Daniel Johan Desak Korporasi Pelaku Karhutla Pulihkan Lahan dan Ganti Kerugian Warga

JAKARTA, Memodaily.id – Penetapan 20 korporasi sebagai tersangka kasus dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus diikuti langkah pemulihan lingkungan serta ganti rugi terhadap masyarakat terdampak. Perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran tidak cukup hanya dijatuhi hukuman pidana, tetapi juga harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi warga.

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mengapresiasi langkah Polri dan aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam kasus karhutla. Ia meminta proses hukum berjalan hingga tuntas dan tidak berhenti pada penetapan tersangka.

Berdasarkan data yang disampaikannya, terdapat 104 laporan polisi dengan total luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare. Dari penanganan perkara tersebut, sebanyak 20 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk empat perusahaan penanaman modal asing (PMA).

“Kami berharap konsistensi ini terjaga dan proses hukum berjalan transparan, profesional, serta bebas dari intervensi, sehingga publik, termasuk masyarakat Kalimantan Barat yang setiap tahun menanggung dampak asap, melihat bahwa keadilan ditegakkan secara nyata,” ujar Daniel dalam wawancara melalui WhatsApp, Sabtu (31/10/2026).

Daniel meminta penyidik mendalami motif pembakaran, termasuk dugaan praktik pembukaan lahan dengan biaya murah serta kemungkinan adanya pembiaran secara sistematis. Penelusuran, menurut dia, juga perlu menjangkau pihak-pihak yang mengendalikan perusahaan hingga pemilik manfaat atau *beneficial owner*.

Selain proses pidana, ia mendorong pemerintah mengevaluasi perizinan perusahaan yang terseret perkara karhutla. Evaluasi tersebut dapat mencakup pembekuan hingga pencabutan izin apabila ditemukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daniel juga mengingatkan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda Rp3 miliar hingga Rp10 miliar bagi pelaku pembakaran lahan.

Ia turut mendorong penerapan sanksi administratif dan gugatan ganti rugi lingkungan agar perusahaan yang terbukti bersalah menanggung konsekuensi atas kerusakan yang ditimbulkan.

“Penetapan tersangka tidak boleh berhenti di situ. Perusahaan yang nantinya terbukti secara sah melakukan pembakaran harus dihukum, dan juga diwajibkan memulihkan hutan dan lahan pascakebakaran,” tegasnya.

Menurut Daniel, dampak karhutla tidak hanya berupa kerusakan hutan dan lahan. Masyarakat juga menghadapi gangguan kesehatan akibat asap, terganggunya aktivitas pendidikan, hingga hilangnya mata pencaharian petani dan pelaku usaha kecil.

Karena itu, pemulihan lingkungan dan ekonomi masyarakat harus menjadi bagian dari pertanggungjawaban perusahaan yang terbukti bersalah. Beban kerusakan akibat aktivitas perusahaan, kata dia, tidak seharusnya dialihkan kepada negara maupun masyarakat.

“Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang kehutanan, Komisi IV akan mengawal agar proses hukum ini tuntas, agar pemulihan lahan dilaksanakan secara terukur dan diawasi, dan agar pencegahan karhutla diperkuat dari hulu, mulai dari pengawasan konsesi, pengelolaan gambut, hingga kesiapsiagaan di daerah,” pungkas Daniel.