Breaking News
Senin, 12 Oktober 2026
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » BGN Tegaskan Dana MBG Tetap Cair, Isu Penghentian Operasional SPPG Hoaks

BGN Tegaskan Dana MBG Tetap Cair, Isu Penghentian Operasional SPPG Hoaks

  • account_circle RFR
  • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Memodaily.id – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan informasi yang menyebut penyaluran dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan adalah hoaks. BGN menegaskan seluruh layanan MBG di berbagai daerah tetap berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.

Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi yang menyebut sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berpotensi menghentikan operasional akibat keterbatasan anggaran. BGN menegaskan kabar tersebut bukan informasi resmi dan tidak dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh mitra pelaksana.

Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan hingga saat ini tidak ada instruksi maupun kebijakan dari BGN terkait penghentian operasional dapur MBG di seluruh Indonesia.

“Kami menegaskan bahwa informasi yang menyebut BGN memerintahkan penghentian operasional dapur MBG adalah tidak benar. Tidak ada kebijakan maupun instruksi resmi dari BGN terkait penghentian operasional,” ujar Nanik di Jakarta.

Menurutnya, dinamika administratif dalam proses pencairan anggaran merupakan hal yang lazim terjadi dalam pelaksanaan program pemerintah. Namun kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen negara untuk memastikan Program MBG tetap berjalan dan terus diperluas ke berbagai wilayah.

BGN juga mengimbau seluruh mitra pelaksana, yayasan, pengelola SPPG, pemasok, hingga masyarakat agar hanya mengacu pada informasi resmi yang disampaikan melalui kanal komunikasi BGN. Masyarakat diminta lebih waspada terhadap informasi yang belum terverifikasi.

“Apabila terdapat kendala di lapangan, kami meminta seluruh mitra berkoordinasi melalui jalur resmi. Jangan menjadikan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi sebagai dasar pengambilan keputusan operasional,” tegasnya.

BGN memastikan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terus dilakukan guna menjamin distribusi Program MBG berjalan lancar, aman, dan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Nanik menambahkan, fokus utama BGN saat ini adalah menjaga keberlangsungan layanan serta memastikan seluruh penerima manfaat tetap memperoleh haknya.

“Karena itu, kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama melawan disinformasi yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat,” pungkasnya.

  • Penulis: RFR
  • Editor: MUH

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Kota Malang Minta Evaluasi Ketat MBG, SPPG Bermasalah Bisa Disuspensi

    DPRD Kota Malang Minta Evaluasi Ketat MBG, SPPG Bermasalah Bisa Disuspensi

    • calendar_month Kamis, 11 Jun 2026
    • account_circle ADK
    • 0Komentar

    MALANG, Memodaily.id – DPRD Kota Malang meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang. Pengawasan ketat terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai penting untuk memastikan program nasional tersebut berjalan sesuai tujuan dan tidak menimbulkan persoalan di masyarakat.

  • DPD RI Siapkan Revisi Tiga RUU, Hubungan Pusat-Daerah Jadi Sorotan

    DPD RI Siapkan Revisi Tiga RUU, Hubungan Pusat-Daerah Jadi Sorotan

    • calendar_month Sabtu, 1 Agt 2026
    • account_circle RFR
    • 0Komentar

    JAKARTA, Memodaily.id – DPD RI menyiapkan rekomendasi penyempurnaan tiga rancangan undang-undang (RUU) strategis guna memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjawab dinamika regulasi, putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hingga meningkatnya tuntutan pelayanan publik. Tiga regulasi yang menjadi fokus kajian yakni RUU Pemerintahan Daerah, RUU Pertanahan, dan RUU Administrasi Pemerintahan. Ketiganya […]

  • Defisit BPJS Kesehatan Capai Rp2 Triliun per Bulan, DPR Soroti Kacauhnya Data PBI

    Defisit BPJS Kesehatan Capai Rp2 Triliun per Bulan, DPR Soroti Kacauhnya Data PBI

    • calendar_month Kamis, 11 Jun 2026
    • account_circle RFR
    • 0Komentar

    JAKARTA, Memodaily.id – Ancaman defisit kembali membayangi keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mengungkapkan bahwa BPJS Kesehatan disebut mengalami defisit hingga Rp2 triliun setiap bulan. Menurut Irma, kondisi tersebut tidak hanya mengancam keberlangsungan pembiayaan layanan kesehatan nasional, tetapi juga menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam tata kelola […]

  • DPR Soroti Menipisnya Cadangan Logistik Bencana di Indonesia Timur, Minta Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan

    DPR Soroti Menipisnya Cadangan Logistik Bencana di Indonesia Timur, Minta Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan

    • calendar_month Kamis, 25 Jun 2026
    • account_circle RFR
    • 0Komentar

    SURABAYA, Memodaily.id – Menipisnya cadangan logistik kebencanaan di kawasan Indonesia Timur menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI. Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, meminta pemerintah memperkuat sistem logistik nasional agar daerah-daerah di kawasan timur tidak kehilangan stok bantuan akibat kebutuhan penanganan bencana di wilayah lain. Pernyataan tersebut disampaikan Selly saat melakukan kunjungan kerja […]

  • Pasar Kota Rembang Dibongkar Total, Pedagang Diminta Kosongkan Lapak

    Pasar Kota Rembang Dibongkar Total, Pedagang Diminta Kosongkan Lapak

    • calendar_month Kamis, 27 Agt 2026
    • account_circle FRS
    • 0Komentar

    REMBANG, Memodaily.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menyiapkan revitalisasi total Pasar Kota Rembang. Seluruh pedagang diminta mengosongkan lapak paling lambat 30 November 2026 sebelum pasar dibongkar hingga ke pondasi. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Sekda Kabupaten Rembang Nomor 511.2/524/2026. Selama proses revitalisasi, pedagang akan direlokasi sementara ke Pasar Barat atau Pasar Kambing di […]

  • Khozin Desak Kemendagri Awasi DBH Sejak Awal, Tutup Celah Lobi Daerah

    Khozin Desak Kemendagri Awasi DBH Sejak Awal, Tutup Celah Lobi Daerah

    • calendar_month Jumat, 31 Jul 2026
    • account_circle RFR
    • 0Komentar

    JAKARTA, Memodaily.id – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti mekanisme penetapan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai masih menyisakan persoalan tata kelola. Ia meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dilibatkan sejak awal proses perencanaan agar tidak muncul celah praktik lobi antardaerah. Menurut Khozin, selama ini peran Kemendagri lebih banyak berada pada tahap akhir pembahasan […]

expand_less