PKL di Malang Tetap Boleh Berjualan, Pemkot Larang Kuasai Trotoar dan Jalan

MALANG, Memodaily.id – Pemerintah Kota Malang menegaskan tidak melarang pedagang kaki lima (PKL) mencari nafkah. Namun, para pedagang diminta mematuhi aturan lokasi dan jam operasional agar aktivitas jual beli tidak mengganggu pejalan kaki maupun kelancaran lalu lintas.

Penataan PKL menjadi perhatian Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang. Pemerintah memastikan pedagang tetap dapat menjalankan usaha, tetapi tidak diperbolehkan menggunakan trotoar dan badan jalan yang bukan peruntukannya sebagai tempat berjualan.

Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, yang akrab disapa Eko Syah, mengatakan penataan tersebut bukan bertujuan mematikan usaha masyarakat. Sebaliknya, langkah itu dilakukan agar kegiatan ekonomi tetap berjalan seiring dengan ketertiban dan fungsi fasilitas umum.

Penegasan tersebut disampaikan Eko dalam kegiatan Sosialisasi Penataan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Hotel Tuwuh, Kota Malang, Selasa (10/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 150 perwakilan pedagang pasar dan PKL.

“Perlu saya tegaskan, pemerintah tidak pernah melarang rakyatnya mencari makan. Silakan berjualan, silakan menjalankan kegiatan ekonomi. Tetapi yang diatur adalah tempat berjualannya. Kalau berjualan di trotoar atau badan jalan yang memang tidak diperbolehkan, tentu harus ditertibkan,” tegas Eko.

Menurutnya, keberadaan PKL di sekitar pasar merupakan bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat yang telah berlangsung sejak lama. Karena itu, Diskopindag mengedepankan pembinaan, komunikasi, dan sosialisasi sebelum mengambil langkah penertiban.

Meski demikian, pedagang harus mematuhi ketentuan lokasi serta waktu berjualan. Trotoar merupakan fasilitas bagi pejalan kaki, sedangkan badan jalan harus tetap berfungsi untuk mendukung kelancaran lalu lintas.

Eko mencontohkan, sejumlah lokasi telah memiliki ketentuan batas waktu berjualan hingga pukul 06.00 atau 07.00 WIB. Pemerintah terkadang masih memberikan toleransi sampai pukul 08.00 WIB, bahkan pukul 10.00 WIB. Namun, ketika aktivitas masyarakat mulai meningkat, fasilitas umum harus dikembalikan sesuai peruntukannya.

“Misalnya, sudah ada ketentuan pedagang harus selesai pukul 06.00 atau 07.00 WIB. Pemerintah terkadang masih memberikan toleransi sampai pukul 08.00, bahkan pukul 10.00 WIB. Tetapi ketika aktivitas masyarakat mulai ramai, jalan harus kembali difungsikan sebagaimana mestinya,” jelasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan penataan, Diskopindag akan memperkuat koordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan kepolisian. Koordinasi lintas instansi tersebut diperlukan untuk menangani penggunaan fasilitas umum yang tidak sesuai peruntukannya serta aktivitas perdagangan yang mengganggu arus lalu lintas.

Dari total 24 pasar di Kota Malang, kawasan sekitar pasar menjadi salah satu prioritas penataan PKL. Pasar Besar dan Pasar Induk Gadang termasuk lokasi yang mendapat perhatian pemerintah.

Khusus di Pasar Induk Gadang, upaya penertiban telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Saat ini, pemerintah melanjutkan proses tersebut melalui pemantapan penataan dan peningkatan kesadaran pedagang agar mematuhi ketentuan yang berlaku.

Eko mengakui relokasi seluruh PKL belum dapat dilakukan secara menyeluruh karena jumlah pedagang yang cukup banyak. Oleh sebab itu, pemerintah memilih melakukan penataan dan penertiban secara bertahap.

“Kita belum bisa melakukan relokasi secara menyeluruh karena jumlah PKL sangat banyak. Untuk itu, yang menjadi prioritas sekarang adalah penataan dan penertiban secara bertahap. Di Pasar Induk Gadang juga sudah kita lakukan, dan sekarang lebih kepada pemantapan serta meningkatkan kesadaran pedagang,” paparnya.

Selain persoalan lokasi dan jam operasional, kebersihan lingkungan pasar juga menjadi perhatian Diskopindag. Eko meminta pedagang bertanggung jawab menjaga kebersihan setelah selesai berjualan, termasuk membereskan meja, kursi, dan perlengkapan dagangan.

Menurutnya, tanggung jawab menjaga kebersihan tidak seharusnya sepenuhnya dibebankan kepada petugas kebersihan. Pedagang juga harus memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan tempat mereka mencari nafkah.

“Kalau kita ingin pasar bersih dan tertata, pedagang juga harus ikut bertanggung jawab. Jangan sampai petugas datang untuk membersihkan, tetapi justru harus membereskan meja, kursi, dan perlengkapan dagangan. Kebersihan ini harus menjadi kesadaran bersama,” tandasnya.

Eko berharap penataan PKL dapat berjalan melalui kerja sama antara pemerintah, petugas lapangan, dan pedagang. Komunikasi yang baik dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman maupun gesekan saat penertiban berlangsung.

“Pemerintah memiliki tugas melakukan penataan dan penertiban sesuai fungsi serta aturan yang berlaku. Sementara pedagang tetap bisa mencari nafkah dan meningkatkan pendapatan untuk keluarganya. Mari kita saling memahami dan bekerja sama. Kalau semuanya tertata dengan baik, pedagang bisa berjualan dengan nyaman, petugas juga bisa menjalankan tugasnya, dan masyarakat tidak terganggu,” pungkas Eko Syah.