Gus Hilmy Minta Pelatihan Calon Manajer Koperasi Desa Dihentikan Usai Lima Peserta Meninggal

YOGYAKARTA, Memodaily.id – Anggota DPD RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Hilmy Muhammad atau Gus Hilmy, mendesak penghentian sementara Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menyiapkan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Desakan itu disampaikan menyusul meninggalnya lima peserta saat mengikuti latihan dasar kemiliteran (latsarmil).

Gus Hilmy menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban sekaligus meminta pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan program tersebut.

“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Belasungkawa terdalam saya haturkan untuk keluarga kelima korban. Tolong hentikan dulu programnya dan lakukan investigasi. Kematian kelima calon manajer ini sangat tidak masuk akal dan tidak bisa dibenarkan dengan dalih pembinaan karakter apa pun,” ujar Gus Hilmy dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6/2026).

Anggota Komite II DPD RI itu menilai metode pelatihan bergaya militer tidak relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan calon manajer koperasi. Menurutnya, tugas utama manajer adalah mengelola organisasi, sumber daya manusia, dan tata niaga, bukan menjalani pelatihan fisik ekstrem.

Ia menegaskan pendekatan pembinaan karakter harus disesuaikan dengan kebutuhan profesi. Pelatihan bagi calon manajer, kata dia, semestinya lebih menitikberatkan pada kepemimpinan, kecerdasan emosional, kemampuan manajerial, dan penyelesaian masalah.

Gus Hilmy juga menilai kompetensi yang dibutuhkan untuk mengelola koperasi desa adalah kemampuan bisnis, pemasaran, dan tata kelola usaha, sehingga metode pelatihan kemiliteran dinilai tidak sesuai dengan tujuan program.

Selain meminta penghentian sementara seluruh rangkaian rekrutmen dan pelatihan lapangan, ia mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) keselamatan yang diterapkan penyelenggara.

“Sistem pelatihan yang mereka pakai ini terbukti membunuh, maka hentikan semua kegiatan di lapangan sekarang juga. Manajemen tidak bisa hanya memberikan santunan lalu menganggap persoalan selesai. Ada tanggung jawab moral dan hukum yang harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Gus Hilmy turut mempertanyakan prosedur pemeriksaan kesehatan peserta sebelum mengikuti latihan fisik. Ia menilai seleksi kesehatan yang ketat seharusnya menjadi syarat wajib untuk memastikan peserta layak mengikuti aktivitas berisiko tinggi.

Menurutnya, apabila pemeriksaan medis tidak dilakukan secara memadai, maka hal tersebut dapat menjadi bentuk kelalaian serius yang membahayakan keselamatan peserta.

Ia juga meminta Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Koperasi segera mengevaluasi legalitas dan mekanisme pelaksanaan pelatihan, termasuk menelusuri apakah metode yang diterapkan telah sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan dan memperoleh persetujuan resmi.

Di sisi lain, Gus Hilmy mendesak aparat kepolisian melakukan penyelidikan secara transparan dan independen untuk mengungkap penyebab meninggalnya lima peserta. Ia meminta proses hukum tidak hanya menyasar pelaksana di lapangan, tetapi juga pihak manajemen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan program tersebut.

“Kepolisian harus segera turun tangan dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Jika terbukti ada unsur pidana dalam pengabaian keselamatan, seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.