-Tax hingga Persempit Kebocoran

MALANG, Memodaily.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mulai memperkuat strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) untuk menghadapi tantangan fiskal dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Digitalisasi perpajakan menjadi salah satu instrumen utama yang disiapkan Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, untuk mendongkrak penerimaan sekaligus mempersempit potensi kebocoran pajak daerah.

Langkah tersebut bukan tanpa alasan. Di tengah perubahan kebijakan transfer pemerintah pusat yang turut memengaruhi kemampuan keuangan daerah, Pemkot Malang dituntut semakin mandiri dalam menggali sumber pendapatan. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah pun menjadi pekerjaan penting agar pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik tetap terjaga.

Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang, Senin (9/11/2026). Dalam agenda jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD (RAPBD) 2027, Wahyu memaparkan sejumlah strategi pemerintah untuk mengamankan target pendapatan daerah.

Dalam paparannya, target pendapatan daerah Kota Malang pada 2027 ditetapkan sebesar Rp2.378.657.435.580 atau sekitar Rp2,37 triliun.

Target tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1.177.635.411.880 atau sekitar Rp1,17 triliun. Sementara pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp1.201.022.023.700 atau sekitar Rp1,20 triliun.

Besarnya target PAD tersebut menunjukkan pentingnya optimalisasi sumber penerimaan yang berasal dari potensi ekonomi daerah. Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme pemungutan konvensional, tetapi juga harus memperkuat pengawasan, memperluas basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Wahyu menjelaskan, terdapat beberapa sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak daerah Kota Malang. Di antaranya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman, pajak atas jasa tenaga listrik, serta penerimaan dari opsen pajak.

“Kontribusi terbesar pajak daerah Kota Malang bersumber dari BPHTB, PBJT makanan dan minuman, PBJT atas jasa tenaga listrik, serta opsen pajak,” jelas Wahyu.

Menurutnya, sektor-sektor tersebut perlu dikelola secara optimal agar mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat digitalisasi sistem perpajakan, terutama pada sektor usaha yang memiliki aktivitas transaksi cukup tinggi.

Pemkot Malang terus mengoptimalkan pemasangan perangkat e-tax pada restoran, hotel, tempat hiburan, dan tempat parkir. Melalui sistem tersebut, transaksi usaha dapat dipantau secara elektronik sehingga pelaporan omzet dan perhitungan kewajiban pajak diharapkan lebih transparan.

Penguatan e-tax juga menjadi bagian dari upaya pemerintah meminimalkan selisih antara aktivitas transaksi dengan penerimaan pajak yang masuk ke kas daerah. Dengan pengawasan berbasis teknologi, pemerintah diharapkan memiliki data yang lebih akurat untuk mengevaluasi potensi penerimaan setiap sektor.

“Untuk mengoptimalkan penerimaan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan meminimalkan potensi kebocoran, Pemerintah Kota Malang terus memperkuat digitalisasi sistem perpajakan melalui optimalisasi pemasangan e-tax pada restoran, hotel, tempat hiburan, dan tempat parkir,” tegasnya.

Tidak hanya mengandalkan pemasangan perangkat e-tax, Pemkot Malang juga mengembangkan integrasi sistem administrasi perpajakan melalui sejumlah aplikasi digital.

Wahyu menyebut penguatan sistem tersebut mencakup berbagai layanan, mulai dari e-SPPT, e-PBB, e-PBG, SIPETAPAK, e-tax, e-SKPD, hingga sistem pelayanan perpajakan lainnya.

Integrasi aplikasi tersebut diarahkan untuk memperbaiki proses administrasi, meningkatkan akurasi data wajib pajak, serta mempermudah pengawasan penerimaan daerah.

Selain itu, pemerintah juga memperluas kanal pembayaran pajak daerah melalui kerja sama dengan berbagai platform digital dan marketplace, termasuk Gojek.

Kebijakan ini diharapkan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar kewajiban pajak tanpa harus bergantung pada mekanisme pembayaran konvensional.

Di sisi lain, semakin banyaknya pilihan kanal pembayaran juga diharapkan memperkuat transparansi transaksi dan mempercepat proses penerimaan pajak daerah.

“Digitalisasi sistem perpajakan terus diperkuat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meminimalkan potensi kebocoran penerimaan, serta memastikan transparansi transaksi. Selain itu, pembayaran pajak daerah juga diarahkan melalui berbagai platform yang diperluas melalui kerja sama dengan marketplace,” terang Wahyu.

Strategi peningkatan pendapatan daerah tidak hanya menyasar sektor pajak. Pemkot Malang juga memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan retribusi daerah yang selama ini menjadi salah satu sumber penerimaan PAD.

Sejumlah sistem elektronik dikembangkan untuk mendukung pemungutan retribusi, di antaranya e-parking untuk retribusi parkir, sistem pengelolaan retribusi pasar, serta aplikasi pada perangkat daerah yang menangani pelayanan dan pemungutan retribusi.

Wahyu menjelaskan, digitalisasi tersebut juga diperkuat melalui integrasi aplikasi dengan perangkat daerah pemungut retribusi.

Langkah ini penting agar pencatatan penerimaan lebih tertib, proses pemungutan dapat dipantau, dan potensi penerimaan yang belum tergarap bisa diidentifikasi.

Dengan demikian, optimalisasi PAD tidak hanya bergantung pada peningkatan tarif atau penambahan beban kepada masyarakat, tetapi juga melalui pembenahan sistem pemungutan dan pengawasan.

Di tengah target peningkatan pendapatan, Wahyu juga menegaskan pentingnya menjaga efektivitas belanja daerah. Pemerintah harus memastikan setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD 2027 benar-benar mendukung program prioritas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Hal tersebut sekaligus menjawab perhatian sejumlah fraksi DPRD mengenai penurunan pendapatan transfer yang disebut mencapai sekitar 16 persen, dari Rp159,2 miliar pada 2026 menjadi sekitar Rp143 miliar.

Kondisi tersebut menuntut pemerintah lebih cermat dalam menyusun prioritas belanja, sehingga perubahan kemampuan fiskal tidak sampai mengganggu pelayanan publik maupun pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

Wahyu menegaskan, keberhasilan pelaksanaan APBD tidak semata-mata diukur dari tingginya realisasi atau penyerapan anggaran. Capaian program, ketepatan waktu pelaksanaan, serta dampak pembangunan harus menjadi ukuran utama.

“Pelaksanaan program dan kegiatan harus dilakukan secara tepat waktu dan sesuai sasaran. Keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya dilihat dari penyerapan anggaran, tetapi juga dari capaian kinerja dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” paparnya.

Sejumlah sektor tetap menjadi perhatian dalam prioritas pembangunan 2027. Di antaranya penanganan bencana, peningkatan kualitas kawasan permukiman, sanitasi, penyediaan air bersih, pembangunan infrastruktur, serta perbaikan jalan.

Pemkot Malang juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah lain, khususnya dalam menangani persoalan lintas wilayah yang membutuhkan penyelesaian bersama.

Wahyu berharap optimalisasi pajak dan retribusi melalui digitalisasi dapat memperkuat kapasitas fiskal Kota Malang. Dengan pengelolaan pendapatan yang semakin transparan dan terukur, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk menjaga kesinambungan pembangunan tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat.

“Pada prinsipnya, seluruh upaya peningkatan pendapatan daerah harus berjalan beriringan dengan pengelolaan belanja yang efektif. Kami ingin setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat Kota Malang,” pungkas Wahyu.