Breaking News
Rabu, 14 Oktober 2026
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Sebelum Bahasa Prancis Masuk Sekolah, DPR Minta Guru Disiapkan

Sebelum Bahasa Prancis Masuk Sekolah, DPR Minta Guru Disiapkan

  • account_circle ER
  • calendar_month Minggu, 31 Mei 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Memodaily.id- ‎Rencana pemerintah memperluas pembelajaran Bahasa Prancis di sekolah mendapat dukungan sekaligus catatan dari DPR RI. Komisi X DPR menilai kesiapan tenaga pengajar harus menjadi perhatian utama sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara luas di berbagai daerah.
‎
‎Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan penguasaan bahasa asing memang penting untuk meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia di tingkat global. Namun, menurutnya, pemerintah perlu memastikan kesiapan sekolah agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif.
‎
‎“Kami tentu mendukung upaya pemerintah meningkatkan kemampuan bahasa asing peserta didik sebagai bekal menghadapi persaingan global,” terang Hetifah saat ditemui pada Sabtu (31/5).
‎
‎Meski mendukung, Hetifah mengingatkan bahwa penguatan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib baru mulai dijalankan tahun ini. Karena itu, ia meminta pemerintah menjelaskan secara rinci bagaimana pembelajaran Bahasa Prancis akan diterapkan di sekolah.
‎
‎“Namun, terkait arahan Presiden untuk memperluas pembelajaran Bahasa Prancis, perlu ada kejelasan implementasi di sekolah mengingat penguatan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib juga baru dijalankan tahun ini,” sambungnya.
‎
‎Menurut Hetifah, tantangan terbesar bukan terletak pada penambahan mata pelajaran baru, melainkan kesiapan sumber daya pendidikan yang akan menjalankannya. Hingga saat ini, masih banyak sekolah yang menghadapi keterbatasan guru, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota.
‎
‎Ia menilai pemerintah perlu memastikan ketersediaan tenaga pengajar yang kompeten sebelum memperluas pembelajaran bahasa asing baru. Tanpa persiapan yang matang, sekolah berpotensi kesulitan menjalankan kebijakan tersebut.
‎
‎“Yang perlu menjadi perhatian adalah kesiapan sumber daya pendidikan, terutama ketersediaan dan kompetensi guru,” katanya.
‎
‎Hetifah juga mengingatkan agar sekolah tidak menjadi pihak yang menanggung beban tambahan akibat kebijakan yang belum didukung fasilitas dan tenaga pendidik yang memadai.
‎
‎“Jangan sampai sekolah dibebani kebijakan baru tanpa dukungan tenaga pengajar yang memadai serta sarana pembelajaran yang cukup,” tegasnya.
‎
‎Selain soal guru dan fasilitas, Hetifah menyoroti pentingnya metode pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa asing tidak harus selalu berpusat pada hafalan, tetapi bisa dikembangkan melalui percakapan, permainan, musik, film, budaya, hingga pemanfaatan teknologi digital.
‎
‎Ia menilai keberhasilan pembelajaran bahasa asing tidak ditentukan oleh banyaknya bahasa yang diajarkan di sekolah, melainkan kualitas proses belajar yang diterima siswa.
‎
‎“Karena itu, setiap kebijakan pendidikan harus dijalankan secara bertahap, realistis, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik, bukan sekadar mengejar simbol modernisasi pendidikan,” pungkasnya.

  • Penulis: ER
  • Editor: MA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPR Tegaskan Indonesia Tak Mengenal Agama Resmi, MAKI Tetap Desak Pengakuan Kaharingan

    DPR Tegaskan Indonesia Tak Mengenal Agama Resmi, MAKI Tetap Desak Pengakuan Kaharingan

    • calendar_month Kamis, 2 Jul 2026
    • account_circle RFR
    • 0Komentar

    JAKARTA, Memodaily.id – Perdebatan mengenai pengakuan Agama Kaharingan kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII DPR RI bersama Majelis Agama Kaharingan Indonesia (MAKI) Palangka Raya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026). Dalam forum tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menegaskan bahwa Indonesia tidak mengenal istilah “agama resmi”, meski MAKI […]

  • DPRD Jatim Desak Bank Jombang Transparan Ungkap Kasus Kredit Ngatini

    DPRD Jatim Desak Bank Jombang Transparan Ungkap Kasus Kredit Ngatini

    • calendar_month Sabtu, 4 Jul 2026
    • account_circle EAP
    • 0Komentar

    JOMBANG, Memodaily.id – Kasus kredit yang menimpa Ngatini (69), warga Desa Banjardowo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, terus menjadi sorotan. Anggota DPRD Jawa Timur, Sumardi, mendesak Bank Jombang membuka seluruh fakta terkait proses kredit yang menyeret nama lansia tersebut agar masyarakat memperoleh kepastian dan kejelasan informasi. Politisi Partai Golkar itu menilai persoalan yang dialami Ngatini tidak […]

  • Terjebak 8 Bulan di Kamboja, Warga Langsa Dipulangkan Azhari Cage

    Terjebak 8 Bulan di Kamboja, Warga Langsa Dipulangkan Azhari Cage

    • calendar_month Selasa, 11 Agt 2026
    • account_circle RFR
    • 0Komentar

    LANGSA, Memodaily.id – Tawaran kerja sebagai tukang pangkas di Malaysia justru membawa Sukardi, warga Gampoeng Baroeh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh, ke Kamboja. Pria 33 tahun itu disebut menjadi korban jaringan penipuan pekerjaan dan terjebak selama sekitar delapan bulan. Sukardi sempat bekerja selama empat bulan tanpa menerima bayaran. Ia kemudian melarikan diri dan mencari […]

  • MK Tegaskan Hilirisasi Utamakan Pasokan Dalam Negeri

    MK Tegaskan Hilirisasi Utamakan Pasokan Dalam Negeri

    • calendar_month Jumat, 17 Jul 2026
    • account_circle RFR
    • 0Komentar

    JAKARTA, Memodaily.id – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Melalui putusan tersebut, MK menegaskan bahwa pemenuhan rantai pasok dalam negeri harus didahulukan sebelum memenuhi kebutuhan pasar global. Putusan itu dibacakan Hakim Konstitusi […]

  • Rasiyo Minta Sekolah Dilibatkan Awasi Program Makan Bergizi Gratis

    Rasiyo Minta Sekolah Dilibatkan Awasi Program Makan Bergizi Gratis

    • calendar_month Rabu, 17 Jun 2026
    • account_circle WNZ
    • 0Komentar

    SURABAYA, Memodaily.id – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Rasiyo, meminta pemerintah melibatkan pihak sekolah dalam pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya lebih transparan, tepat sasaran, dan efektif. Menurutnya, program yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, pelaksanaannya masih membutuhkan […]

  • 9 Kiai Terpilih Jadi AHWA Muktamar NU, Segera Pilih Rais Aam

    9 Kiai Terpilih Jadi AHWA Muktamar NU, Segera Pilih Rais Aam

    • calendar_month Minggu, 30 Agt 2026
    • account_circle EAP
    • 0Komentar

    JOMBANG, Memodaily.id – Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, menetapkan sembilan ulama sepuh sebagai anggota Ahlul Halli Wal ‘Aqdi (AHWA). Penetapan tersebut berdasarkan Rekapitulasi Nasional Hasil Tabulasi Suara yang ditandatangani pada 30 Agustus 2026. Kesembilan ulama dengan perolehan suara terbanyak itu selanjutnya bertugas memilih Rais ‘Aam PBNU melalui musyawarah […]

expand_less