DPR Soroti Menipisnya Cadangan Logistik Bencana di Indonesia Timur, Minta Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan

SURABAYA, Memodaily.id – Menipisnya cadangan logistik kebencanaan di kawasan Indonesia Timur menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI. Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, meminta pemerintah memperkuat sistem logistik nasional agar daerah-daerah di kawasan timur tidak kehilangan stok bantuan akibat kebutuhan penanganan bencana di wilayah lain.

Pernyataan tersebut disampaikan Selly saat melakukan kunjungan kerja ke Gudang Logistik Regional Timur milik Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, ketersediaan gudang logistik harus diimbangi dengan kecukupan stok bantuan yang siap disalurkan saat terjadi bencana. Ia menilai Indonesia Timur memiliki tantangan geografis dan distribusi yang lebih kompleks sehingga membutuhkan cadangan logistik yang memadai.

“Cadangan logistik, tenda pengungsian, hingga lumbung sosial harus tersedia secara merata di seluruh provinsi, khususnya di kawasan Indonesia Timur yang memiliki tantangan geografis dan akses distribusi yang tidak mudah,” ujar Selly.

Ia mengingatkan agar stok logistik di kawasan timur tidak terus-menerus dialihkan untuk memenuhi kebutuhan penanganan bencana di Pulau Jawa maupun Sumatera. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat kecepatan respons ketika bencana terjadi di wilayah Indonesia Timur.

“Kita tidak boleh membiarkan daerah-daerah di Indonesia Timur kehilangan cadangan logistiknya. Ketika bencana terjadi, masyarakat membutuhkan respons cepat dan bantuan yang siap disalurkan kapan saja,” katanya.

Selain persoalan distribusi logistik, Selly juga menyoroti keterbatasan anggaran kebencanaan yang dimiliki Kementerian Sosial. Menurutnya, alokasi anggaran saat ini belum cukup untuk membangun sistem kesiapsiagaan yang kuat di negara yang berada di kawasan cincin api atau ring of fire.

Ia menilai perhatian anggaran selama ini lebih banyak difokuskan pada program bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sementara aspek mitigasi dan kesiapsiagaan bencana juga membutuhkan perhatian yang sama.

“Selama ini perhatian anggaran lebih banyak tertuju pada program bantuan sosial seperti PKH dan BPNT. Program tersebut memang penting, tetapi kesiapsiagaan bencana juga harus menjadi prioritas karena merupakan bagian dari tugas negara dalam melindungi dan menjamin kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Komisi VIII DPR RI, lanjut Selly, akan mendorong Kementerian Sosial serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk memperkuat sistem logistik kebencanaan nasional. Langkah tersebut dinilai penting agar distribusi bantuan tidak lagi bergantung pada perpindahan stok dari satu wilayah ke wilayah lain yang dapat menimbulkan kerentanan baru.

Kunjungan kerja ke Makassar menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap kesiapan pemerintah menghadapi ancaman bencana yang terus meningkat. Selly menegaskan bahwa perlindungan sosial tidak hanya berkaitan dengan bantuan tunai dan subsidi, tetapi juga kemampuan negara dalam menjamin keselamatan masyarakat saat bencana terjadi.

“Distribusi bantuan harus lebih cepat, tepat sasaran, dan tidak membuat satu daerah kehilangan cadangan logistiknya demi menutupi kekurangan di daerah lain,” pungkasnya.