Breaking News
Selasa, 13 Oktober 2026
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Kelangkaan Pertalite di Surabaya, Lilik Hendarwati Khawatirkan Dampak bagi UMKM

Kelangkaan Pertalite di Surabaya, Lilik Hendarwati Khawatirkan Dampak bagi UMKM

  • account_circle WNZ
  • calendar_month Kamis, 25 Jun 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SURABAYA, Memodaily.id – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kota Surabaya mulai menimbulkan keresahan masyarakat. Antrean kendaraan terlihat mengular di beberapa titik SPBU, sementara sebagian warga terpaksa beralih menggunakan Pertamax karena stok Pertalite tidak tersedia.

Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Anggota DPRD Jawa Timur Daerah Pemilihan Surabaya, Lilik Hendarwati. Ia menilai gangguan pasokan Pertalite tidak bisa dianggap sebagai persoalan teknis semata karena berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurut Lilik, kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pekerja sektor informal yang mengandalkan kendaraan operasional setiap hari.

“Kondisi ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa, karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat kecil yang setiap hari bergantung pada ketersediaan BBM untuk bekerja dan beraktivitas,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Kamis (25/6/2026).

Dalam beberapa hari terakhir, antrean panjang dilaporkan terjadi di sejumlah SPBU di Surabaya, termasuk kawasan Bratang dan Nginden. Berdasarkan informasi dari petugas SPBU, kekosongan Pertalite dipicu keterlambatan pengiriman pasokan.

Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur itu menilai terganggunya distribusi Pertalite berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi Surabaya sebagai pusat perdagangan dan jasa di Jawa Timur.

“Surabaya merupakan kota perdagangan dan jasa yang pergerakan ekonominya sangat dinamis. Ketika distribusi Pertalite terganggu, maka mobilitas masyarakat ikut tersendat. Aktivitas usaha, distribusi barang, hingga pelayanan kepada konsumen menjadi kurang optimal,” katanya.

Lilik mengingatkan bahwa dampak terbesar justru dirasakan oleh masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas harian, seperti pengemudi ojek online, kurir, pedagang keliling, dan pelaku UMKM.

“Kasihan para pengemudi ojek online, kurir, pelaku UMKM, dan pekerja sektor informal lainnya. Pertalite bukan sekadar bahan bakar, tetapi modal utama untuk mencari nafkah bagi mereka,” tegasnya.

Ia menambahkan, waktu yang terbuang akibat antrean panjang di SPBU berpotensi mengurangi produktivitas sekaligus pendapatan para pekerja sektor informal.

“Ketika mereka harus mengantre lama atau bahkan tidak mendapatkan Pertalite, artinya kesempatan mencari nafkah juga berkurang. Ini tentu berdampak pada pendapatan keluarga mereka,” ujarnya.

Lilik meminta Pertamina dan pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai penyebab keterlambatan distribusi serta langkah penanganan yang dilakukan.

“Saya meminta Pertamina dan seluruh pihak terkait untuk segera memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat mengenai penyebab keterlambatan pasokan, sekaligus melakukan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya,” katanya.

Selain itu, ia mendorong percepatan distribusi dan pemerataan pasokan Pertalite ke seluruh SPBU di Surabaya, terutama pada lokasi dengan tingkat konsumsi tinggi.

“Antisipasi harus dilakukan lebih dini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan aktivitas ekonomi tidak terganggu. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian dan pelayanan yang baik,” tambahnya.

Lilik berharap persoalan kelangkaan Pertalite dapat segera diatasi sehingga masyarakat kembali memperoleh akses BBM dengan mudah dan aktivitas ekonomi berjalan normal.

“Kita ingin masyarakat bisa memperoleh BBM dengan mudah, bekerja dengan tenang, dan roda perekonomian Surabaya tetap bergerak dengan baik. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penyelesaian persoalan ini,” pungkasnya.

