Dugaan Perundungan dan Siswa Sakit Jantung, Orang Tua Sampaikan Keluhan di Sekolah Rakyat Samarinda

JAKARTA, Memodaily.id – Dugaan perundungan, pola pengasuhan di asrama, hingga kebutuhan penanganan medis siswa dengan kelainan jantung bawaan menjadi sejumlah persoalan yang disampaikan orang tua kepada anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, saat mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (14/10/2026).

Dalam kunjungan tersebut, orang tua meminta pengawasan terhadap siswa diperkuat, setiap pelanggaran ditangani secara adil, serta tenaga pengasuh menerapkan disiplin tanpa kekerasan fisik maupun verbal.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Hetifah menegaskan bahwa laporan dugaan kekerasan harus ditelusuri secara objektif dengan mengutamakan keselamatan anak dan perlindungan terhadap korban.

“Anak-anak yang bersekolah di sini datang dari latar belakang kehidupan yang beragam. Sebagian mungkin pernah mengalami situasi keluarga yang sulit, bahkan pengalaman traumatis. Karena itu, mereka membutuhkan pengasuhan yang penuh kesabaran, kasih sayang, dan pemahaman,” ujar Hetifah.

Selain persoalan perlindungan anak, orang tua menyampaikan kebutuhan penanganan medis lanjutan bagi siswa dengan kelainan jantung bawaan. Keterbatasan biaya keluarga menjadi salah satu kendala yang perlu mendapat perhatian agar anak tetap dapat menjalani pendidikan tanpa mengabaikan kebutuhan kesehatannya.

Hetifah mendorong pihak sekolah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan untuk mencari solusi sesuai kondisi dan kebutuhan medis siswa.

“Jangan sampai ada anak yang kesulitan mengikuti pendidikan karena kebutuhan kesehatannya belum tertangani,” katanya.

Persoalan lain yang disampaikan orang tua meliputi kualitas makanan, pemenuhan gizi khusus, waktu istirahat, serta kelayakan fasilitas dasar asrama. Berbagai kebutuhan tersebut dinilai perlu menjadi bagian dari evaluasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat agar siswa mendapatkan lingkungan belajar dan pengasuhan yang memadai.

Orang tua juga berharap anak-anak memperoleh pendampingan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sejumlah skema bantuan pendidikan, seperti Beasiswa Gratispol dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, diharapkan dapat diakses siswa yang memenuhi persyaratan.

Aspirasi lainnya mencakup penguatan pendidikan agama, penambahan kegiatan ekstrakurikuler, pembelajaran bahasa asing, serta dukungan terhadap kebutuhan ekonomi keluarga, termasuk akses bantuan perumahan.

Menurut Hetifah, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh akses sekolah, tetapi juga perlu didukung pemenuhan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan keluarga. Dukungan lintas sektor diperlukan agar anak dapat berkembang secara optimal dan memiliki kesempatan memperbaiki taraf hidup keluarganya.

Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Sosial, Hetifah mendorong agar aspirasi orang tua dan siswa menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Ia menekankan, persoalan yang berkaitan dengan keselamatan anak, kebutuhan medis, serta kesejahteraan psikologis harus mendapat perhatian dan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing instansi.

“Keberhasilan Sekolah Rakyat bukan hanya berapa banyak anak yang berhasil kita sekolahkan, tetapi juga seberapa aman mereka tinggal, seberapa baik mereka diasuh, seberapa sehat mereka tumbuh, dan seberapa besar peluang mereka meraih masa depan yang lebih baik,” tegasnya.

Evaluasi terhadap pengasuhan, layanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pendampingan pendidikan diharapkan dapat memperkuat penyelenggaraan Sekolah Rakyat sehingga program tersebut mampu memberikan lingkungan yang aman dan mendukung masa depan siswa.