Dito Arief Dorong Pengelolaan Sampah dari Rumah

MALANG, Memodaily.id – Penanganan persoalan sampah di Kota Malang dinilai tidak bisa terus-menerus bertumpu pada pengangkutan dan pembuangan ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Pengelolaan harus dimulai dari sumbernya, yakni rumah tangga, dengan melibatkan masyarakat secara langsung.

Gagasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi C sekaligus Ketua Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, S.A.P., M.A.P., saat menggelar kegiatan reses pertama di Perumahan Mutiara Jingga Residence, Jalan Poh Payung, RT 07 RW 04, Kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, Senin (2/11/2026).

Reses yang dihadiri 157 warga tersebut tidak sekadar menjadi forum penyerapan aspirasi. Dito juga mengangkat dua persoalan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat perkotaan, yakni pengelolaan sampah berbasis lingkungan dan penguatan ketahanan pangan keluarga.

Menurut Dito, keterlibatan kelompok ibu-ibu menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut karena rumah tangga merupakan salah satu titik awal pengelolaan sampah sekaligus penguatan ketahanan pangan.

“Di sesi pertama ini mayoritas yang kami undang memang ibu-ibu dari beberapa perumahan di kawasan Tasikmadu. Mulai dari Mutiara Jingga Residence, Indizio, Perumahan Kasih Madu, Patra Land, City Estate, hingga warga kampung dari RW 1 sampai RW 5,” jelasnya.

Dalam kegiatan itu, pihaknya turut menghadirkan perwakilan Bank Sampah Kota Malang. Momentum tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk mendorong peluncuran Bank Sampah MJR Indizio yang diharapkan mampu melayani masyarakat lebih luas, tidak hanya warga di lingkungan perumahan tersebut.

Dito menjelaskan, bank sampah tersebut nantinya dapat menerima berbagai jenis sampah bernilai ekonomis, seperti plastik, kertas, kardus hingga minyak jelantah. Sampah yang selama ini dianggap tidak berguna diharapkan bisa dipilah dan dikumpulkan sehingga memiliki nilai ekonomi.

“Kami ingin bank sampah ini tidak hanya melayani warga perumahan sini, tetapi juga masyarakat di sekitar Tasikmadu. Sampah yang masih mempunyai nilai ekonomi bisa disetorkan melalui bank sampah untuk dikelola lebih lanjut,” terangnya.

Selain pengelolaan sampah anorganik, Dito juga mendorong pemanfaatan sampah organik agar tidak seluruhnya berakhir di tempat pembuangan. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos untuk mendukung kegiatan urban farming, tanaman buah dalam pot (tabulampot), serta dimanfaatkan dalam pembuatan sumur biopori.

Bahkan, konsep ketahanan pangan tersebut dirancang lebih jauh melalui pengembangan perikanan dan peternakan komunal skala kecil, seperti budidaya lele dan ayam petelur yang dapat dikelola masyarakat, khususnya kelompok ibu-ibu.

“Artinya, penanganan sampah dan ketahanan pangan harus dimulai dari lingkup terkecil. Kami mencoba memberikan contoh terlebih dahulu dari lingkungan RT 07 RW 04 ini. Harapannya, nanti bisa bergulir ke perumahan dan lingkungan RT maupun RW lainnya,” tegasnya.

Terkait pemanfaatan hasil produksi, Dito menyebut program ketahanan pangan tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat setempat, bukan berorientasi pada penjualan komersial.

Misalnya, ketika warga membutuhkan ikan lele, telur, sayuran maupun buah-buahan, kebutuhan tersebut diharapkan bisa dipenuhi melalui hasil budidaya lingkungan sendiri.

“Untuk ketahanan pangan, orientasinya konsumsi internal masyarakat di sini. Jadi, kalau warga membutuhkan lele, telur, sayuran atau buah, bisa memanfaatkan hasil yang dikembangkan secara komunal maupun dari rumah masing-masing. Kami ingin membangun ketahanan pangan untuk konsumsi mandiri terlebih dahulu, bukan untuk dijual,” paparnya.

Mengenai pembiayaan, Dito mengatakan pengembangan program tersebut akan didorong melalui partisipasi dan iuran warga, serta dukungan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang dimilikinya.

“Kami mendorong pembiayaan pertama dari iuran warga dan juga pokir. Sebagai anggota DPRD, kami berupaya memanfaatkan pokir untuk mendukung program-program ketahanan pangan tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dito menegaskan bahwa persoalan sampah tidak boleh hanya dilihat dari sisi hilir. Selama ini, pola penanganan sampah kerap berorientasi pada pengumpulan dari masyarakat, kemudian diangkut menuju tempat pemrosesan akhir.

Padahal, menurutnya, perubahan tata kelola sampah membutuhkan keterlibatan masyarakat sejak dari rumah masing-masing. Pemilahan, pengolahan, dan daur ulang harus menjadi kebiasaan, bukan sekadar program sesaat.

“Selama ini kita sering berpikir bahwa sampah yang dihasilkan masyarakat tinggal dibuang dan semuanya dikirim ke TPA. Padahal, tata kelola sampah itu harus dimulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Kami ingin memulai perubahan itu dari lingkungan terkecil,” tandasnya.

Dito juga mendorong Pemerintah Kota Malang agar tidak hanya mengandalkan kebijakan dan imbauan dalam membangun kesadaran masyarakat. Pemerintah, menurutnya, perlu memberikan contoh konkret agar perubahan perilaku masyarakat dapat berjalan secara konsisten.

“Merubah gaya hidup, pola hidup, dan kebiasaan masyarakat itu bukan perkara mudah. Karena itu, harus dimulai dengan contoh dan keteladanan. Pemerintah Kota Malang juga perlu memberikan contoh, tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan,” pungkas Dito.