DPR Desak Percepatan Kemandirian Farmasi, 95 Persen Bahan Baku Obat Masih Impor
- account_circle RFR
- calendar_month Sabtu, 11 Jul 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke industri farmasi BUMN di Semarang, Jawa Tengah. (Foto: DPR RI)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, Memodaily.id – Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menyoroti masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku obat yang mencapai sekitar 95 persen. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan upaya mewujudkan kemandirian farmasi nasional belum berjalan optimal.
Pernyataan itu disampaikan Anggia saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke industri farmasi BUMN di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (10/7/2026).
Menurut Anggia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri bahan baku obat karena didukung kekayaan sumber daya hayati yang melimpah. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga industri farmasi masih bergantung pada pasokan dari luar negeri, terutama Tiongkok dan India.
“95 persen sekarang bahan baku masih impor. Oleh karena itu harus ada penelitian-penelitian yang terus-menerus supaya kita tidak selalu impor. Harus berdaulat obat dan farmasi di Indonesia,” ujar Anggia.
Ia menilai tantangan utama industri farmasi nasional bukan pada produksi obat jadi, melainkan penguasaan bahan baku farmasi. Karena itu, Anggia mendorong peningkatan riset dan inovasi secara berkelanjutan agar Indonesia mampu memproduksi bahan baku obat secara mandiri.
Selain penguatan riset, Anggia meminta pemerintah memberikan dukungan yang lebih besar kepada industri farmasi dalam negeri, termasuk melalui perluasan penggunaan produk nasional serta peningkatan investasi untuk pembangunan pabrik dan laboratorium penelitian.
Ia juga menekankan pentingnya implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor farmasi. Menurutnya, kebijakan tersebut harus diterapkan secara konsisten dengan didukung sinergi antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian.
“Kalau menurut saya itu wajib, mandatory. Harus ada koordinasi yang lebih bagus antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Perindustrian supaya matching,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Komisi VI DPR RI juga menaruh harapan pada pengelolaan investasi melalui Danantara untuk memperkuat daya saing industri farmasi BUMN. Anggia menilai investasi yang dilakukan perlu diimbangi dengan tata kelola yang efektif agar mampu mendorong peningkatan kapasitas produksi bahan baku obat di dalam negeri.
Komisi VI DPR RI berharap percepatan riset, penguatan industri bahan baku, serta sinkronisasi kebijakan lintas kementerian dapat menjadi langkah konkret dalam mengurangi ketergantungan impor dan mewujudkan kemandirian farmasi nasional.
- Penulis: RFR
- Editor: MUH
Saat ini belum ada komentar