Dinsos Kota Malang Petakan Kesejahteraan Sosial, Ikesos 2026 Sasar Lansia hingga Disabilitas

MALANG, Memodaily.id – Pemetaan kesejahteraan sosial menjadi salah satu pijakan penting dalam menentukan arah pembangunan yang lebih tepat sasaran. Melalui Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) 2026, pemerintah memiliki instrumen untuk membaca kondisi masyarakat, termasuk kelompok lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, Muhamad Sailendra, S.T., M.M., saat dikonfirmasi pada Kamis (29/10/2026), menjelaskan bahwa Ikesos digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan indikator yang terukur.

“Pengukuran yang terarah menjadi dasar pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Syailendra.

Pengukuran tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Indeks Kesejahteraan Sosial. Regulasi ini menjadi landasan untuk mengukur kesejahteraan sosial secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Syailendra menjelaskan, Ikesos mencakup tiga dimensi utama, yakni kebutuhan dasar, keberdayaan ekonomi, dan peranan sosial. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dalam menggambarkan kondisi masyarakat sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan.

Dimensi kebutuhan dasar meliputi pemenuhan pangan, papan, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, rasa aman, serta mobilitas fisik. Indikator ini berkaitan dengan akses masyarakat terhadap kebutuhan minimum untuk menjalani kehidupan yang layak.

“Selain kebutuhan dasar, keberdayaan ekonomi juga menjadi bagian penting dalam pengukuran kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Dimensi keberdayaan ekonomi mencakup daya guna, ketahanan ekonomi, dan partisipasi ekonomi. Sementara itu, dimensi peranan sosial meliputi partisipasi masyarakat, kohesi sosial, serta kelembagaan inklusif.

Menurut Syailendra, pengukuran melalui ketiga dimensi tersebut diharapkan memberikan gambaran yang lebih utuh. Kesejahteraan tidak semata-mata dilihat dari kondisi ekonomi, tetapi juga dari akses layanan dasar dan kemampuan masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Dalam pelaksanaannya, pengukuran Ikesos menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta dapat dilengkapi data dari kementerian, lembaga terkait, dan pemerintah daerah.

Data pendukung meliputi ketahanan pangan, akses air minum layak, layanan kesehatan, angka kriminalitas, aksesibilitas lingkungan fisik, partisipasi sosial-ekonomi-politik, risiko bencana, hingga persaingan usaha.

“Data yang digunakan perlu melalui proses pengumpulan, verifikasi, dan validasi agar hasil pengukuran dapat dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.

Proses pengukuran dilaksanakan melalui lima tahapan, yakni persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, diseminasi, serta pemantauan dan evaluasi. Seluruh tahapan tersebut juga harus memperhatikan pelindungan data pribadi.

Pemerintah daerah memiliki kesempatan mengajukan keberatan atau klarifikasi tertulis melalui sistem informasi paling lama tujuh hari kalender setelah nilai sementara dirilis. Verifikasi dan validasi atas keberatan tersebut dilaksanakan paling lama 30 hari kalender.

Mekanisme ini memberikan ruang untuk memastikan ketepatan hasil pengukuran sebelum nilai final ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Ikesos menggunakan rentang skor 0 hingga 100 yang dibagi menjadi lima kategori. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Permensos Nomor 6 Tahun 2026, kategori Tidak Sejahtera berada pada skor 0,00–20,00, sedangkan Berkembang berada pada skor 20,01–40,00.

Kategori Maju mencakup skor 40,01–60,00, Inklusif pada skor 60,01–80,00, dan Sejahtera pada skor 80,01–100.

Syailendra menerangkan, pengelompokan tersebut menjadi instrumen untuk membaca kondisi kesejahteraan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Hasilnya dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan wilayah dan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih besar.

“Pengukuran ini memiliki tujuan untuk mendukung perencanaan pembangunan sosial, memantau kondisi masyarakat, serta membantu menentukan prioritas kebijakan berdasarkan data,” terangnya.

Ia menambahkan, Ikesos juga diharapkan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Dengan pemetaan yang lebih terarah, program pemerintah diharapkan mampu menjawab kebutuhan kelompok sasaran secara lebih tepat.

Namun, pengukuran tidak cukup berhenti pada penetapan angka atau kategori. Akurasi data dan tindak lanjut hasil pengukuran menjadi bagian penting agar pemetaan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

“Pengukuran yang terarah menjadi dasar pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkas Syailendra.