Anggaran Triliunan, Belanja Modal Hanya Rp142 Miliar! Tujuh Fraksi DPRD Kota Malang Pertanyakan Prioritas Pemkot

MALANG, Memodaily.id – Besarnya postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2027 ternyata belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat. Tujuh fraksi DPRD Kota Malang menyoroti sejumlah persoalan mendasar, terutama minimnya alokasi belanja modal yang hanya sekitar Rp142 miliar di tengah kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik yang masih tinggi.

Sorotan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD 2027, Kamis (5/11/2026). Para legislator mempertanyakan arah prioritas anggaran pemerintah daerah, mulai dari penanganan banjir, pengelolaan sampah, pendidikan, kesehatan hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Persoalan belanja modal menjadi salah satu kritik paling menonjol. Pasalnya, kebutuhan pembangunan Kota Malang masih membutuhkan dukungan anggaran besar, sementara alokasi belanja modal justru mengalami penurunan.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Eko Hardianto, menyoroti penurunan belanja modal sekitar 16 persen, dari Rp159 miliar pada 2026 menjadi sekitar Rp142 miliar pada 2027.

Menurutnya, kondisi tersebut harus dijelaskan pemerintah karena kebutuhan pembangunan infrastruktur, seperti penanganan banjir, perbaikan jalan dan pemeliharaan fasilitas publik, masih menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan serius.

“Sinkronisasi prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional harus diwujudkan secara konkret. Jangan hanya tertuang dalam narasi prosedural, tetapi harus benar-benar terlihat dalam program dan pelaksanaannya,” tegas Eko.

PDI Perjuangan juga mengkritisi ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat. Dari proyeksi pendapatan sekitar Rp2,30 triliun, transfer daerah mencapai Rp1,21 triliun atau sekitar 51,2 persen.

Sementara PAD diproyeksikan sekitar Rp1,15 triliun. Fraksi ini mengingatkan agar kenaikan target pajak dan retribusi tidak justru membebani masyarakat apabila tidak disertai peningkatan kualitas pelayanan dan transparansi pemungutan.

Persoalan pengelolaan sampah turut menjadi perhatian. Kebutuhan intervensi anggaran penanganan TPA diperkirakan mencapai Rp30 miliar hingga Rp36 miliar, termasuk pembenahan sanitasi, mitigasi kebakaran gas metana, perbaikan sel sampah dan percepatan program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP).

Sementara itu, Fraksi PKB melalui Juru Bicara Arif Wahyudi menyoroti persoalan pelayanan kesehatan yang dinilai masih membutuhkan pembenahan koordinasi antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit.

“Yang dibutuhkan masyarakat adalah pelayanan kesehatan. Kalau ada orang sakit, penanganan awal harus didahulukan. Urusan administrasi BPJS itu menjadi urusan pemerintah. Jangan sampai rumah sakit dan BPJS justru saling menyalahkan,” tegas Arif.

PKB juga meminta ketegasan pemerintah dalam menertibkan reklame yang melanggar aturan, kabel udara semrawut, PSU perumahan yang belum diserahkan pengembang, serta pungutan yang memberatkan orang tua siswa.

Kritik juga disampaikan Fraksi PKS. Juru Bicaranya, H. Rachmad, menyoroti banjir yang terus berulang di sejumlah kawasan Kota Malang.

PKS mengacu pada data BPBD yang mencatat 21 titik genangan pada 14 Maret 2026, 16 titik pada 30 Maret 2026 dan 15 titik pada 28 April 2026. Kawasan Sawojajar, IWS Candi, IWS Bukit Barisan, IWS Bareng, Simpang Bunga Krisan dan Simpang Balearjosari menjadi sejumlah lokasi yang perlu mendapat perhatian.

PKS meminta pemerintah tidak sekadar melakukan penanganan rutin, tetapi menetapkan target penyelesaian yang terukur. Fraksi ini juga mendesak pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai perangkat daerah tersendiri, mengingat tercatat 85 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Agustus 2026.

Dari Fraksi Gerindra, Ginanjar Yoni Wardoyo mempertanyakan efektivitas komposisi belanja daerah, termasuk penetapan belanja tidak terduga sebesar Rp61 miliar.

Gerindra meminta pemerintah menjelaskan indikator penentuan anggaran tersebut serta memastikan setiap program perangkat daerah benar-benar berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.

Fraksi Golkar melalui Juru Bicara Joko Prihatin juga menyoroti kenaikan target retribusi daerah dari sekitar Rp103 miliar pada 2026 menjadi Rp151 miliar pada 2027.

Golkar meminta pemerintah menjelaskan sektor pelayanan yang menjadi sumber peningkatan pendapatan tersebut. Selain itu, lonjakan belanja tidak terduga dari Rp3,17 miliar menjadi Rp61 miliar juga diminta disertai rincian kebutuhan dan mekanisme pengawasan yang transparan.

Sementara itu, Fraksi Damai melalui Eko Hadi Purnomo menyoroti progres sertifikasi aset daerah yang disebut baru mencapai sekitar 21 persen dari total 8.451 unit aset. Pemerintah diminta mempercepat sertifikasi sekaligus mengoptimalkan aset daerah sebagai sumber pendapatan.

Adapun Fraksi NasDem-PSI melalui Donny Victorius menekankan penerapan sistem meritokrasi dalam pengisian jabatan struktural. Fraksi ini juga meminta evaluasi program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, termasuk Seribu Event, Seribu Beasiswa Gratis, Seribu Sarjana Gratis dan RT Berkelas.

Berbagai catatan tersebut memperlihatkan bahwa tujuh fraksi memiliki perhatian besar terhadap kualitas belanja dan efektivitas kebijakan pemerintah daerah.

DPRD meminta RAPBD 2027 tidak hanya mengejar besaran anggaran dan tingkat penyerapan, tetapi harus mampu menjawab persoalan nyata masyarakat. Pemerintah Kota Malang pun dituntut memberikan penjelasan konkret atas setiap kritik dan pertanyaan fraksi sebelum pembahasan anggaran berlanjut.