DPRD Kota Malang Desak RAPBD 2027 Berdampak Nyata, Pengangguran dan Kemiskinan Jadi Sorotan

MALANG, Memodaily.id – DPRD Kota Malang mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 tidak sekadar berorientasi pada penetapan angka dan pembagian anggaran. Setiap program yang dirancang harus mampu memberikan dampak nyata terhadap persoalan masyarakat, terutama pengangguran, kemiskinan, dan pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi.

Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita, menegaskan bahwa target pembangunan yang telah dirumuskan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) harus diterjemahkan menjadi program yang terukur dan tepat sasaran dalam rancangan APBD.

Hal tersebut disampaikan Amitya usai rapat paripurna penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (27/10/2026).

Menurutnya, penyusunan anggaran harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan indikator pembangunan daerah. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga menghasilkan capaian yang dapat dirasakan masyarakat.

“Yang perlu kita perhatikan nanti adalah bagaimana bisa mewujudkan apa yang sudah ditetapkan dalam KUA-PPAS. Di situ ada target pertumbuhan di berbagai bidang. Intinya, bagaimana konstruksi anggaran dalam rancangan APBD berikutnya bisa menjawab tantangan dan indikator yang sudah ditetapkan,” ujar Amitya
.
Ia menyebut, pertumbuhan ekonomi Kota Malang ditargetkan mencapai enam persen. Selain itu, penurunan angka kemiskinan juga menjadi salah satu sasaran yang harus diperhatikan secara serius dalam penyusunan kebijakan anggaran.

Amitya menilai, pencapaian target tersebut membutuhkan kebijakan yang saling terintegrasi. Pemerintah tidak cukup hanya menetapkan target pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan pertumbuhan tersebut diikuti terbukanya kesempatan kerja dan meningkatnya kesejahteraan warga.

“Pertumbuhan ekonomi ditargetkan enam persen. Kemudian tingkat kemiskinan juga ditargetkan turun. Karena itu, anggaran yang disusun harus benar-benar menjawab indikator-indikator tersebut, bukan sekadar memenuhi kebutuhan belanja perangkat daerah,” tegasnya.

Selain menyoroti arah kebijakan anggaran, Amitya mengungkapkan pentingnya pembenahan data ketenagakerjaan di Kota Malang. Menurutnya, pemerintah perlu memiliki pemetaan menyeluruh mengenai kondisi perusahaan, kebutuhan tenaga kerja, serta kemampuan dunia usaha dalam menyerap tenaga kerja lokal.

Persoalan tersebut menjadi penting karena perkembangan pola kerja saat ini tidak lagi terbatas pada pekerjaan formal dengan kantor dan jam kerja konvensional. Pekerjaan berbasis digital, kreator konten, pekerja lepas, hingga tenaga profesional yang bekerja jarak jauh turut mewarnai dinamika pasar kerja.

Jika tidak dipetakan secara komprehensif, pemerintah berisiko memiliki gambaran yang kurang utuh mengenai kebutuhan pekerjaan dan peluang yang tersedia bagi masyarakat.

“Saat kemarin ada job fair, saya juga sudah menyampaikan kepada dinas pengampu bahwa sebaiknya kita melakukan pemetaan secara menyeluruh. Sebenarnya perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Malang itu ada berapa, kemudian dampaknya seperti apa terhadap putra daerah yang ada di Kota Malang,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti keberadaan perusahaan asing yang menerapkan sistem kerja work from anywhere atau bekerja dari mana saja. Menurutnya, perkembangan tersebut perlu menjadi bagian dari kajian pemerintah untuk memahami perubahan pola pekerjaan dan dampaknya terhadap penduduk Kota Malang.

“Potensi-potensi pekerjaan yang belum terdeteksi itu juga mestinya bisa dipetakan. Berapa banyak perusahaan asing yang menerapkan sistem kerja work from anywhere, itu juga belum terdeteksi. Dari situ kita bisa mengetahui berapa persen masyarakat Kota Malang yang masih belum terakomodasi atau belum berhasil mendapatkan lapangan pekerjaan,” paparnya
.
Bagi Amitya, pemetaan tersebut bukan sekadar persoalan statistik. Data yang akurat diperlukan untuk mengetahui kesesuaian antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan, sekaligus menjadi dasar penyusunan program pelatihan dan kebijakan penciptaan lapangan kerja.

Investasi Harus Memberikan Manfaat bagi Warga Lokal
Amitya turut menekankan pentingnya mengukur dampak investasi terhadap perekonomian daerah. Pertumbuhan investasi, menurutnya, harus dilihat tidak hanya dari besarnya modal yang masuk, tetapi juga dari kontribusinya terhadap keberlangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah perlu mengetahui sektor usaha yang berkembang, jenis pekerjaan yang tercipta, serta sejauh mana warga Kota Malang mendapatkan kesempatan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja tersebut.

Dengan pemetaan yang lebih baik, kebijakan investasi dapat diarahkan agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat lokal, termasuk melalui peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja.

“Pertumbuhan investasi dan hal-hal lainnya saya kira juga berpengaruh terhadap berjalannya usaha yang ada di Kota Malang. Karena itu, semuanya perlu dipetakan agar kita memiliki gambaran yang jelas mengenai kondisi usaha, peluang pekerjaan, dan sejauh mana masyarakat Kota Malang bisa terserap,” pungkas Amitya.

Di sisi lain, Amitya mengingatkan Pemkot Malang agar memperhitungkan kebutuhan pembiayaan program yang bersumber dari pemerintah pusat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Local Service Delivery Improvement Project (LSDP), yang menggunakan mekanisme penggantian biaya atau reimbursement.

Dalam mekanisme tersebut, pemerintah daerah perlu menyiapkan perhitungan kebutuhan dana awal sebelum penggantian biaya diterima. Terlebih, pembayaran dari pemerintah pusat dapat dilakukan secara bertahap sehingga perencanaan arus kas harus disusun dengan cermat.

“Ada beberapa pembiayaan yang harus dihitung secara rigid karena kita mendapatkan program dari pusat. Contohnya LSDP, yang sistemnya reimbursement. Jadi, harus dihitung bagaimana kita bisa membiayai terlebih dahulu sambil menunggu pembayaran dari pusat yang kemungkinan dilakukan secara bertahap,” jelasnya.

Ia berharap penyusunan APBD 2027 dilakukan dengan perencanaan yang matang, baik dari sisi pencapaian target pembangunan maupun kesiapan pembiayaan program.

Dengan begitu, anggaran daerah diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan belanja pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat perekonomian, memperluas kesempatan kerja, dan menekan kemiskinan di Kota Malang.