  • Penulis: WNZ
  • Editor: MUH

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Emil Dardak Paparkan Strategi Ketahanan Fiskal Jatim di Forum Nasional IAI

    Emil Dardak Paparkan Strategi Ketahanan Fiskal Jatim di Forum Nasional IAI

    • calendar_month Jumat, 26 Jun 2026
    • account_circle WNZ
    • 0Komentar

    JAKARTA, Memodaily.id – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memaparkan strategi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat ketahanan fiskal melalui pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan inovatif pada Public Sector Governance Summit yang digelar Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Auditorium Badiklat PKN BPK RI, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Dalam forum nasional yang dihadiri akuntan, […]

  • Kebakaran Melanda Gunung Buthak, Jalur Pendakian Diperketat demi Keselamatan

    Kebakaran Melanda Gunung Buthak, Jalur Pendakian Diperketat demi Keselamatan

    • calendar_month Jumat, 4 Sep 2026
    • account_circle PRI
    • 0Komentar

    BATU, Memodaily.id – Kebakaran hutan melanda kawasan konservasi Gunung Buthak, tepatnya di Petak 100 Pos 3, pada Selasa (1/9/2026) siang. Titik api pertama kali terpantau pada pukul 12.46 WIB. Informasi kebakaran diterima Pusdalops BPBD Kota Batu dari Paguyuban Ojek Pendakian Gunung Panderman-Butak. Lokasi kebakaran berada di kawasan perbatasan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dengan Kecamatan Pujon […]

  • Desil Bansos Tak Akurat, DPR Minta Warga Bisa Sanggah Cepat

    Desil Bansos Tak Akurat, DPR Minta Warga Bisa Sanggah Cepat

    • calendar_month Selasa, 1 Sep 2026
    • account_circle RFR
    • 0Komentar

    JAKARTA, Memodaily.id – Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah mempercepat mekanisme koreksi data penerima bantuan sosial (bansos). Hal ini dinilai penting agar warga yang mengalami perubahan kondisi ekonomi tidak kehilangan hak atas bantuan. Hetifah mengatakan penggunaan sistem desil diperlukan untuk memastikan bansos lebih tepat sasaran. Namun, klasifikasi tersebut harus mampu mengikuti perubahan […]

  • Khofifah Resmikan BEC 2026, Banyuwangi Kembali Pukau Dunia

    Khofifah Resmikan BEC 2026, Banyuwangi Kembali Pukau Dunia

    • calendar_month Minggu, 19 Jul 2026
    • account_circle WNZ
    • 0Komentar

    BANYUWANGI, Memodaily.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi membuka Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) 2026 di Jalan Veteran, Taman Blambangan, Banyuwangi, Sabtu (18/7/2026). Mengusung tema “Perang Bayu: The Great War of Blambangan”, ajang budaya tahunan ini kembali menyedot perhatian ribuan wisatawan domestik maupun mancanegara serta mendapat apresiasi sebagai salah satu karnaval budaya terbaik di […]

  • Kuota Sekolah Rakyat SD di Jombang Masih Kurang 20 Siswa, Dinsos Intensifkan Penjaringan

    Kuota Sekolah Rakyat SD di Jombang Masih Kurang 20 Siswa, Dinsos Intensifkan Penjaringan

    • calendar_month Rabu, 17 Jun 2026
    • account_circle EAP
    • 0Komentar

    JOMBANG, Memodaily.id – Pemerintah Kabupaten Jombang terus mempercepat pemenuhan kuota peserta didik Sekolah Rakyat menjelang dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027. Hingga pertengahan Juni 2026, kuota jenjang sekolah dasar (SD) masih menyisakan sekitar 20 kursi yang belum terisi. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jombang, Agung Hariadi, mengatakan fokus penjaringan saat ini diarahkan pada jenjang SD. Dari total […]

  • Novita Dorong UMKM Trenggalek Naik Kelas, Tak Cukup Andalkan Modal

    Novita Dorong UMKM Trenggalek Naik Kelas, Tak Cukup Andalkan Modal

    • calendar_month Senin, 17 Agt 2026
    • account_circle RFR
    • 0Komentar

    TRENGGALEK, Memodaily.id – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendorong pelaku UMKM di Kabupaten Trenggalek meningkatkan kualitas usaha melalui standardisasi, legalitas, akses pasar, dan pemanfaatan teknologi digital. Dorongan itu disampaikan Novita saat menghadirkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk memberikan pendampingan kepada ratusan pelaku UMKM Trenggalek mengenai penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), Minggu (16/8/2026). “Kami […]

expand_less