Wali Kota Malang Perkuat Deteksi Dini Gejolak Sosial, Isu LGBT Jadi Perhatian

MALANG, Memodaily.id – Pemerintah Kota Malang memperkuat deteksi dini potensi gejolak sosial melalui sinergi dengan organisasi kemasyarakatan dan berbagai forum masyarakat. Isu demonstrasi, penyebaran hoaks, dinamika organisasi hingga persoalan sosial menjadi perhatian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) untuk menjaga kondusivitas daerah.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, keterlibatan berbagai elemen masyarakat diperlukan untuk mengidentifikasi potensi persoalan sejak dini. Hal itu disampaikan dalam Rapat Sinergitas Kemitraan Bakesbangpol Kota Malang, Senin (26/10/2026).

Menurut Wahyu, pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan situasi di lapangan. Informasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah antisipasi.

“Karena tugas-tugas ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas semua elemen masyarakat. Binaan-binaan ini membantu sebagai perpanjangan tangan Kesbangpol untuk mendeteksi secara dini apabila terjadi sesuatu yang bisa menyebabkan ketidakkondusifan Kota Malang,” ujar Wahyu.

Ia menjelaskan, karakter Kota Malang sebagai kota pendidikan membuat dinamika sosial perlu dicermati secara berkelanjutan. Perkembangan aspirasi masyarakat, kritik di media sosial, serta persoalan kemasyarakatan menjadi bagian dari pemetaan yang dilakukan pemerintah.

“Karena Kota Malang ini kota pendidikan, kita perlu mengantisipasi semua gejala sosial, permasalahan kemasyarakatan, kritik-kritik, media sosial, dan lain-lain,” katanya.

Wahyu menambahkan, hasil pemetaan tersebut dapat dibahas bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menentukan langkah sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kota Malang Noer Rahman Wijaya mengatakan, pemantauan situasi dilakukan melalui kemitraan dengan sejumlah forum, antara lain Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), serta unsur alumni Paskibraka.

Kemitraan tersebut menjadi salah satu saluran untuk menghimpun informasi mengenai aktivitas organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), demonstrasi, hingga kabar yang beredar di media sosial.

“Adanya data-data yang masuk, dugaan, isu, termasuk berita bohong atau hoaks, itu kita filterisasi. Setelah itu, kita sampaikan kepada pimpinan, dalam hal ini Bapak Wali Kota,” jelas Noer Rahman.

Ia menegaskan, informasi yang diterima tidak langsung dijadikan dasar kebijakan. Setiap laporan perlu disaring dan dikaji terlebih dahulu sebelum pemerintah menentukan tindak lanjut.

“Beberapa isu, mulai dari teman-teman ormas, LSM, demonstrasi dan sebagainya, memang menjadi unsur dinamika politik yang harus kita laporkan perkembangannya agar bisa dikaji dan didalami. Kalau memang bisa ditindaklanjuti, ya segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Dalam pemetaan tersebut, Noer Rahman turut menyebut isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) sebagai salah satu persoalan yang menjadi perhatian Bakesbangpol. Ia mengklaim terdapat sejumlah tempat, termasuk kawasan pusat perbelanjaan, yang digunakan sebagai lokasi pertemuan komunitas tersebut.

Namun, dalam keterangannya, Noer Rahman tidak menyampaikan data terperinci mengenai lokasi, jumlah kejadian, maupun hasil verifikasi yang mendasari klaim tersebut.

Ia menilai persoalan sosial yang berkaitan dengan perilaku masyarakat membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bertumpu pada pemilik rumah kos atau pihak kampus. Menurutnya, edukasi dan pemahaman perlu menjadi bagian dari pembahasan lintas sektor.

“Kalau kita bebankan kepada pemilik kos-kosan atau kampus, sangat susah, karena ini masalah perilaku. Kita perlu berawal dari akarnya, memberikan wawasan dan pemahaman,” katanya.

Noer Rahman mengatakan, persoalan tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama unsur Forkopimda. Meski demikian, ia belum merinci bentuk program maupun langkah konkret yang akan ditempuh pemerintah.

Dalam melakukan pemetaan sosial, verifikasi informasi menjadi aspek penting agar kebijakan yang diambil memiliki dasar yang jelas. Informasi yang belum terkonfirmasi perlu dibedakan dari fakta, sehingga tidak memicu kesalahpahaman maupun stigma terhadap kelompok tertentu.

Upaya menjaga keamanan dan ketertiban juga perlu dilaksanakan sesuai ketentuan hukum serta menghormati hak setiap warga. Dugaan pelanggaran harus dinilai berdasarkan tindakan dan bukti yang dapat diverifikasi, bukan semata-mata identitas atau orientasi seseorang.

Untuk memperkuat komunikasi lintas sektor, Bakesbangpol Kota Malang berencana menggelar forum bertajuk Kopi Senja. Kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang rembuk bersama yang melibatkan Forkopimda untuk membahas perkembangan situasi dan menghimpun aspirasi.

Noer Rahman berharap forum tersebut dapat menghasilkan pembahasan yang berujung pada tindak lanjut konkret, bukan sekadar pertukaran informasi.

“Saya mencoba membuat format yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, mengumpulkan Forkopimda untuk kita ajak rembuk bersama,” ungkapnya.

Melalui penguatan kemitraan dan deteksi dini, Pemkot Malang berupaya mengantisipasi potensi konflik sosial. Pemerintah juga perlu memastikan setiap informasi yang menjadi dasar kebijakan telah diverifikasi, sehingga penanganan persoalan dapat dilakukan secara objektif, proporsional, dan sesuai hukum.